Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar mengapresiasi hadirnya kartu kendali oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan untuk pembelian elpiji subsidi di pangkalan yang diberikan pada masyarakat tidak mampu dan usaha mikro agar tepat sasaran.
"Hadirnya kartu kendali yang di inisiasi oleh Pemerintah Kota Pontianak sangat kita apresiasi karena dapat mengontrol peredaran gas elpiji subsidi atau 3 kilogram harus tepat sasaran,"ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ia menyebutkan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak bersama Pertamina dan Hiswana Migas bagian terpenting agar ketersediaan gas non subsidi di setiap kelurahan atau kecamatan selalu hadir.
"Dengan begitu tentu keberlangsungan rumah tangga dan perekonomian di Kota Pontianak harus tetap terjaga dan tersedia. Kita tidak mau fundamental perekonomian Kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan yang salah satu nya ada pedagang kecil atau UMKM kesulitan dalam berdagang karena tidak ada gas,"jelas dia.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi permasalahan kelangkaan atau antrian panjang karena gas subsidi sulit didapat.
"Sebelumnya, setiap hari besar antrian - antrian tidak hanya pedagang tapi masyarakat pun antri. Ini pun kejadian berlangsung sudah lama. Setiap adanya hari besar akan terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilogram," kata dia.
Menurut data lama sebagai dasar pemberian gas LPG 3 kilogram yang berhak menerimanya di antaranya masyarakat miskin dan usaha mikro.
Pertumbuhan penduduk Kota Pontianak sangat cepat sekarang pendudukannya sudah mencapai 570.000-an. Dalam 4 tahun sebelumnya kira-kira penduduk Kota Pontianak 450.000 an.
"Razia, operasi pasar dan upaya pemerintah Kota Pontianak yang sudah berlangsung terus dapat dilakukan agar kita sama sama - mampu menghitung fakta data. Pemerintah kota dan gubernur tentu meminta tambahan kuota Kalbar agar dapat ditambah. Gubernur sekarang kita berharap ada perubahan besar di Kalbar," harap dia.
Baca juga: Pemkot Pontianak terbitkan kartu kendali pembelian elpiji subsidi di pangkalan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Hadirnya kartu kendali yang di inisiasi oleh Pemerintah Kota Pontianak sangat kita apresiasi karena dapat mengontrol peredaran gas elpiji subsidi atau 3 kilogram harus tepat sasaran,"ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ia menyebutkan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak bersama Pertamina dan Hiswana Migas bagian terpenting agar ketersediaan gas non subsidi di setiap kelurahan atau kecamatan selalu hadir.
"Dengan begitu tentu keberlangsungan rumah tangga dan perekonomian di Kota Pontianak harus tetap terjaga dan tersedia. Kita tidak mau fundamental perekonomian Kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan yang salah satu nya ada pedagang kecil atau UMKM kesulitan dalam berdagang karena tidak ada gas,"jelas dia.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi permasalahan kelangkaan atau antrian panjang karena gas subsidi sulit didapat.
"Sebelumnya, setiap hari besar antrian - antrian tidak hanya pedagang tapi masyarakat pun antri. Ini pun kejadian berlangsung sudah lama. Setiap adanya hari besar akan terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilogram," kata dia.
Menurut data lama sebagai dasar pemberian gas LPG 3 kilogram yang berhak menerimanya di antaranya masyarakat miskin dan usaha mikro.
Pertumbuhan penduduk Kota Pontianak sangat cepat sekarang pendudukannya sudah mencapai 570.000-an. Dalam 4 tahun sebelumnya kira-kira penduduk Kota Pontianak 450.000 an.
"Razia, operasi pasar dan upaya pemerintah Kota Pontianak yang sudah berlangsung terus dapat dilakukan agar kita sama sama - mampu menghitung fakta data. Pemerintah kota dan gubernur tentu meminta tambahan kuota Kalbar agar dapat ditambah. Gubernur sekarang kita berharap ada perubahan besar di Kalbar," harap dia.
Baca juga: Pemkot Pontianak terbitkan kartu kendali pembelian elpiji subsidi di pangkalan
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020