Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia memiliki berbagai tantangan yang cukup kompleks saat menyambut Hari Kemerdekaan ke-100 tahun pada 2045 yakni mulai dari demografi, urbanisasi, hingga perubahan iklim.
“Ini tantangan seperti demografi naik, climate change dan belum lagi urbanisasi yaitu banyak masyarakat yang bekerja di perkotaan,” katanya dalam acara Ministry of Finance Festival 2021 di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menyebutkan saat ini Indonesia telah memasuki masa bonus demografi dengan jumlah pendidik usia produktif yaitu 15 tahun sampai 65 tahun sebesar 70,72 persen.
Bonus demografi sendiri merupakan percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk nonusia kerja kepada penduduk usia kerja.
Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil SP2020 tercatat sebanyak 270,2 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan SP20210 dengan pertambahan penduduk per tahun dari 2010-2020 sebesar 1,25 persen atau melambat dibanding 2000-2010 sebesar 1,49 persen.
Dari 270,2 juta penduduk sebanyak 70,72 persen di antaranya usia produktif sedangkan 9,78 persen di antaranya penduduk lansia yang lebih tinggi dibandingkan 2010 sebesar 7,59 persen.
Secara rinci, 270,2 juta jiwa meliputi 10,88 persen post generasi Z, generasi Z sebanyak 27,94 persen, milenial 25,87 persen, generasi C 21,88 persen, baby boomer 11,56 persen, dan pre-boomer 1,87 persen.
Menurut Sri Mulyani, bonus demografi ini berimplikasi pada tantangan lainnya yaitu urbanisasi mengingat akan semakin banyak generasi muda yang mulai bekerja dan memilih untuk tinggal di perkotaan. Hal tersebut tentu memerlukan persiapan mengingat membutuhkan banyak penambahan fasilitas umum seperti rumah, sekolah, rumah sakit, serta taman bermain.
Tak hanya itu, aktivitas masyarakat yang jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat turut berdampak pada penambahan CO2 sehingga membuat suhu bumi semakin meningkat.
“Belum lagi setiap aktivitas kita menghasilkan CO2,” ujarnya.
Sri Mulyani menuturkan jumlah penduduk yang saat ini berjumlah sekitar 7 miliar diperkirakan mencapai 9 miliar pada 2045 sehingga dampak terhadap perubahan iklim akan sangat signifikan.
“Kalau 7 miliar saja suhu dunia sudah naik 1,1 derajat celcius dibanding masa pra industri lalu bagaimana kalau 9 miliar,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Indonesia mewujudkan berbagai kebijakan dan instrumen untuk mengendalikan perubahan iklim seperti membentuk Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Pooling Fund Bencana (PFB).
Kemudian juga aktivasi instrumen pembayaran inovatif atau Green Sukuk serta pengenaan pajak karbon dan cukai plastik melalui UU HPP.
Baca juga: Catat, mulai Februari 2021 penjualan pulsa, voucer, token listrik dikenakan pajak
Baca juga: Menkeu bayarkan insentif Rp2,9 triliun untuk 375 ribu nakes
Baca juga: Menkeu tegaskan tidak ada pungutan baru pajak pulsa, voucer dan token listrik
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
“Ini tantangan seperti demografi naik, climate change dan belum lagi urbanisasi yaitu banyak masyarakat yang bekerja di perkotaan,” katanya dalam acara Ministry of Finance Festival 2021 di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menyebutkan saat ini Indonesia telah memasuki masa bonus demografi dengan jumlah pendidik usia produktif yaitu 15 tahun sampai 65 tahun sebesar 70,72 persen.
Bonus demografi sendiri merupakan percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk nonusia kerja kepada penduduk usia kerja.
Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil SP2020 tercatat sebanyak 270,2 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan SP20210 dengan pertambahan penduduk per tahun dari 2010-2020 sebesar 1,25 persen atau melambat dibanding 2000-2010 sebesar 1,49 persen.
Dari 270,2 juta penduduk sebanyak 70,72 persen di antaranya usia produktif sedangkan 9,78 persen di antaranya penduduk lansia yang lebih tinggi dibandingkan 2010 sebesar 7,59 persen.
Secara rinci, 270,2 juta jiwa meliputi 10,88 persen post generasi Z, generasi Z sebanyak 27,94 persen, milenial 25,87 persen, generasi C 21,88 persen, baby boomer 11,56 persen, dan pre-boomer 1,87 persen.
Menurut Sri Mulyani, bonus demografi ini berimplikasi pada tantangan lainnya yaitu urbanisasi mengingat akan semakin banyak generasi muda yang mulai bekerja dan memilih untuk tinggal di perkotaan. Hal tersebut tentu memerlukan persiapan mengingat membutuhkan banyak penambahan fasilitas umum seperti rumah, sekolah, rumah sakit, serta taman bermain.
Tak hanya itu, aktivitas masyarakat yang jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat turut berdampak pada penambahan CO2 sehingga membuat suhu bumi semakin meningkat.
“Belum lagi setiap aktivitas kita menghasilkan CO2,” ujarnya.
Sri Mulyani menuturkan jumlah penduduk yang saat ini berjumlah sekitar 7 miliar diperkirakan mencapai 9 miliar pada 2045 sehingga dampak terhadap perubahan iklim akan sangat signifikan.
“Kalau 7 miliar saja suhu dunia sudah naik 1,1 derajat celcius dibanding masa pra industri lalu bagaimana kalau 9 miliar,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Indonesia mewujudkan berbagai kebijakan dan instrumen untuk mengendalikan perubahan iklim seperti membentuk Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Pooling Fund Bencana (PFB).
Kemudian juga aktivasi instrumen pembayaran inovatif atau Green Sukuk serta pengenaan pajak karbon dan cukai plastik melalui UU HPP.
Baca juga: Catat, mulai Februari 2021 penjualan pulsa, voucer, token listrik dikenakan pajak
Baca juga: Menkeu bayarkan insentif Rp2,9 triliun untuk 375 ribu nakes
Baca juga: Menkeu tegaskan tidak ada pungutan baru pajak pulsa, voucer dan token listrik
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021