Dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kayong Utara berkomitmen untuk mewujudkan pemulihan ekonomi melalui pelayanan tata ruang dan pertanahan yang profesional
"Sesuai dengan tema Hantaru 2021 melalui penyelesaian proyek - proyek strategis nasional untuk rakyat," kata Kepala BPN Kayong Utara Venita di Sukadana, Jumat.
Momen kegiatan yang diselenggarakan setiap tahunannya tersebut BPN setempat juga telah menyerahkan 150 sertifikat redistribusi tanah di Desa Banyu Abang Kecamatan Seponti Kayong Utara.
"Dari kemarin kami sudah mulai dengan penyerahan sertifikat redistribusi secara virtual oleh bapak presiden se-Indonesia yang dipusatkan di Istana Negara Bogor," kata dia.
Ia juga menambahkan, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan pemda setempat untuk melakukan pendataan aset tanah pemda dan membuatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah aset - aset tersebut.
"Pada tahun 2018 itu ada 13 Aset Pemkab yang diajukan ke BPN , sedangkan 2019 sebanyak 14, 2020 itu ada 17, dari sekian banyak itu yang sudah kami terbitkan 39. Alhamdulillah," jelasnya.
"Di tahun 2021 ini, kami sudah semakin banyak karena diinisiasi oleh KPK itu jadi kurang lebih sekitar 59 yang akan kami buatkan sertifikat. Masih dalam tahap pengukuran," tambahnya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Sesuai dengan tema Hantaru 2021 melalui penyelesaian proyek - proyek strategis nasional untuk rakyat," kata Kepala BPN Kayong Utara Venita di Sukadana, Jumat.
Momen kegiatan yang diselenggarakan setiap tahunannya tersebut BPN setempat juga telah menyerahkan 150 sertifikat redistribusi tanah di Desa Banyu Abang Kecamatan Seponti Kayong Utara.
"Dari kemarin kami sudah mulai dengan penyerahan sertifikat redistribusi secara virtual oleh bapak presiden se-Indonesia yang dipusatkan di Istana Negara Bogor," kata dia.
Ia juga menambahkan, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan pemda setempat untuk melakukan pendataan aset tanah pemda dan membuatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah aset - aset tersebut.
"Pada tahun 2018 itu ada 13 Aset Pemkab yang diajukan ke BPN , sedangkan 2019 sebanyak 14, 2020 itu ada 17, dari sekian banyak itu yang sudah kami terbitkan 39. Alhamdulillah," jelasnya.
"Di tahun 2021 ini, kami sudah semakin banyak karena diinisiasi oleh KPK itu jadi kurang lebih sekitar 59 yang akan kami buatkan sertifikat. Masih dalam tahap pengukuran," tambahnya
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021