Gubernur Kalbar Sutarmidji meminta PT Pertamina segera atasi antrian elpiji subsidi tabung 3 kilogram di beberapa daerah di provinsi itu.
"Ini harus segera diselesaikan," kata Sutarmidji, saat menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, di Praja I, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis.
Sutarmidji mengatakan saat ini data terpadu Pemprov Kalbar, keluarga sejahtera atau orang miskin di Kalbar ada 462 ribu, sehingga dirinya yakin elpiji 3 kilogram yang tersedia lebih dari itu.
"Sekarang, tata niaganya, dari agen ke pangkalan, lalu pengecer. Ini semua bisa diatur. Kalau terjadi kelangkaan, agen yang harus bertanggung jawab, jadi agen yang nakal-nakal berhentikan saja dan ganti yang lain," tuturnya.
Dikatakannya, Pemprov Kalbar akan meminta Sat Pol PP untuk melakukan razia kepada masyarakat yang tidak berhak menggunakan elpiji 3 kilogram.
"Kita akan tegas. Semua masyarakat yang tidak berhak menggunakan elpiji 3 kilogram, kita akan tindak," katanya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, hari ini pihaknya melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalbar untuk merespon situasi kelangkaan elpiji 3 kilogram dalam beberapa pekan terakhir.
"Ada beberapa isu yang kita bicarakan dan juga kita dorong untuk menghasilkan sebuah solusi," kata Maman Abdurahman.
Mengenai elpiji 3 kilogram, katanya, DPR RI di Komisi VII meminta untuk menaikkan kuota nasional terlebih dahulu dari 7 juta metrik ton menjadi 7,5 juta metrik ton, artinya ada penambahan 500 ribu metrik ton.
"Tinggal nanti kita detail kan, khusus Provinsi Kalbar elpiji 3 kilogram nanti akan dirumuskan dan akan kita kawal," katanya.
Masih kata Maman Abdurrahman, tadi sudah disampaikan ada tambahan BBM bersubsidi untuk wilayah Kalbar.
"Kita harus memberikan apresiasi atas upaya yang didorong oleh Gubernur atas upaya untuk mengakomodasi daerah-daerah yang masih membutuhkan BBM subsidi," tuturnya.
Komisi VII DPR RI mendorong bahkan mendesak kepada pemerintah untuk merealisasikan pembangunan pipa gas di jaringan Wilayah Kalimantan, khususnya Kalbar.
"Kita mendorong atau mendesak agar segera dimasukkan dalam Renstra dan rencana induk pemerintah. Pembangunan pipa gas ini untuk meningkatkan peradaban masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Ini harus segera diselesaikan," kata Sutarmidji, saat menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, di Praja I, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis.
Sutarmidji mengatakan saat ini data terpadu Pemprov Kalbar, keluarga sejahtera atau orang miskin di Kalbar ada 462 ribu, sehingga dirinya yakin elpiji 3 kilogram yang tersedia lebih dari itu.
"Sekarang, tata niaganya, dari agen ke pangkalan, lalu pengecer. Ini semua bisa diatur. Kalau terjadi kelangkaan, agen yang harus bertanggung jawab, jadi agen yang nakal-nakal berhentikan saja dan ganti yang lain," tuturnya.
Dikatakannya, Pemprov Kalbar akan meminta Sat Pol PP untuk melakukan razia kepada masyarakat yang tidak berhak menggunakan elpiji 3 kilogram.
"Kita akan tegas. Semua masyarakat yang tidak berhak menggunakan elpiji 3 kilogram, kita akan tindak," katanya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, hari ini pihaknya melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalbar untuk merespon situasi kelangkaan elpiji 3 kilogram dalam beberapa pekan terakhir.
"Ada beberapa isu yang kita bicarakan dan juga kita dorong untuk menghasilkan sebuah solusi," kata Maman Abdurahman.
Mengenai elpiji 3 kilogram, katanya, DPR RI di Komisi VII meminta untuk menaikkan kuota nasional terlebih dahulu dari 7 juta metrik ton menjadi 7,5 juta metrik ton, artinya ada penambahan 500 ribu metrik ton.
"Tinggal nanti kita detail kan, khusus Provinsi Kalbar elpiji 3 kilogram nanti akan dirumuskan dan akan kita kawal," katanya.
Masih kata Maman Abdurrahman, tadi sudah disampaikan ada tambahan BBM bersubsidi untuk wilayah Kalbar.
"Kita harus memberikan apresiasi atas upaya yang didorong oleh Gubernur atas upaya untuk mengakomodasi daerah-daerah yang masih membutuhkan BBM subsidi," tuturnya.
Komisi VII DPR RI mendorong bahkan mendesak kepada pemerintah untuk merealisasikan pembangunan pipa gas di jaringan Wilayah Kalimantan, khususnya Kalbar.
"Kita mendorong atau mendesak agar segera dimasukkan dalam Renstra dan rencana induk pemerintah. Pembangunan pipa gas ini untuk meningkatkan peradaban masyarakat," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020