Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Kalbar Alfian mengatakan saat ini masih ada 252 desa "blank spot" atau belum terjangkau internet di Kalbar sehingga menjadi satu di antara penghambat digitalisasi di daerah-daerah.
"Memang untuk Kalbar berdasarkan informasi masih ada persoalan-persoalan terutama dalam jangkauan jaringan internet di pedesaan. Masih ada 252 desa belum terjangkau internet dan 928 desa yang sinyal nya lemah. Ini yang sebenarnya perlu mendapat dorongan," ujarnya saat Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia Bank Indonesia, di Kubu Raya, Senin.
Untuk itu pemerintah provinsi akan mendukung adanya elekronifikasi transaksi pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota.
"Untuk di Pemprov sudah jalan, hanya saja kita sekarang perlu mendukung percepatan bagi kabupaten dan kota melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Kalbar untuk P2DD baru ada di Kubu Raya lainnya belum ada,"katanya.
Dalam mendorong digitalisasi ekonomi tersebut perlu adanya pemahaman dan sosialisasi, terutama bagi masyarakat dalam penggunaan digitalisasi agar bisa terlaksana dengan baik.
"Jika perlu didorong dengan pemahaman manfaat dari digitalisasi. Jika tidak ada pemahaman dan sosialisasi yang berkelanjutan khawatir persoalan yang masih kita rasakan saat ini masih bisa terjadi. Sehingga apa yg menjadi harapan perluasan ekonomi digitalisasi mungkin menjadi penghambat," ujarnya.
Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalbar, Agus Chusaini mengatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan beberapa kementerian untuk masalah telekomunikasi.
"Kami sudah berkoordinasi mengenai telekomunikasi dengan Pemda dan beberapa menteri. Seperti yang sudah pak menteri katakan bahwa akan dipasang jaringan 4G di seluruh desa yang targetnya 2024 dan akan dipercepat di tahun 2022," katanya.
Dirinya berharap tidak ada lagi desa ataupun kabupaten yang masih blank spot atau belum tersentuh sinyal.
"Mudah-mudahan ini berjalan dan tahun 2022 sudah tidak ada lagi desa ataupun kabupaten yang blank spot sehingga elekronifikasi berjalan dengan baik.
Namun elekronifikasi juga harus didukung dengan infrastruktur jika tidak digitalisasi tidak akan terealisasi," ujarnya.
Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar, Moch. Riezky F. Purnomo juga mengatakan untuk kelancaran transaksi dalam perekonomian, dirinya berharap prosesnya berjalan dengan cepat, tepat dan pertanggungjawaban nya lebih transparan.
"Jadi kami berharap dengan adanya digitalisasi ekonomi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Apalagi dengan adanya dampak pandemi, bisa mengatur hal-hal yang kurang seperti blank spot, switching atau peralihan teknologi karena perbedaan tempat. Semoga dengan adanya satgas ini semua bisa teratasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Memang untuk Kalbar berdasarkan informasi masih ada persoalan-persoalan terutama dalam jangkauan jaringan internet di pedesaan. Masih ada 252 desa belum terjangkau internet dan 928 desa yang sinyal nya lemah. Ini yang sebenarnya perlu mendapat dorongan," ujarnya saat Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia Bank Indonesia, di Kubu Raya, Senin.
Untuk itu pemerintah provinsi akan mendukung adanya elekronifikasi transaksi pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota.
"Untuk di Pemprov sudah jalan, hanya saja kita sekarang perlu mendukung percepatan bagi kabupaten dan kota melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Kalbar untuk P2DD baru ada di Kubu Raya lainnya belum ada,"katanya.
Dalam mendorong digitalisasi ekonomi tersebut perlu adanya pemahaman dan sosialisasi, terutama bagi masyarakat dalam penggunaan digitalisasi agar bisa terlaksana dengan baik.
"Jika perlu didorong dengan pemahaman manfaat dari digitalisasi. Jika tidak ada pemahaman dan sosialisasi yang berkelanjutan khawatir persoalan yang masih kita rasakan saat ini masih bisa terjadi. Sehingga apa yg menjadi harapan perluasan ekonomi digitalisasi mungkin menjadi penghambat," ujarnya.
Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalbar, Agus Chusaini mengatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan beberapa kementerian untuk masalah telekomunikasi.
"Kami sudah berkoordinasi mengenai telekomunikasi dengan Pemda dan beberapa menteri. Seperti yang sudah pak menteri katakan bahwa akan dipasang jaringan 4G di seluruh desa yang targetnya 2024 dan akan dipercepat di tahun 2022," katanya.
Dirinya berharap tidak ada lagi desa ataupun kabupaten yang masih blank spot atau belum tersentuh sinyal.
"Mudah-mudahan ini berjalan dan tahun 2022 sudah tidak ada lagi desa ataupun kabupaten yang blank spot sehingga elekronifikasi berjalan dengan baik.
Namun elekronifikasi juga harus didukung dengan infrastruktur jika tidak digitalisasi tidak akan terealisasi," ujarnya.
Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar, Moch. Riezky F. Purnomo juga mengatakan untuk kelancaran transaksi dalam perekonomian, dirinya berharap prosesnya berjalan dengan cepat, tepat dan pertanggungjawaban nya lebih transparan.
"Jadi kami berharap dengan adanya digitalisasi ekonomi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Apalagi dengan adanya dampak pandemi, bisa mengatur hal-hal yang kurang seperti blank spot, switching atau peralihan teknologi karena perbedaan tempat. Semoga dengan adanya satgas ini semua bisa teratasi," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021