Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat berfokus pada beberapa program dalam penanggulangan kemiskinan di daerah setempat.
Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Bengkayang, Kamis mengatakan salah satunya dengan melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tahun 2021 hingga 2026.
"Tingkat kemiskinan ditargetkan pada akhir RPJMD di tahun 2026 turun menjadi kurang dari 5,62 persen, ini merupakan target bersama," kata dia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dia meminta dukungan penuh untuk dapat bekerja sama serta saling bahu membahu sehingga target dapat dicapai.
Sementara itu kata dia, dalam kurun waktu tiga tahun terakahir angka Kemiskinan di Bengkayang turun dari 7,17 persen (2018) menjadi menjadi 6,28 persen (2021).
Sementara angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 6,03 persen.
Tentu menurunnya angka kemiskinan juga berbanding lurus dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Bengkayang yang mencapai 70,30 persen Tahun 2024.
Upaya penurunan angka kemiskinan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 hingga 2029 yang memuat 8 Misi Asta Cita.
"Pada poin 6 menyebutkan, membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan ada 17 program prioritas dari jumlah tersebut terdapat 8 program hasil terbaik cepat (PHTC)/Quick Wins 1 diantaranya melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut," kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, perlindungan sosial diimplementasikan melalui berbagai program di tahun 2024 diantaranya program Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program-program lainnya.
"Guna menetapkan sasaran program perlindungan sosial perlu didukung oleh data yang akurat yang berada dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu," katanya.
Untuk memperoleh data yang akurat, pemerintah sendiri sudah menyiapkan sistem kesejahteraan sosial Babale. Dalam sistem ini, nantinya masyarakat yang akan menerima program manfaat didata ulang berdasarkan keadaan nyata dilapangan. Sehingga kata dia, program yang dikucurkan pemerintah tetap sasaran.
"Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah mulai tingkat pusat, daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar mulai dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial," ujarnya.
Sehingga, sistem dan upaya pemerintah dalam penanggulangan Kemiskinan terwujud dengan program -program yang juga membantu masyarakat.
Selain itu juga, dalam pemberantasam kemiskinan di daerah itu, dia juga mengharapkan kepada TKPK Kabupaten Bengkayang dan secara khusus Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Tim TKPK untuk ikut serta mengawasi jalannya kegiatan, sehingga tidak ada lagi program dan bantuan yang tidak tepat sasaran.
