Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjalankan Program Indeks Satu Mandiri untuk menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah tersebut.
"Program Indek Satu Mandiri ini kita laksanakan untuk menanggulangi Karhutla di Kalbar. Bentuk programnya adalah pendampingan di tingkat desa, sehingga kita bisa mengetahui indikator apa saja yang dilakukan untuk melakukan pencegahan karhutla," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan dari pantauan tahun 2019, terdapat 157 perusahaan yang terdapat titik api dan Pemprov Kalbar sudah memberikan sanksi untuk perusahaan-perusahaan tersebut.
"Jadi, kalau tahun ini dari pantauan kita nanti di koordinat 157 perusahaan itu masih ada titik api, maka siap-siap saja kita akan memberikan sanksi lebih berat," tuturnya.
Sutarmidji mengatakan untuk upaya penanggulangan karhutla dan COVID-19 tahun ini, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp200 miliar.
Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan penanggulangan karhutla dan COVID-19 yang berasal dari APBD Kalbar 2020.
"Muda-mudahan saja karhutla di Kalbar tidak terjadi, sehingga penanggulangannya tidak menggunakan biaya banyak. Dengan demikian anggarannya bisa kita gunakan untuk biaya pembangunan lainnya," kata Sutarmidji.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan untuk pencegahan Karhutla di Kalbar dirinya meminta kepada semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini.
"Saat ini Kalbar memasuki musim kemarau, untuk itu, Pemprov Kalbar saat ini mulai melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan terjadinya karhutla," tuturnya.
Menurutnya, dalam penanggulangan dan pencegahan karhula di pada tahun ini, akan ada tantangan yang lebih berat karena saat ini semua daerah terdampak oleh pandemi COVID-19, ditambah lagi ketika musim hujan seperti sekarang ini, terjadi bencana banjir di beberapa daerah.
"Dalam menghadapi bencana alam maupun non-alam ini, tidak bisa hanya diatasi oleh pemerintah saja. Semua pihak, termasuk masyarakat harus bersama-sama melakukan langkah pencegahan maupun penanggulangan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Program Indek Satu Mandiri ini kita laksanakan untuk menanggulangi Karhutla di Kalbar. Bentuk programnya adalah pendampingan di tingkat desa, sehingga kita bisa mengetahui indikator apa saja yang dilakukan untuk melakukan pencegahan karhutla," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan dari pantauan tahun 2019, terdapat 157 perusahaan yang terdapat titik api dan Pemprov Kalbar sudah memberikan sanksi untuk perusahaan-perusahaan tersebut.
"Jadi, kalau tahun ini dari pantauan kita nanti di koordinat 157 perusahaan itu masih ada titik api, maka siap-siap saja kita akan memberikan sanksi lebih berat," tuturnya.
Sutarmidji mengatakan untuk upaya penanggulangan karhutla dan COVID-19 tahun ini, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp200 miliar.
Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan penanggulangan karhutla dan COVID-19 yang berasal dari APBD Kalbar 2020.
"Muda-mudahan saja karhutla di Kalbar tidak terjadi, sehingga penanggulangannya tidak menggunakan biaya banyak. Dengan demikian anggarannya bisa kita gunakan untuk biaya pembangunan lainnya," kata Sutarmidji.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan untuk pencegahan Karhutla di Kalbar dirinya meminta kepada semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini.
"Saat ini Kalbar memasuki musim kemarau, untuk itu, Pemprov Kalbar saat ini mulai melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan terjadinya karhutla," tuturnya.
Menurutnya, dalam penanggulangan dan pencegahan karhula di pada tahun ini, akan ada tantangan yang lebih berat karena saat ini semua daerah terdampak oleh pandemi COVID-19, ditambah lagi ketika musim hujan seperti sekarang ini, terjadi bencana banjir di beberapa daerah.
"Dalam menghadapi bencana alam maupun non-alam ini, tidak bisa hanya diatasi oleh pemerintah saja. Semua pihak, termasuk masyarakat harus bersama-sama melakukan langkah pencegahan maupun penanggulangan," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020