Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum selama tahun 2021, serta menjamin ketersediaan kebutuhan beras nasional melalui serapan Bulog untuk gabah dan beras petani.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rilis di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan adalah pada tahun 2018, untuk keperluan cadangan beras pemerintah.
"Izin yang kita terbitkan selama tahun 2019, 2020 dan 2021 relatif sangat kecil dan hanya untuk keperluan khusus yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri antara lain beras khusus untuk keperluan hotel, restoran, kafe (horeka), dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, seperti Basmati, Japonica, Hom Mali, beras khusus untuk keperluan penderita diabetes seperti beras kukus, dan beras pecah 100 persen untuk keperluan bahan baku industri," kata Lutfi.
Baca juga: Mendag tegaskan tidak ada impor beras saat panen raya
Menurut Mendag, Pemerintah akan selalu menjaga kekuatan stok beras nasional untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras di pasar, terutama di saat pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan, dengan selalu memberikan perlindungan bagi petani dan penyerapan hasil produksi dalam negeri.
Selain itu, ujar dia, Kemendag akan selalu berupaya untuk menjaga stabilitas harga melalui kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), terutama saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
"Kementerian Perdagangan akan selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perberasan dalam menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga," ucap Mendag.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia belum melakukan impor beras sama sekali pada 2021, dan saat ini stok beras juga berada pada posisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Baca juga: Gerbang Tani Kalbar : Jangan impor beras
“Kita tahu tahun ini, 2021, sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali dan kenyataannya, stok (beras) kita masih pada posisi yang sangat baik,” kata Presiden Jokowi usai mengolah tanah dan menanam padi bersama para petani di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sebagaimana disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (30/11).
Presiden Jokowi mengatakan produktivitas dari para petani sudah meningkat pada tahun ini karena selesainya pembangunan beberapa bendungan pada tahun-tahun sebelumnya. Fungsi pengairan yang berjalan bagi lahan pertanian telah mendorong produktivitas petani untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Ini adalah sebuah tambahan produktivitas dari petani yang dihasilkan, karena memang banyak sekali bendungan-bendungan yang selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Ini mulai kelihatan hasil dari produktivitas kenaikan di petani sehingga memunculkan total produksi di seluruh Tanah Air ini menjadi merangkak naik,” kata Presiden.
Baca juga: Peneliti ingatkan pemerintah pastikan stok beras hingga akhir tahun
Baca juga: Aliansi Mahasiswa Pemuda Sambas tolak impor beras
Baca juga: Kalbar tak perlu beras impor
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rilis di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan adalah pada tahun 2018, untuk keperluan cadangan beras pemerintah.
"Izin yang kita terbitkan selama tahun 2019, 2020 dan 2021 relatif sangat kecil dan hanya untuk keperluan khusus yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri antara lain beras khusus untuk keperluan hotel, restoran, kafe (horeka), dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, seperti Basmati, Japonica, Hom Mali, beras khusus untuk keperluan penderita diabetes seperti beras kukus, dan beras pecah 100 persen untuk keperluan bahan baku industri," kata Lutfi.
Baca juga: Mendag tegaskan tidak ada impor beras saat panen raya
Menurut Mendag, Pemerintah akan selalu menjaga kekuatan stok beras nasional untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras di pasar, terutama di saat pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan, dengan selalu memberikan perlindungan bagi petani dan penyerapan hasil produksi dalam negeri.
Selain itu, ujar dia, Kemendag akan selalu berupaya untuk menjaga stabilitas harga melalui kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), terutama saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
"Kementerian Perdagangan akan selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perberasan dalam menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga," ucap Mendag.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia belum melakukan impor beras sama sekali pada 2021, dan saat ini stok beras juga berada pada posisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Baca juga: Gerbang Tani Kalbar : Jangan impor beras
“Kita tahu tahun ini, 2021, sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali dan kenyataannya, stok (beras) kita masih pada posisi yang sangat baik,” kata Presiden Jokowi usai mengolah tanah dan menanam padi bersama para petani di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sebagaimana disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (30/11).
Presiden Jokowi mengatakan produktivitas dari para petani sudah meningkat pada tahun ini karena selesainya pembangunan beberapa bendungan pada tahun-tahun sebelumnya. Fungsi pengairan yang berjalan bagi lahan pertanian telah mendorong produktivitas petani untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Ini adalah sebuah tambahan produktivitas dari petani yang dihasilkan, karena memang banyak sekali bendungan-bendungan yang selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Ini mulai kelihatan hasil dari produktivitas kenaikan di petani sehingga memunculkan total produksi di seluruh Tanah Air ini menjadi merangkak naik,” kata Presiden.
Baca juga: Peneliti ingatkan pemerintah pastikan stok beras hingga akhir tahun
Baca juga: Aliansi Mahasiswa Pemuda Sambas tolak impor beras
Baca juga: Kalbar tak perlu beras impor
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021