Sekda Kalbar, AL Leysandri mengatakan pemerintah provinsi Kalbar berkomitmen memperbaiki tata niaga karet agar dapat meningkatkan harga yang layak di tingkat petani.
“Komoditas karet di Kalbar dianggap belum terkontrol dengan baik. Perbaikan tata niaga ini perlu dilakukan dengan mensinergikan semua pihak dalam menjaga mutu dan kelayakan harga karet yang diterima oleh petani,” ungkap Sekretaris Daerah Kalbar, AL Leysandri, dalam kegiatan Sharing Knowledge Strategi Tata Niaga Produk Karet, Rabu (19/8).
Ia menilai, bahan baku karet dibutuhkan oleh seluruh dunia untuk banyak keperluan. Untuk itu tak heran prospek komoditas ini sangat menjanjikan. Peluang ini semestinya dapat diimbangi dengan mutu karet yang baik.
"Sayangnya di Kalbar, masih banyak petani karet yang minim perhatian dengan kualitas karet mereka. Akibatnya, tidak hanya kualitasnya yang rendah, namun harganya yang anjlok," kata dia.
Regulasi tata niaga karet menurutnya sudah ada dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalbar no 85 tahun 2015 Tentang Juklak Pengolahan, Pemasaran, dan Pengawasan Bokar Bersih. Implementasi Pergub ini menurutnya cukup direspon baik oleh pihak-pihak terkait dan terus dilakukan evaluasi. Bukan tidak mungkin akan ada lagi regulasi yang menguatkan aturan tata niaga karet ini dalam bentuk peraturan daerah.
“Kita sifatnya masih lokal, maka melalui Pergub dahulu. Nanti kalau sudah ada dukungan dari dewan kita pakai peraturan daerah,” kata dia.
Dia berharap tata niaga karet ini berjalan optimal dengan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.
Ia juga meminta kepada para penyuluh perkebunan turut mendukung strategi ini terutama dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada para petani agar menghasilkan karet yang bermutu.
“Mudah-mudahan ini juga bisa membantu perusahaan mendapatkan karet yang baik. Selama ini karet kita dinilai kurang bermutu karena dicampur macam-macam, supaya karetnya berat. Itu yang tidak boleh, dan menyebabkan harga jatuh. Ini yang akan kita kontrol," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero mengungkapkan perbedaan harga antara pabrik dan petani sangat tinggi, karena rantai pasok yang terlalu panjang sehingga karet kehilangan nilai tambah.
"Rantai pasok komoditas karet melibatkan dua hingga tiga tingkat perantara atau pengepul. Kondisi tersebut juga diperparah dengan pengepul yang seenaknya mengatur harga, yang mengakibatkan harga yang diterima petani rendah dan tidak menguntungkan,"jelas dia.
Pihaknya telah menggodok strategi tata niaga produk karet melalui Networking Entrepreneurship, yang menjadi alternatif yang sangat relevan dengan kondisi lapangan, sistematis dan berdampak luas kepada masya rakat dan pemerintah daerah. Salah satu upayanya, adalah mendorong lahirnya Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). UPPB ini nantinya akan memperpendek rantai pasok karet sekaligus menjaga mutu karet.
“Nanti UPPB ini bisa melakukan MoU atau kerja sama dengan perusahaan karet. Dalam waktu dekat ini, ada satu yang rencananya akan melakukan penandatanganan MoU,” kata dia.
Namun untuk merealisasikan hal ini, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah.
“Kuncinya ada di daerah, bagaimana mereka bisa seoptimal mungkin mendukung tata niaga karet ini,” kata dia
Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Kalbar, Jusdar menyatakan siap mendukung perbaikan tata niaga karet di Kalbar. Sebagai perusahaan yang menampung karet-karet dari petani, harapan besarnya adalah mendapatkan pasokan karet yang berkualitas. Karena itulah, pihaknya siap memfasilitasi kelompok tani yang ingin melaksanakan MoU dengan perusahaan karet.
