Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan keberadaan media siber saat ini menjadi lebih penting dan berperan besar dalam sosialisasi program pemerintahan termasuk saat pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Keberadaan media siber, terkait sosialisasi menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di media cetak dan elektronik serta online dianggap bagus dan efektif dalam kondisi sekarang ini. Dan yang jelas, Pilkada ini harus dilaksanakan karena ini bagian dari siklus tata kelola pemerintah di negara," kata Sutarmidji saat menjadi Keynote Speech saat Webinar Optimalisasi Sosialisasi Pilkada 2020 di era New Normal via Zoom di Pontianak, Kamis.
Dirinya meminta kepada Komisioner KPU RI Viryan Azis yang menjadi salah satu nara sumber dalam diskusi tersebut agar bisa menyampaikan kepada KPU RI supaya pilkada harus tetap bisa berjalan, meski saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19.
Baca juga: AMSI Kalbar gelar diskusi online tentang sosialisasi Pilkada 2020
"Jangan sampai PJ kepala daerah terlalu lama karena akan mengganggu kelangsungan pembangunan dan berbagai kebijakan program terkait dengan COVID-19," tuturnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menambahkan, sesuai dengan pengalaman yang telah ia jalani, karena ia selalu bekerja dengan data dan sosialisasi visi misi melalui media yang dianggap paling banyak dibaca dan dikunjungi masyarakat dipilih dengan melihat karakter masyarakat yang bisa dipahami.
Dirinya menambahkan, ini membuktikan bahwa media yang harus digunakan, mau media apapun harus digunakan untuk sosialisasi yang dapat dimanfaatkan.
"Cari media yang pas untuk tingkatkan elektabilitas termasuk karakter para calon harus diperhatikan juga," katanya.
Ia menambahkan terkait naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tergantung dari permintaan penambahan anggaran. "Kalau kesiapan dari NPHD sudah tinggal bicara tambahan anggaran dan lihat kemampuan daerah, apa yang harus ditambahkan. Semoga provinsi bisa menangani itu juga," katanya.
Diskusi tersebut melibatkan ratusan peserta baik dari penyelenggara pemilu, media, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dari seluruh Indonesia.
Baca juga: Sintang siap mulai tahapan Pilkada 2020
Baca juga: Tanggapan Bawaslu terkait Pilkada di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: KPU Kapuas Hulu : pelaksanaan Pilkada menunggu PKPU
Baca juga: AMSI Kalbar gelar diskusi daring Pilkada 2020 di era normal baru
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Keberadaan media siber, terkait sosialisasi menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di media cetak dan elektronik serta online dianggap bagus dan efektif dalam kondisi sekarang ini. Dan yang jelas, Pilkada ini harus dilaksanakan karena ini bagian dari siklus tata kelola pemerintah di negara," kata Sutarmidji saat menjadi Keynote Speech saat Webinar Optimalisasi Sosialisasi Pilkada 2020 di era New Normal via Zoom di Pontianak, Kamis.
Dirinya meminta kepada Komisioner KPU RI Viryan Azis yang menjadi salah satu nara sumber dalam diskusi tersebut agar bisa menyampaikan kepada KPU RI supaya pilkada harus tetap bisa berjalan, meski saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19.
Baca juga: AMSI Kalbar gelar diskusi online tentang sosialisasi Pilkada 2020
"Jangan sampai PJ kepala daerah terlalu lama karena akan mengganggu kelangsungan pembangunan dan berbagai kebijakan program terkait dengan COVID-19," tuturnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menambahkan, sesuai dengan pengalaman yang telah ia jalani, karena ia selalu bekerja dengan data dan sosialisasi visi misi melalui media yang dianggap paling banyak dibaca dan dikunjungi masyarakat dipilih dengan melihat karakter masyarakat yang bisa dipahami.
Dirinya menambahkan, ini membuktikan bahwa media yang harus digunakan, mau media apapun harus digunakan untuk sosialisasi yang dapat dimanfaatkan.
"Cari media yang pas untuk tingkatkan elektabilitas termasuk karakter para calon harus diperhatikan juga," katanya.
Ia menambahkan terkait naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tergantung dari permintaan penambahan anggaran. "Kalau kesiapan dari NPHD sudah tinggal bicara tambahan anggaran dan lihat kemampuan daerah, apa yang harus ditambahkan. Semoga provinsi bisa menangani itu juga," katanya.
Diskusi tersebut melibatkan ratusan peserta baik dari penyelenggara pemilu, media, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dari seluruh Indonesia.
Baca juga: Sintang siap mulai tahapan Pilkada 2020
Baca juga: Tanggapan Bawaslu terkait Pilkada di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: KPU Kapuas Hulu : pelaksanaan Pilkada menunggu PKPU
Baca juga: AMSI Kalbar gelar diskusi daring Pilkada 2020 di era normal baru
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020