Sekretaris Daerah Kalimantan Barat A. L. Leysandri mengatakan pada tahun 2021 Pemerintah Kalbar melakukan proses pelelangan untuk 41 paket proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp597 miliar yang akan diselesaikan pada 2021 hingga 2022.
"Proyek strategis ini perlu memperhatikan pemetaan rencana umum pengadaan Unit Reporting Program (URP). Dari 41 paket proyek ini, ditelaah lagi mana yang paling strategis serta diprioritaskan pengerjaannya," kata Leysandri di Pontianak, Rabu.
Dia mengatakan terkait hal tersebut, pihaknya mengusulkan proyek-proyek strategis pemerintah Provinsi Kalbar, terutama infrastruktur dapat mewujudkan masyarakat Kalbar sejahtera.
"Namun, masih ada potensi-potensi yang tidak terselesaikan karena adanya regulasi yang berbeda dengan pemahaman pemerintah provinsi. Hambatan lainnya juga datang dari sisi lelang, SDM, manajemen pembentukan proyek," katanya.
Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, pihaknya akan menetapkan proyek strategis yang betul-betul memiliki daya ungkit dan dilihat lagi bobot dan risiko.
Ia menyebut pelayanan pemerintah, pertumbuhan ekonomi baru, aksesibilitas, itu nanti paling tidak ada 10 kajian di daya ungkit yang didorong, sehingga benar-benar strategis.
"Bisa saja hanya dua atau tiga yang paling strategis serta memiliki pengaruh, yang lain tentu memiliki pengaruh, namun sebagai pendorong atau pendukung," kata Leysandri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Proyek strategis ini perlu memperhatikan pemetaan rencana umum pengadaan Unit Reporting Program (URP). Dari 41 paket proyek ini, ditelaah lagi mana yang paling strategis serta diprioritaskan pengerjaannya," kata Leysandri di Pontianak, Rabu.
Dia mengatakan terkait hal tersebut, pihaknya mengusulkan proyek-proyek strategis pemerintah Provinsi Kalbar, terutama infrastruktur dapat mewujudkan masyarakat Kalbar sejahtera.
"Namun, masih ada potensi-potensi yang tidak terselesaikan karena adanya regulasi yang berbeda dengan pemahaman pemerintah provinsi. Hambatan lainnya juga datang dari sisi lelang, SDM, manajemen pembentukan proyek," katanya.
Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, pihaknya akan menetapkan proyek strategis yang betul-betul memiliki daya ungkit dan dilihat lagi bobot dan risiko.
Ia menyebut pelayanan pemerintah, pertumbuhan ekonomi baru, aksesibilitas, itu nanti paling tidak ada 10 kajian di daya ungkit yang didorong, sehingga benar-benar strategis.
"Bisa saja hanya dua atau tiga yang paling strategis serta memiliki pengaruh, yang lain tentu memiliki pengaruh, namun sebagai pendorong atau pendukung," kata Leysandri.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021