“Mudahan ini juga bisa membantu perusahaan mendapatkan karet yang baik. Selama ini karet kita dinilai kurang bermutu karena dicampur macam-macam, supaya karetnya berat. Itu yang tidak boleh dan menyebabkan jatuh harganya. Nah sekarang inilah yang kita akan kontrol,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
“Komoditas karet di Kalbar dianggap belum terkontrol dengan baik. Perbaikan tata niaga ini perlu dilakukan dengan mensinergikan semua pihak dalam menjaga mutu dan kelayakan harga karet yang diterima oleh petani,” ungkap Sekretaris Daerah Kalbar, AL Leysandri, dalam kegiatan Sharing Knowledge Strategi Tata Niaga Produk Karet, Rabu (19/8).
Ia menilai, bahan baku karet dibutuhkan oleh seluruh dunia untuk banyak keperluan. Untuk itu tak heran prospek komoditas ini sangat menjanjikan. Peluang ini semestinya dapat diimbangi dengan mutu karet yang baik.
"Sayangnya di Kalbar, masih banyak petani karet yang minim perhatian dengan kualitas karet mereka. Akibatnya, tidak hanya kualitasnya yang rendah, namun harganya yang anjlok," kata dia.
Regulasi tata niaga karet menurutnya sudah ada dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalbar no 85 tahun 2015 Tentang Juklak Pengolahan, Pemasaran, dan Pengawasan Bokar Bersih. Implementasi Pergub ini menurutnya cukup direspon baik oleh pihak-pihak terkait dan terus dilakukan evaluasi. Bukan tidak mungkin akan ada lagi regulasi yang menguatkan aturan tata niaga karet ini dalam bentuk peraturan daerah.
“Kita sifatnya masih lokal, maka melalui Pergub dahulu. Nanti kalau sudah ada dukungan dari dewan kita pakai peraturan daerah,” kata dia.
Dia berharap tata niaga karet ini berjalan optimal dengan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.
Ia juga meminta kepada para penyuluh perkebunan turut mendukung strategi ini terutama dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada para petani agar menghasilkan karet yang bermutu.
“Mudah-mudahan ini juga bisa membantu perusahaan mendapatkan karet yang baik. Selama ini karet kita dinilai kurang bermutu karena dicampur macam-macam, supaya karetnya berat. Itu yang tidak boleh, dan menyebabkan harga jatuh. Ini yang akan kita kontrol," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero mengungkapkan perbedaan harga antara pabrik dan petani sangat tinggi, karena rantai pasok yang terlalu panjang sehingga karet kehilangan nilai tambah.
"Rantai pasok komoditas karet melibatkan dua hingga tiga tingkat perantara atau pengepul. Kondisi tersebut juga diperparah dengan pengepul yang seenaknya mengatur harga, yang mengakibatkan harga yang diterima petani rendah dan tidak menguntungkan,"jelas dia.
Pihaknya telah menggodok strategi tata niaga produk karet melalui Networking Entrepreneurship, yang menjadi alternatif yang sangat relevan dengan kondisi lapangan, sistematis dan berdampak luas kepada masya rakat dan pemerintah daerah. Salah satu upayanya, adalah mendorong lahirnya Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). UPPB ini nantinya akan memperpendek rantai pasok karet sekaligus menjaga mutu karet.
“Nanti UPPB ini bisa melakukan MoU atau kerja sama dengan perusahaan karet. Dalam waktu dekat ini, ada satu yang rencananya akan melakukan penandatanganan MoU,” kata dia.
Namun untuk merealisasikan hal ini, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah.
“Kuncinya ada di daerah, bagaimana mereka bisa seoptimal mungkin mendukung tata niaga karet ini,” kata dia
Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Kalbar, Jusdar menyatakan siap mendukung perbaikan tata niaga karet di Kalbar. Sebagai perusahaan yang menampung karet-karet dari petani, harapan besarnya adalah mendapatkan pasokan karet yang berkualitas. Karena itulah, pihaknya siap memfasilitasi kelompok tani yang ingin melaksanakan MoU dengan perusahaan karet.
“Mudahan ini juga bisa membantu perusahaan mendapatkan karet yang baik. Selama ini karet kita dinilai kurang bermutu karena dicampur macam-macam, supaya karetnya berat. Itu yang tidak boleh dan menyebabkan jatuh harganya. Nah sekarang inilah yang kita akan kontrol,” ujarnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020