Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar berharap normal baru segera diterapkan terutama sektor ekonomi karena semua sudah terdampak dan kemampuan pelaku usaha terbatas.
"Pemerintah harus memposisikan diri dan merasakan posisi pelaku usaha ini. Mereka bukan bertanggungjawab pada diri sendiri, namun bertanggungjawab pula kepada karyawan dan lainnya," ujarnya di Pontianak, Sabtu.
Ia menyebutkan bahwa apa yang disampaikan merupakan harapan pelaku usaha mulai warung kopi, perhimpunan hotel dan restoran dan asosiasi hiburan mengingat mereka sudah langsung mendatangi DPRD Kota Pontianak untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
Zulfydar menyebut bahwa banyak pihak dan pelaku usaha yang terlibat dalam satu rangkaian kegiatan usaha.
"Di warkop, pasti ada orang jual kue, parkir dan sebagainya. Di hotel dan lainnya juga demikian. Oleh karena itu, saya mendorong kepada pemerintah untuk segera saja di buka tempat usaha dan apa yang menjadi harapannya," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jangan sampai terjadi situasi pelaku usaha tidak mampu lagi untuk membendungnya.
"Mereka bertahan karena menghormati apa yang telah diperintahkan undang-undang, serta aturan atau imbauan. Sekarang posisi mereka adalah situasi yang tidak mampu. Saya berharap, di sinilah pemerintah bisa lebih beraksi, jelas dan cepat dalam mengatasinya. Jangan sampai riak kecil itu menimbulkan persoalan baru," sergahnya.
Untuk Dinas Kesehatan Pontianak, lanjutnya, harus tetap wajib menjalankan tugasnya.
"Tugas ini harus jalan terus, karena dana yang telah digelontorkan sudah banyak. Namun, pembandingnya jangan 'timpang', penanganan ini tidak sampai 1.000 orang, tapi ada 600 ribu orang di sini yang memang kehidupannya harus normal, karena sekali lagi ini berkaitan dengan rantai makanan," kata dia.
Ketua Fraksi Amanat Keadilan Bangsa ini mengatakan bahwa semua ini juga harus dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Dirinya, atas nama DPRD Kota Pontianak mendorong pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan upaya-upaya strategis.
"Tadi sudah disampaikan, komitmen apa yang diinginkan asosiasi agar dapat dilakukan, mereka mengatur dirinya sendiri. Lalu, bikin kesepakatan dengan dinas terkait, pemerintah yang menetapkan. Nah, tadi diminta tanggal 15 (mulai 'New Normal'), ya mudah-mudahan sebelum tanggal 15, pemerintah sudah menetapkannya," harapnya.
Zulfydar membeberkan bahwa saat ini pasien sembuh COVID-19 bertambah dan tidak ada kasus pergerakan naik dari kasus positif COVID-19.
"Sesuai dengan pernyataan Pak Wali Kota, justru turun. Nah, ini bukti penanganan sudah baik berarti. Artinya, tetap terus dilakukan protokol kesehatan. Namun, geliat ekonomi harus tetap berjalan. Jangan sampai nanti, seluruh masyarakat datang mengeluh ke pemerintah," ungkapnya.
Politisi PAN ini juga mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah, seperti bantuan beras dan lainnya, masih dirasakan belum cukup.
"Karena kepentingan masyarakat saat ini jauh lebih besar dari bantuan itu, dan hanya bertahan untuk 3 minggu saja," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Pemerintah harus memposisikan diri dan merasakan posisi pelaku usaha ini. Mereka bukan bertanggungjawab pada diri sendiri, namun bertanggungjawab pula kepada karyawan dan lainnya," ujarnya di Pontianak, Sabtu.
Ia menyebutkan bahwa apa yang disampaikan merupakan harapan pelaku usaha mulai warung kopi, perhimpunan hotel dan restoran dan asosiasi hiburan mengingat mereka sudah langsung mendatangi DPRD Kota Pontianak untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
Zulfydar menyebut bahwa banyak pihak dan pelaku usaha yang terlibat dalam satu rangkaian kegiatan usaha.
"Di warkop, pasti ada orang jual kue, parkir dan sebagainya. Di hotel dan lainnya juga demikian. Oleh karena itu, saya mendorong kepada pemerintah untuk segera saja di buka tempat usaha dan apa yang menjadi harapannya," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jangan sampai terjadi situasi pelaku usaha tidak mampu lagi untuk membendungnya.
"Mereka bertahan karena menghormati apa yang telah diperintahkan undang-undang, serta aturan atau imbauan. Sekarang posisi mereka adalah situasi yang tidak mampu. Saya berharap, di sinilah pemerintah bisa lebih beraksi, jelas dan cepat dalam mengatasinya. Jangan sampai riak kecil itu menimbulkan persoalan baru," sergahnya.
Untuk Dinas Kesehatan Pontianak, lanjutnya, harus tetap wajib menjalankan tugasnya.
"Tugas ini harus jalan terus, karena dana yang telah digelontorkan sudah banyak. Namun, pembandingnya jangan 'timpang', penanganan ini tidak sampai 1.000 orang, tapi ada 600 ribu orang di sini yang memang kehidupannya harus normal, karena sekali lagi ini berkaitan dengan rantai makanan," kata dia.
Ketua Fraksi Amanat Keadilan Bangsa ini mengatakan bahwa semua ini juga harus dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Dirinya, atas nama DPRD Kota Pontianak mendorong pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan upaya-upaya strategis.
"Tadi sudah disampaikan, komitmen apa yang diinginkan asosiasi agar dapat dilakukan, mereka mengatur dirinya sendiri. Lalu, bikin kesepakatan dengan dinas terkait, pemerintah yang menetapkan. Nah, tadi diminta tanggal 15 (mulai 'New Normal'), ya mudah-mudahan sebelum tanggal 15, pemerintah sudah menetapkannya," harapnya.
Zulfydar membeberkan bahwa saat ini pasien sembuh COVID-19 bertambah dan tidak ada kasus pergerakan naik dari kasus positif COVID-19.
"Sesuai dengan pernyataan Pak Wali Kota, justru turun. Nah, ini bukti penanganan sudah baik berarti. Artinya, tetap terus dilakukan protokol kesehatan. Namun, geliat ekonomi harus tetap berjalan. Jangan sampai nanti, seluruh masyarakat datang mengeluh ke pemerintah," ungkapnya.
Politisi PAN ini juga mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah, seperti bantuan beras dan lainnya, masih dirasakan belum cukup.
"Karena kepentingan masyarakat saat ini jauh lebih besar dari bantuan itu, dan hanya bertahan untuk 3 minggu saja," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020