Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan permasalahan sistem zonasi dalam bidang pendidikan kepada Komisi X DPR yang melakukan kunjungan kerja ke daerah itu.
"Kami berharap kunjungan dari Komisi X ini bisa menemukan solusi terkait berbagai permasalahan, terutama bidang pendidikan, di antaranya sistem zonasi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat," katanya saat menerima kunjungan Komisi X DPR di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat.
Dia berharap adanya pemerataan fasilitas sekolah di Kecamatan Pontianak Tenggara untuk SMA serta Kecamatan Pontianak Utara, terkait dengan penerapan sistem zonasi tersebut.
Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak dipimpin Hetifah Sjaifudian. Mereka diterima wali kota setempat di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Pontianak. Kunjungan itu terkait dengan reses Komisi X DPR RI masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 dengan agenda membahas beberapa hal terkait pendidikan, olahraga, kepemudaan, perpustakaan, dan kepariwisataan di Kota Pontianak.
Edi juga menyampaikan persoalan guru, terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebutnya harus diperjelas.
Dia juga berharap pemerintah pusat meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan untuk pendidikan sehingga fasilitas dan sarana prasarana sekolah di Kota Pontianak menjadi lebih baik.
"Lalu untuk masalah olahraga kita minta dukungan sarana prasarana olahraga seperti 'sport center' dan dukungan lainnya. Untuk pariwisata, kita juga meminta dukungan dari berbagai aktivitas yang kita selenggarakan di Kota Pontianak," katanya.
Ketua Tim Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menjelaskan kunjungan ke Kota Pontianak, antara lain untuk memahami realita di daerah terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab komisi tersebut, terutama pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, dan perpustakaan.
"Mudah-mudahan hasil kunjungan ini akan memberikan masukan yang berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas legislasi yang sedang kami susun," ungkapnya.
Menurut dia, banyak masukan diterima pihaknya terkait dengan kebutuhan di daerah. Untuk itu, hasil pertemuan itu akan menjadi bahan untuk membuat rekomendasi.
"Tidak hanya untuk kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi X, tetapi juga untuk kementerian lain, seperti Kominfo untuk persoalan internet sebab hal tersebut juga memengaruhi belajar siswa, terutama di Provinsi Kalbar secara umum," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021