Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar mengatakan penanganan COVID-19 oleh pemerintah juga harus tetap sinergi bagaimana memajukan ekonomi masyarakat.
"Skema penanganan COVID -19 harus jalan dengan mengedepankan protokol kesehatan namun skema majukan ekonomi juga penting. Kedua hal harus sejalan," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan agar ekonomi tetap jalan dan daya beli masyarakat masih bertahan yakni stabilitas harga harus hadir.
"Dampak COVID-19 ini daya beli masyarakat mulai turun dan terasa. Jangan sampai daya beli sudah turun karena pendapatan masyarakat berkurang ditambah harga - harga melonjak naik. Itu tentu menjadi tambah beban masyarakat," katanya.
Ia menambahkan harga di pasar harusnya berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk harga stabil tentu pasokan harus dijaga.
"Satu di antara kunci harga stabil terutama kebutuhan pokok yakni stok ada. Kalai stok terganggu karena penimbunan atau lainnya tentu mendorong harga tinggi," jelasnya.
Ia meminta dinas terkait untuk terus memantau rantai pasok bahan pokok agar tidak ada oknum pengusaha atau siapa pun bermain.
"Dengan rantai pasok aman, harga juga harus dijaga. Sehingga dari sisi mana pun harga yang dapat dijangkau masyarakat terus hadir," jelas dia
Jika ada gejolak harga menurutnya operasi pasar dipandang perlu. Dengan operasi pasar, secara psikologi masyarakat dan harga dapat terkendali.
"Nah, mekanisme operasi pasar di tengah wabah COVID-19 ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Terkait penanganan COVID-19, Politisi PAN ini juga meminta perintah membuka saja data diri pasien atau orang baik status PDP, ODP, OTG maupun positif COVID-19.
"Dengan data terbuka maka pemerintah dan masyarakat itu sendiri lebih mudah mengecek rantai penyebaran wabah ini. Kemudian orang yang bersentuhan dengan terkait juga bisa secepatnya mengisolasi diri. Toh, kalau ditutup seperti ini orang juga tahu," kata dia.
Selain membuka data pasien, ia juga meminta tim penanganan dan pemerintah kota untuk mengeluarkan kebijakan berbasis data di lapangan.
"Di mana zona merah maka barang tentu penanganan lebih maksimal lagi. Harus ada pengetatan pengawasan, edukasi serta lainnya. Semua pihak merasa pemerintah hadir dan tentu dengan pemerintah hadir, Insyallah masyarakat akan ikut juga. Data - data zona merah atau lainnya kan sudah ada. Ikut saja data itu," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Skema penanganan COVID -19 harus jalan dengan mengedepankan protokol kesehatan namun skema majukan ekonomi juga penting. Kedua hal harus sejalan," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan agar ekonomi tetap jalan dan daya beli masyarakat masih bertahan yakni stabilitas harga harus hadir.
"Dampak COVID-19 ini daya beli masyarakat mulai turun dan terasa. Jangan sampai daya beli sudah turun karena pendapatan masyarakat berkurang ditambah harga - harga melonjak naik. Itu tentu menjadi tambah beban masyarakat," katanya.
Ia menambahkan harga di pasar harusnya berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk harga stabil tentu pasokan harus dijaga.
"Satu di antara kunci harga stabil terutama kebutuhan pokok yakni stok ada. Kalai stok terganggu karena penimbunan atau lainnya tentu mendorong harga tinggi," jelasnya.
Ia meminta dinas terkait untuk terus memantau rantai pasok bahan pokok agar tidak ada oknum pengusaha atau siapa pun bermain.
"Dengan rantai pasok aman, harga juga harus dijaga. Sehingga dari sisi mana pun harga yang dapat dijangkau masyarakat terus hadir," jelas dia
Jika ada gejolak harga menurutnya operasi pasar dipandang perlu. Dengan operasi pasar, secara psikologi masyarakat dan harga dapat terkendali.
"Nah, mekanisme operasi pasar di tengah wabah COVID-19 ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Terkait penanganan COVID-19, Politisi PAN ini juga meminta perintah membuka saja data diri pasien atau orang baik status PDP, ODP, OTG maupun positif COVID-19.
"Dengan data terbuka maka pemerintah dan masyarakat itu sendiri lebih mudah mengecek rantai penyebaran wabah ini. Kemudian orang yang bersentuhan dengan terkait juga bisa secepatnya mengisolasi diri. Toh, kalau ditutup seperti ini orang juga tahu," kata dia.
Selain membuka data pasien, ia juga meminta tim penanganan dan pemerintah kota untuk mengeluarkan kebijakan berbasis data di lapangan.
"Di mana zona merah maka barang tentu penanganan lebih maksimal lagi. Harus ada pengetatan pengawasan, edukasi serta lainnya. Semua pihak merasa pemerintah hadir dan tentu dengan pemerintah hadir, Insyallah masyarakat akan ikut juga. Data - data zona merah atau lainnya kan sudah ada. Ikut saja data itu," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020