Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Fransiskus mendorong eksekutif untuk memaksimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) karena saat ini ada sejumlah proyek yang gagal lelang.
"Hal ini untuk menjadi keprihatinan kita bersama. Terdapat beberapa tender yang tahun ini gagal lelang lantaran melewati batas waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Rabu.
Ia berharap hal serupa tak terjadi lagi di tahun berikutnya karena gagalnya beberapa tender tersebut berdampak pada pembangunan yang menjadi haknya rakyat.
"Bagaimanapun ini berhubungan dengan pembangunan dan ini tentunya menjadi hak rakyat. Pada dasarnya pembangunan yang sebelumnya direncanakan tersebut dibangun untuk kesejahteraan rakyat pula," jelas dia.
Ia menambahkan bahwa dana bersumber dari DAK apabila sudah melewati masa lelang maupun masa berlaku yang ditentukan Kementerian Keuangan maka dananya tidak akan dicairkan ke daerah.
"Tentunya ini sangat merugikan masyarakat. Terutama untuk proses pembangunan yang sebelumnya direncanakan tidak bisa terealisasi," jelasnya.
Ia juga mencontohkan kasus tersebut seperti yang beberapa waktu lalu terjadi. Ketika gagal lelang juga dialami Dinas PUPR yang notabene bersumber dari DAU.
Kemudian ia mengungkapkan bahwa memang ada beberapa faktor yang menyebabkan berbagai wacana pembangunan mengalami gagal lelang. Salah satu yang paling sering terjadi dikarenakan peserta tender yang memang tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
"Ini juga yang mesti kita prihatin karena terkadang yang menentukan tender barang dan jasa ini kadang-kadang di akhir tahun," katanya.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat mencatat untuk realisasi DAK Bengkayang hingga 31 Agustus 2021 realisasi Rp20, 93 miliar dari target Rp96,13 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Hal ini untuk menjadi keprihatinan kita bersama. Terdapat beberapa tender yang tahun ini gagal lelang lantaran melewati batas waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Rabu.
Ia berharap hal serupa tak terjadi lagi di tahun berikutnya karena gagalnya beberapa tender tersebut berdampak pada pembangunan yang menjadi haknya rakyat.
"Bagaimanapun ini berhubungan dengan pembangunan dan ini tentunya menjadi hak rakyat. Pada dasarnya pembangunan yang sebelumnya direncanakan tersebut dibangun untuk kesejahteraan rakyat pula," jelas dia.
Ia menambahkan bahwa dana bersumber dari DAK apabila sudah melewati masa lelang maupun masa berlaku yang ditentukan Kementerian Keuangan maka dananya tidak akan dicairkan ke daerah.
"Tentunya ini sangat merugikan masyarakat. Terutama untuk proses pembangunan yang sebelumnya direncanakan tidak bisa terealisasi," jelasnya.
Ia juga mencontohkan kasus tersebut seperti yang beberapa waktu lalu terjadi. Ketika gagal lelang juga dialami Dinas PUPR yang notabene bersumber dari DAU.
Kemudian ia mengungkapkan bahwa memang ada beberapa faktor yang menyebabkan berbagai wacana pembangunan mengalami gagal lelang. Salah satu yang paling sering terjadi dikarenakan peserta tender yang memang tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
"Ini juga yang mesti kita prihatin karena terkadang yang menentukan tender barang dan jasa ini kadang-kadang di akhir tahun," katanya.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat mencatat untuk realisasi DAK Bengkayang hingga 31 Agustus 2021 realisasi Rp20, 93 miliar dari target Rp96,13 miliar.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021