Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat mengoptimalkan layanan program Jaminan Kesehatan Nasional pada saat kondisi pandemi COVID-19 saat ini.
Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa di Ngabang, Jumat menyebutkan dari jumlah penduduk 401.147 jiwa yang sudah terdaftar pada JKN 312.698 yang menjadi peserta JKN-KIS atau 77,95 persen.
Karolin menyampaikan bahwa penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dilaksanakan demi memastikan seluruh penduduk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat di kabupaten Landak.
Terlebih pada kondisi pandemi COVID-19 yang dialami negara saat ini, maka diperlukan harmonisasi dan koordinasi lintas sektor/ instansi terhadap kebijakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan serta penularan virus mematikan ini.
"Diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat, pemda, pemberi pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, badan usaha, peserta jaminan kesehatan, dan seluruh masyarakat untuk terus menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional," tuturnya.
Lebih lanjut Karolin mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Landak terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan komitmen dan standar pelayanan minimal, serta peningkatan mutu layanan kesehatan.
Pada masa tanggap darurat pandemi COVID-19 seperti saat ini terdapat beberapa kebijakan yang telah dijalankan dan memerlukan sosialisasi lintas sektor khusunya terkait pelayanan telemedicine dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui mobile JKN.
Walaupun masih banyak kekurangan dan berbagai kendala yang akan dihadapi, Karolin mengajak semua unsur terkait agar bekerja maksimal.
"Dari sisi SDM dan infrastruktur Kabupaten Landak saya yakin masih sangat terbatas. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan daerah-daerah yang sudah ada sinyal, itupun dengan SDM masyarakat kita, saya khawatir ini kurang berjalan di Kabupaten Landak. Tetapi ini menjadi tugas dari kita semua bagaimana caranya kita memaksimalkan telemedicine ini," tutur Karolin.
Salain itu, pelayanan obat kronis dan obat program rujuk balik (PRB) guna mengurangi kontak pasien dengan dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit melalui penggunaan antrian online disemua Puskesmas kabupaten Landak dan RSUD Landak. Penyediaan display tempat tidur dan display tindakan medik operatif, serta rencana proses verifikasi klaim COVID-19 yang akan dilakukan oleh BPJS kesehatan.
Sehubungan dengan hal ini, Bupati Landak menginstruksikan semua pihak terkait untuk bergotong royong mendukung program strategis nasional tersebut.
"Mari kita bersinergi dan bergotong-royong wujudkan cakupan semesta jaminan kesehatan nasional dengan pelayanan yang bermutu di Kabupaten Landak," katanya.
Baca juga: Karolin, sosok "Kartini Landak" hadapi pandemi corona
Baca juga: Dewan harapkan masyarakat penerima PBI memang yang berhak
Baca juga: Pemkot Pontianak alokasikan Rp9,5 miliar untuk premi JKN-KIS
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa di Ngabang, Jumat menyebutkan dari jumlah penduduk 401.147 jiwa yang sudah terdaftar pada JKN 312.698 yang menjadi peserta JKN-KIS atau 77,95 persen.
Karolin menyampaikan bahwa penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dilaksanakan demi memastikan seluruh penduduk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat di kabupaten Landak.
Terlebih pada kondisi pandemi COVID-19 yang dialami negara saat ini, maka diperlukan harmonisasi dan koordinasi lintas sektor/ instansi terhadap kebijakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan serta penularan virus mematikan ini.
"Diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat, pemda, pemberi pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, badan usaha, peserta jaminan kesehatan, dan seluruh masyarakat untuk terus menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional," tuturnya.
Lebih lanjut Karolin mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Landak terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan komitmen dan standar pelayanan minimal, serta peningkatan mutu layanan kesehatan.
Pada masa tanggap darurat pandemi COVID-19 seperti saat ini terdapat beberapa kebijakan yang telah dijalankan dan memerlukan sosialisasi lintas sektor khusunya terkait pelayanan telemedicine dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui mobile JKN.
Walaupun masih banyak kekurangan dan berbagai kendala yang akan dihadapi, Karolin mengajak semua unsur terkait agar bekerja maksimal.
"Dari sisi SDM dan infrastruktur Kabupaten Landak saya yakin masih sangat terbatas. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan daerah-daerah yang sudah ada sinyal, itupun dengan SDM masyarakat kita, saya khawatir ini kurang berjalan di Kabupaten Landak. Tetapi ini menjadi tugas dari kita semua bagaimana caranya kita memaksimalkan telemedicine ini," tutur Karolin.
Salain itu, pelayanan obat kronis dan obat program rujuk balik (PRB) guna mengurangi kontak pasien dengan dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit melalui penggunaan antrian online disemua Puskesmas kabupaten Landak dan RSUD Landak. Penyediaan display tempat tidur dan display tindakan medik operatif, serta rencana proses verifikasi klaim COVID-19 yang akan dilakukan oleh BPJS kesehatan.
Sehubungan dengan hal ini, Bupati Landak menginstruksikan semua pihak terkait untuk bergotong royong mendukung program strategis nasional tersebut.
"Mari kita bersinergi dan bergotong-royong wujudkan cakupan semesta jaminan kesehatan nasional dengan pelayanan yang bermutu di Kabupaten Landak," katanya.
Baca juga: Karolin, sosok "Kartini Landak" hadapi pandemi corona
Baca juga: Dewan harapkan masyarakat penerima PBI memang yang berhak
Baca juga: Pemkot Pontianak alokasikan Rp9,5 miliar untuk premi JKN-KIS
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020