Pengamat Ekonomi dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof Dr Eddy Suratman, MA menilai pemerintah baik pusat hingga daerah perlu menjaga konsumsi rumah tangga dan melakukan perluasan kebijakan stimulus agar ekonomi daerah tetap terjaga, pulih dan membaik.
"Pada Triwulan II 2021 ekonomi Kalbar sudah tumbuh 10,8 persen (yoy). Momentum itu harus tetap terjaga agar di triwulan selanjutnya tetap stabil atau membaik. Meskipun di Triwulan III akan sedikit terdampak ekonomi Kalbar karena akhir Juni dan pada Juli kasus COVID-19 mulai tinggi dan akan berdampak pada ekonomi kita," ujarnya di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan untuk konsumsi rumah tangga menurutnya kelompok menengah ke bawah harus menjadi perhatian karena akhir Juni dan pada Juli 2021 kasus meningkat dan itu ada pembatasan. Sehingga berdampak pada turunnya pendapatan dan konsumsi rumah tangga.
"Melalui APBN sudah ada. Nah, tinggal melalui APBD. Namun harus melalui data yang benar. Sifatnya memperluas bukan tumbang tindih. Masyarakat miskin harus disubsidi. Lapangan kerja juga disiapkan dan diperluas," katanya.
Selanjutnya, pemerintah harus menjaga ketersediaan barang atau sembako. Hal itu agar tidak ada kenaikan harga karena stok rendah.
"Jadi meski pendapatan kurang kalau harga tidak naik akan dapat menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini masyarakat bisa diberikan subsidi non tunai, sembako, upah hambatan kerja dan lainnya," kata dia.
Bagi pelaku UMKM menurutnya, pemerintah bisa menyiapkan bunga pinjaman, bantuan dana bergulir dan modal kerja.
"Hal itu karena di periode triwulan III puncak pandemi. Jangankan untung modal kerja pelaku UMKM bisa saja termakan. Nah agar tetap berusaha maka siapkan modal," katanya.
Dari sisi lembaga keuangan, perlu ada perpanjangan penundaan pembayaran kredit atau angsuran. Hal itu goncangan kasus yang meningkat sangat berdampak pada pendapatan yang menurun dan di sisi lainnya pengeluaran tetap.
"OJK sudah memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit sampai Maret 2022. Nah itu tentu harus menjadi perhatian dan bisa menjadi bagian dari solusi," katanya.
Ia yakin jika langkah atau kebijakan pusat dan daerah sinkron dan saling mendukung maka pemulihan ekonomi dampak wabah COVID-19 bisa teratasi.
"Kebijakan yang ada jangan ada tumpang tindih dan harus sifatnya memperluas. Jika sudah ada anggaran dari APBN maka di APBD memperluas dan menyasar yang belum tersentuh," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Pada Triwulan II 2021 ekonomi Kalbar sudah tumbuh 10,8 persen (yoy). Momentum itu harus tetap terjaga agar di triwulan selanjutnya tetap stabil atau membaik. Meskipun di Triwulan III akan sedikit terdampak ekonomi Kalbar karena akhir Juni dan pada Juli kasus COVID-19 mulai tinggi dan akan berdampak pada ekonomi kita," ujarnya di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan untuk konsumsi rumah tangga menurutnya kelompok menengah ke bawah harus menjadi perhatian karena akhir Juni dan pada Juli 2021 kasus meningkat dan itu ada pembatasan. Sehingga berdampak pada turunnya pendapatan dan konsumsi rumah tangga.
"Melalui APBN sudah ada. Nah, tinggal melalui APBD. Namun harus melalui data yang benar. Sifatnya memperluas bukan tumbang tindih. Masyarakat miskin harus disubsidi. Lapangan kerja juga disiapkan dan diperluas," katanya.
Selanjutnya, pemerintah harus menjaga ketersediaan barang atau sembako. Hal itu agar tidak ada kenaikan harga karena stok rendah.
"Jadi meski pendapatan kurang kalau harga tidak naik akan dapat menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini masyarakat bisa diberikan subsidi non tunai, sembako, upah hambatan kerja dan lainnya," kata dia.
Bagi pelaku UMKM menurutnya, pemerintah bisa menyiapkan bunga pinjaman, bantuan dana bergulir dan modal kerja.
"Hal itu karena di periode triwulan III puncak pandemi. Jangankan untung modal kerja pelaku UMKM bisa saja termakan. Nah agar tetap berusaha maka siapkan modal," katanya.
Dari sisi lembaga keuangan, perlu ada perpanjangan penundaan pembayaran kredit atau angsuran. Hal itu goncangan kasus yang meningkat sangat berdampak pada pendapatan yang menurun dan di sisi lainnya pengeluaran tetap.
"OJK sudah memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit sampai Maret 2022. Nah itu tentu harus menjadi perhatian dan bisa menjadi bagian dari solusi," katanya.
Ia yakin jika langkah atau kebijakan pusat dan daerah sinkron dan saling mendukung maka pemulihan ekonomi dampak wabah COVID-19 bisa teratasi.
"Kebijakan yang ada jangan ada tumpang tindih dan harus sifatnya memperluas. Jika sudah ada anggaran dari APBN maka di APBD memperluas dan menyasar yang belum tersentuh," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021