Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny memimpin rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses kegiatan reses ke 2 anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kamis (30/6). Penyampaikan hasil reses dibacakan masing-masing perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sintang.
“Reses merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing,” kata Ronny.
Dia mengatakan, di tahun 2022, Kabupaten Sintang mendapatkan Rp1,7 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dalam beberapa pos, seperti gaji honor, BPJS, untuk kesehatan dan pendidikan.
Baca juga: Perusahaan sawit diminta bantu perbaiki jalan di Sintang
Baca juga: Kades dan BPD harus bersinergi dalam pembangunan desa
Baca juga: Dewan ajak masyarakat bijak bermedia sosial
“Kami di DPRD selalu mengusulkan ke pemerintah pusat untuk penambahan anggaran pembangunan agar infrastruktur di Kabupaten Sintang yang rusak parah dapat diperbaiki,” katanya.
Dikatakan Ronny, dalam setiap reses, anggota DPRD selalu dihadapkan pada keterbatasan, sehingga tidak semua desa dapat dikunjungi.
“Karena keterbatasan anggaran, reses dibatasi hanya lima desa,” kata Ronny.
Baca juga: Dewan dukung Pemkab Sintang relokasi PKL
Baca juga: Dewan Sintang siap selalu perjuangkan usulan pembangunan
Baca juga: Malaysia belum sepakati titik PLBN Sintang
Dari lima desa ini, kata Ronny, hasil reses akan dirangkum menjadi satu . Lalu disampaikan pada sidang paripurna. Selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah.
“Setiap reses, keluhan dari masyarakat selalu sama, yakni masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, sarana dan prasarana air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.
Untuk sektor kesehatan, Ronny menyebut kondisinya mulai membaik. Untuk sektor pendidikan , karena jumlah sekolah sangat banyak masih ditemukan infrastruktur yang rusak. Begitu juga ketersediaan tenaga pengajar.
Baca juga: Legislator ajak masyarakat Kabupaten Sintang kembangkan budidaya ikan air tawar
Baca juga: Komisi D DPRD Sintang sebut harga pupuk mahal
Baca juga: Tenaga Honor Ditiadakan, Komisi C ingin ada kebijakan lain
Setelah usulan disampaikan ke pemerintah, usulan tersebut akan ditampung dalam perencanaan pemerintahan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Mainar Puspa Sari mengatakan, usulan pembangunan terbanyak yang disampaikan masyarakat didominasi infrastruktur jalan, Kesehatan serta pendidikan.
“Masyarakat Sintang mengharapkan adanya pembangunan yang merata. Selama ini mereka menilai Pemerintah Kabupaten Sintang lebih gencar melakukan pembangunan dalam kota,” ungkapnya.
Senen Maryono dari Fraksi Amanat Persatuan mengatakan, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terserap dan terakomodasi di APBD Kabupaten Sintang tahun 2021 lalu. “Kita harapkan bisa diakomodasi di 2022 ini,” harap Senen.
Baca juga: Dewan desak Pemkab Sintang segera perbaiki Jalan Cadika
Baca juga: Dewan minta pemerintah kabupaten prioritaskan pembangunan Serawai
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
“Reses merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing,” kata Ronny.
Dia mengatakan, di tahun 2022, Kabupaten Sintang mendapatkan Rp1,7 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dalam beberapa pos, seperti gaji honor, BPJS, untuk kesehatan dan pendidikan.
Baca juga: Perusahaan sawit diminta bantu perbaiki jalan di Sintang
Baca juga: Kades dan BPD harus bersinergi dalam pembangunan desa
Baca juga: Dewan ajak masyarakat bijak bermedia sosial
“Kami di DPRD selalu mengusulkan ke pemerintah pusat untuk penambahan anggaran pembangunan agar infrastruktur di Kabupaten Sintang yang rusak parah dapat diperbaiki,” katanya.
Dikatakan Ronny, dalam setiap reses, anggota DPRD selalu dihadapkan pada keterbatasan, sehingga tidak semua desa dapat dikunjungi.
“Karena keterbatasan anggaran, reses dibatasi hanya lima desa,” kata Ronny.
Baca juga: Dewan dukung Pemkab Sintang relokasi PKL
Baca juga: Dewan Sintang siap selalu perjuangkan usulan pembangunan
Baca juga: Malaysia belum sepakati titik PLBN Sintang
Dari lima desa ini, kata Ronny, hasil reses akan dirangkum menjadi satu . Lalu disampaikan pada sidang paripurna. Selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah.
“Setiap reses, keluhan dari masyarakat selalu sama, yakni masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, sarana dan prasarana air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.
Untuk sektor kesehatan, Ronny menyebut kondisinya mulai membaik. Untuk sektor pendidikan , karena jumlah sekolah sangat banyak masih ditemukan infrastruktur yang rusak. Begitu juga ketersediaan tenaga pengajar.
Baca juga: Legislator ajak masyarakat Kabupaten Sintang kembangkan budidaya ikan air tawar
Baca juga: Komisi D DPRD Sintang sebut harga pupuk mahal
Baca juga: Tenaga Honor Ditiadakan, Komisi C ingin ada kebijakan lain
Setelah usulan disampaikan ke pemerintah, usulan tersebut akan ditampung dalam perencanaan pemerintahan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Mainar Puspa Sari mengatakan, usulan pembangunan terbanyak yang disampaikan masyarakat didominasi infrastruktur jalan, Kesehatan serta pendidikan.
“Masyarakat Sintang mengharapkan adanya pembangunan yang merata. Selama ini mereka menilai Pemerintah Kabupaten Sintang lebih gencar melakukan pembangunan dalam kota,” ungkapnya.
Senen Maryono dari Fraksi Amanat Persatuan mengatakan, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terserap dan terakomodasi di APBD Kabupaten Sintang tahun 2021 lalu. “Kita harapkan bisa diakomodasi di 2022 ini,” harap Senen.
Baca juga: Dewan desak Pemkab Sintang segera perbaiki Jalan Cadika
Baca juga: Dewan minta pemerintah kabupaten prioritaskan pembangunan Serawai
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022