Pemerintah Malaysia dan pemimpin oposisi Pakatan Harapan (PH) Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinannya dengan perkembangan terkini yang terjadi di Myanmar.
"Malaysia meminta militer Myanmar dan semua pihak terkait untuk memberikan prioritas tertinggi pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Myanmar, menegakkan supremasi hukum, dan ketetapan hati setiap ketidaksesuaian Pemilu melalui mekanisme hukum dan dialog yang mapan dalam cara damai," ujar Kemenlu Malaysia dalam pernyataannya, Senin.
Sebagai tetangga dekat dan anggota ASEAN, Malaysia terus mengadvokasi perdamaian dan stabilitas, yang penting untuk kemajuan dan kemakmuran semua di wilayah ini, termasuk di Myanmar.
"Malaysia menegaskan kembali dukungan yang kuat untuk demokrasi Myanmar transisi, proses perdamaian dan pembangunan ekonomi yang inklusif," katanya.
Persatuan yang diusahakan oleh rakyat Myanmar terus bergantung pada persatuan yang diraih di antara para pemimpinnya.
"Malaysia mendukung kelanjutan diskusi di antara Myanmar pemimpin untuk menghindari konsekuensi yang merugikan bagi rakyat dan negara Myanmar, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 yang sulit saat ini," katanya.
Sehubungan dengan situasi saat ini di Myanmar, semua warga Malaysia di Myanmar disarankan untuk melakukannya tetap tenang, waspada, dan terus patuhi nasihat keselamatan setempat pihak berwajib.
Sementara itu Anwar Ibrahim mengatakan perkembangan terkini di Myanmar sangat mengkhawatirkan tatkala pihak tenteranya seolah-olah sedang menggerakkan kudeta atau perampasan kekuasaan yang dilihat akan menginjak suara rakyat dan demokrasi.
"Semua pihak harus menjunjung undang-undang, mandat rakyat serta akur dengan keputusan Pemilu. Meski terdapat banyak kecurangan serta pencabulan hak asasi manusia yang melibatkan warga dan masyarakat Rohingnya oleh rejim yang lalu, demokrasi di Myanmar masih di peringkat permulaan serta yang punya masa depan," katanya.
Tindakan pihak tentera, ujar dia, hanya akan membalikkan aspirasi rakyat Myanmar dan menjerumuskan negara itu terus ke lembah kediktatoran.
"Pemimpin-pemimpin dunia dan ASEAN harus memobilisasi suara dan mendesak untuk pembebasan segera pemimpin-pemimpin Myanmar dan mesti menegakkan negara hukum. Setelah berjuang sekian lama, rakyat Myanmar berhasil untuk memungkinkan sebuah undang-undang dan hak terkait Pemilu," katanya.
Pihak tentera di sana, ujar dia, sewajarnya mempertahankan aspirasi demokratik rakyat Myanmar, dan mengharapkan mereka untuk menghormati serta melindungi Pemilu yang telah dilakukan oleh rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Malaysia meminta militer Myanmar dan semua pihak terkait untuk memberikan prioritas tertinggi pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Myanmar, menegakkan supremasi hukum, dan ketetapan hati setiap ketidaksesuaian Pemilu melalui mekanisme hukum dan dialog yang mapan dalam cara damai," ujar Kemenlu Malaysia dalam pernyataannya, Senin.
Sebagai tetangga dekat dan anggota ASEAN, Malaysia terus mengadvokasi perdamaian dan stabilitas, yang penting untuk kemajuan dan kemakmuran semua di wilayah ini, termasuk di Myanmar.
"Malaysia menegaskan kembali dukungan yang kuat untuk demokrasi Myanmar transisi, proses perdamaian dan pembangunan ekonomi yang inklusif," katanya.
Persatuan yang diusahakan oleh rakyat Myanmar terus bergantung pada persatuan yang diraih di antara para pemimpinnya.
"Malaysia mendukung kelanjutan diskusi di antara Myanmar pemimpin untuk menghindari konsekuensi yang merugikan bagi rakyat dan negara Myanmar, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 yang sulit saat ini," katanya.
Sehubungan dengan situasi saat ini di Myanmar, semua warga Malaysia di Myanmar disarankan untuk melakukannya tetap tenang, waspada, dan terus patuhi nasihat keselamatan setempat pihak berwajib.
Sementara itu Anwar Ibrahim mengatakan perkembangan terkini di Myanmar sangat mengkhawatirkan tatkala pihak tenteranya seolah-olah sedang menggerakkan kudeta atau perampasan kekuasaan yang dilihat akan menginjak suara rakyat dan demokrasi.
"Semua pihak harus menjunjung undang-undang, mandat rakyat serta akur dengan keputusan Pemilu. Meski terdapat banyak kecurangan serta pencabulan hak asasi manusia yang melibatkan warga dan masyarakat Rohingnya oleh rejim yang lalu, demokrasi di Myanmar masih di peringkat permulaan serta yang punya masa depan," katanya.
Tindakan pihak tentera, ujar dia, hanya akan membalikkan aspirasi rakyat Myanmar dan menjerumuskan negara itu terus ke lembah kediktatoran.
"Pemimpin-pemimpin dunia dan ASEAN harus memobilisasi suara dan mendesak untuk pembebasan segera pemimpin-pemimpin Myanmar dan mesti menegakkan negara hukum. Setelah berjuang sekian lama, rakyat Myanmar berhasil untuk memungkinkan sebuah undang-undang dan hak terkait Pemilu," katanya.
Pihak tentera di sana, ujar dia, sewajarnya mempertahankan aspirasi demokratik rakyat Myanmar, dan mengharapkan mereka untuk menghormati serta melindungi Pemilu yang telah dilakukan oleh rakyat.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021