Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kita berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antara sektor keuangan syariah, sektor riil halal, dan lembaga sosial Islam dengan menekankan pentingnya sinergi antar sektor tersebut agar pengembangan ekonomi syariah dapat mendukung kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat global," kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, saat membuka Rapat Kerja Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalbar Tahun 2024 di Aula Bank Kalimantan Barat, Sabtu.
Bari mengutip pernyataan Menko Perekonomian Indonesia yang menyebutkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Pengembangan ini sejalan dengan misi ke-2 Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian bangsa melalui kemajuan ekonomi syariah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah merumuskan beberapa strategi penting. Salah satunya adalah melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MAKSI) 2019-2024 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Bari menjelaskan bahwa MAKSI berfokus pada empat strategi utama: penguatan halal value chain, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan UMKM, dan pengembangan ekonomi digital.
Selain itu, Bari juga mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang telah menerbitkan Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dokumen ini bertujuan untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat melalui pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset dan edukasi.
Menurut Bari, penguatan ekonomi syariah tidak bisa lepas dari dukungan sektor keuangan yang terintegrasi dan sejalan dengan sektor riil, sehingga pengembangan keduanya harus berjalan beriringan.
Bari juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi publik mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi syariah, baik untuk keberlanjutan ekonomi daerah maupun sebagai peluang bisnis di pasar global.
Dengan berbagai upaya ini, Bari berharap Rapat Kerja KDEKS 2024 dapat menghasilkan program-program yang implementatif dan berkualitas, serta membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Kalimantan Barat. Program-program ini diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar halal, memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan, serta memajukan industri halal di Kalbar.
Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah, dan dengan penguatan ekosistem ini, diharapkan provinsi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi nasional.
"Pemerintah Provinsi Kalbar pun berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dan konektivitas antara sektor-sektor terkait demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui ekonomi dan keuangan syariah," kata Bari.
