Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univesitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Dr Netty Herawati menilai bahwa debat publik sejauh ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi pemilih untuk menentukan pasangan calon (paslon) yang akan dipilihnya.
"Dalam perhelatan pemilu, di lapangan menurut pengamatan dan diskusi di tingkat bawah porsi kampanye melalui debat publik tidak signifikan mempengaruhi masyarakat untuk memilih paslon yang berlaga," ujar Dr Netty, di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa soal ini bukan hanya sekelas pilkada, dalam skala nasional pun debat publik porsinya sangat kecil dalam menentukan kemenangan calon, karena demokrasi saat ini masih belum matang.
"Berbeda dengan pemilihan di Eropa dan Amerika bahwa debat publik sangat menentukan kemenangan calon. Masyarakat mempelajari visi dan misi dan bagaimana menyampaikan ke publik melalui debat," kata dia.
Sejauh ini, kata dia, faktor pendekatan sosial paslon dan faktor politik uang masih sangat mempengaruhi.
"Sayangnya kalau faktor politik uang ini bisa merusak demokrasi kita. Pendekatan ini harus menjadi perhatian bersama dan semua sadar, itu tidak baik dan riskan lahirnya terhadap pemimpin korup," katanya pula.
Padahal, kata dia, kemampuan paslon layak atau tidak menjadi pemimpin kepala daerah sebenarnya bisa dilihat dari kemampuannya menyampaikan visi dan misinya melalui debat publik.
"Kalau mau jujur dari sisi komunikasi, paslon tersebut tenang, gaya tubuhnya dan lainnya mampu atau tidak menyampaikannya ke publik terkait visi dan misi serta program kerjanya bisa menjadi alternatif dalam menentukan pilihan. Kalau baik, maka menjadi satu di antara indikator pemimpin itu cerdas dan mampu," kata dia.
Ia menjelaskan paslon yang cerdas dan berpengalaman dan kaya akan kemampuannya tentu akan lebih mudah dan mampu menyampaikan program kerja yang disusunnya untuk perubahan daerah.
"Kalau paslon memiliki rekam jejak yang berpengalaman dan wawasan luas tentu tidak masalah dalam menyampaikan visi dan misi serta program saat debat. Sebaliknya kalau kurang pengalaman dan lainnya, akan sulit dan mana mungkin lancar menyampaikan ide dan menjawab pertanyaan yang ada. Orang berbicara berdasarkan pengalaman dan wawasan luas tentu akan lancar. Nah, di situ lah masyarakat bisa melihat paslon mana patut dipilih," ujar dia lagi.
Dia tidak memungkiri, selain saat debat publik di tengah keterbukaan informasi dan arusnya begitu cepat serta mudah diakses terutama melalui media sosial, pemilih bisa melihat jejak digital dan rekam jejak paslon tersebut.
"Jadi masyarakat bisa melihat aktivitas dan pengalaman melalui rekam jejak dan kegiatan paslon di media sosial. Hanya saja perlu diperhatikan jangan sampai terjebak dengan berita bohong atau hoaks yang justru bisa menyesatkan. Dalam hal ini, juga kita dituntut bijak dan teliti," katanya pula.
Pada tahun ini ada tujuh kabupaten di Kalbar melaksanakan pilkada, di antaranya Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, Ketapang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu.
Baca juga: Paslon Hero - Ruberti janji tingkat IPM melalui beasiswa
Baca juga: Paslon Satono dan Fahrur janji tekan kasus narkotika di Kabupaten Sambas
Baca juga: KPU Sambas siap gelar debat publik Pilkada dengan ketat terapkan prokes
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Dalam perhelatan pemilu, di lapangan menurut pengamatan dan diskusi di tingkat bawah porsi kampanye melalui debat publik tidak signifikan mempengaruhi masyarakat untuk memilih paslon yang berlaga," ujar Dr Netty, di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa soal ini bukan hanya sekelas pilkada, dalam skala nasional pun debat publik porsinya sangat kecil dalam menentukan kemenangan calon, karena demokrasi saat ini masih belum matang.
"Berbeda dengan pemilihan di Eropa dan Amerika bahwa debat publik sangat menentukan kemenangan calon. Masyarakat mempelajari visi dan misi dan bagaimana menyampaikan ke publik melalui debat," kata dia.
Sejauh ini, kata dia, faktor pendekatan sosial paslon dan faktor politik uang masih sangat mempengaruhi.
"Sayangnya kalau faktor politik uang ini bisa merusak demokrasi kita. Pendekatan ini harus menjadi perhatian bersama dan semua sadar, itu tidak baik dan riskan lahirnya terhadap pemimpin korup," katanya pula.
Padahal, kata dia, kemampuan paslon layak atau tidak menjadi pemimpin kepala daerah sebenarnya bisa dilihat dari kemampuannya menyampaikan visi dan misinya melalui debat publik.
"Kalau mau jujur dari sisi komunikasi, paslon tersebut tenang, gaya tubuhnya dan lainnya mampu atau tidak menyampaikannya ke publik terkait visi dan misi serta program kerjanya bisa menjadi alternatif dalam menentukan pilihan. Kalau baik, maka menjadi satu di antara indikator pemimpin itu cerdas dan mampu," kata dia.
Ia menjelaskan paslon yang cerdas dan berpengalaman dan kaya akan kemampuannya tentu akan lebih mudah dan mampu menyampaikan program kerja yang disusunnya untuk perubahan daerah.
"Kalau paslon memiliki rekam jejak yang berpengalaman dan wawasan luas tentu tidak masalah dalam menyampaikan visi dan misi serta program saat debat. Sebaliknya kalau kurang pengalaman dan lainnya, akan sulit dan mana mungkin lancar menyampaikan ide dan menjawab pertanyaan yang ada. Orang berbicara berdasarkan pengalaman dan wawasan luas tentu akan lancar. Nah, di situ lah masyarakat bisa melihat paslon mana patut dipilih," ujar dia lagi.
Dia tidak memungkiri, selain saat debat publik di tengah keterbukaan informasi dan arusnya begitu cepat serta mudah diakses terutama melalui media sosial, pemilih bisa melihat jejak digital dan rekam jejak paslon tersebut.
"Jadi masyarakat bisa melihat aktivitas dan pengalaman melalui rekam jejak dan kegiatan paslon di media sosial. Hanya saja perlu diperhatikan jangan sampai terjebak dengan berita bohong atau hoaks yang justru bisa menyesatkan. Dalam hal ini, juga kita dituntut bijak dan teliti," katanya pula.
Pada tahun ini ada tujuh kabupaten di Kalbar melaksanakan pilkada, di antaranya Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, Ketapang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu.
Baca juga: Paslon Hero - Ruberti janji tingkat IPM melalui beasiswa
Baca juga: Paslon Satono dan Fahrur janji tekan kasus narkotika di Kabupaten Sambas
Baca juga: KPU Sambas siap gelar debat publik Pilkada dengan ketat terapkan prokes
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020