Sebuah mandat Dewan Keamanan PBB untuk operasi pengiriman bantuan kepada sekitar empat juta orang di Suriah dari Turki berakhir pada Minggu dan tidak dapat dilanjutkan.
Hal itu disebabkan karena pemungutan suara pada Minggu tidak bisa dilakukan setelah para diplomat belum mencapai kesepakatan dengan Rusia, yang bertengkar dengan Amerika Serikat atas kelanjutan operasi besar-besaran tersebut.
Baca juga: Universitas Brawijaya salurkan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Suriah
Baca juga: Inggris Tambah 100 Juta Pound Bantuan Kemanusiaan Untuk Suriah
Baca juga: Kanada Janjikan 122,8 Juta Dolar untuk Jordania Bagi Pengungsi dan Keamanan
Para diplomat mengatakan Irlandia dan Norwegia masih bekerja mencari kompromi, tetapi pemungutan suara tak mungkin dilakukan sehingga operasi bantuan itu akan ditutup.
Pada 2020, mandat itu habis masa berlakunya tetapi dapat diperbarui sehari kemudian atas upaya lima anggota tetap DK PBB.
Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada televisi Kanada CBC pada Minggu bahwa bantuan tersebut, yang mencakup makanan, obat-obatan dan tempat tinggal, adalah penyelamat dan jika tidak dapat dilanjutkan "orang-orang akan mati."
Baca juga: Iran gagal menempatkan tiga muatan roketnya ke orbit
Baca juga: Malaysia kecewa PBB gagal kutuk kekerasan Israel atas rakyat Palestina
Baca juga: Bandara Ibu Kota Libya ditutup akibat serangan Artilleri
Baca juga: Drone bermuatan bahan peledak ditembak jatuh oleh pertahanan udara Irak
Rusia memveto perpanjangan satu tahun pada Jumat, tetapi usulannya untuk pembaruan enam bulan juga gagal disepakati.
Usulan itu, jika diterima, mengharuskan 15 anggota DK PBB untuk mengadopsi resolusi baru pada Januari agar dapat memperpanjang operasi tersebut selama enam bulan berikutnya.
AS, Inggris dan Prancis mengatakan waktu enam bulan tak cukup bagi kelompok-kelompok bantuan untuk merencanakan dan beroperasi secara efektif.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield berbicara kepada kelompok-kelompok bantuan pada Minggu, mengatakan kepada mereka bahwa tanpa operasi PBB, 70 persen kebutuhan pangan di Suriah tak akan terpenuhi.
Baca juga: Rusia dan China minta Dewan Keamanan PBB bahas perkembangan rudal AS
Baca juga: Indonesia serukan hentikan pembangunan pemukiman ilegal Israel di Palestina
Baca juga: Keterlibatan Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dipuji Sekjen PBB
"Sebuah generasi berada dalam bahaya," tulisnya di Twitter. "LSM-LSM (kelompok-kelompok bantuan) meminta DK PBB untuk terus berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa ini... Kami telah bekerja sepanjang akhir pekan dengan DK PBB untuk mencapai kompromi."
"Tidak perlu bertengkar dan Anda sangat paham soal itu!" cuit Wakil Dubes Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy, menanggapi pernyataan Dubes AS.
Dia mengatakan Rusia tidak bermaksud mematikan operasi PBB itu dan hanya ingin membuatnya lebih efisien dan transparan.
Setelah dua pemungutan suara di DK PBB pada Jumat, Polyanskiy mengatakan bahwa Moskow akan terus memveto narasi apa pun selain usulannya sendiri.
Baca juga: AS memveto rancangan resolusi DK terkait perlindungan Palestina
Baca juga: Keputusan gencatan senjata PBB di Suriah takkan pengaruhi operasi
Baca juga: DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Soal Gaza
Baca juga: Berkelana di Mardin, kota kuno di tenggara Turki
Rusia berpendapat bahwa operasi bantuan PBB melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.
Makin banyak bantuan yang harus dikirim dari dalam negeri, kata Rusia, makin meningkatkan kekhawatiran kelompok oposisi di sana bahwa makanan dan bantuan lainnya akan dikendalikan pemerintah.
Pemungutan suara di DK PBB tentang otorisasi operasi bantuan telah lama menjadi debat kusir. Namun, tahun ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Rusia-Barat akibat invasi Moskow 24 pada Februari ke Ukraina.
Pada 2014, DK PBB mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah dari Irak, Yordania dan dua titik di Turki, sebelum diveto oleh Rusia dan China dan menjadi hanya satu titik perbatasan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Erdogan akan berkunjung ke Indonesia
Baca juga: Parlemen AS prihatin terkait rencana penjualan F-16 ke Turki
Baca juga: Turki akan usir 10 dubes negara-negara Barat
Baca juga: Mengunjungi Halfeti, kota yang sempat tenggelam dan kembali ke permukaan di tenggara Turki
Baca juga: Menggali warisan peradaban terpendam di Sanliurfa, Turki
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Hal itu disebabkan karena pemungutan suara pada Minggu tidak bisa dilakukan setelah para diplomat belum mencapai kesepakatan dengan Rusia, yang bertengkar dengan Amerika Serikat atas kelanjutan operasi besar-besaran tersebut.
Baca juga: Universitas Brawijaya salurkan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Suriah
Baca juga: Inggris Tambah 100 Juta Pound Bantuan Kemanusiaan Untuk Suriah
Baca juga: Kanada Janjikan 122,8 Juta Dolar untuk Jordania Bagi Pengungsi dan Keamanan
Para diplomat mengatakan Irlandia dan Norwegia masih bekerja mencari kompromi, tetapi pemungutan suara tak mungkin dilakukan sehingga operasi bantuan itu akan ditutup.
Pada 2020, mandat itu habis masa berlakunya tetapi dapat diperbarui sehari kemudian atas upaya lima anggota tetap DK PBB.
Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada televisi Kanada CBC pada Minggu bahwa bantuan tersebut, yang mencakup makanan, obat-obatan dan tempat tinggal, adalah penyelamat dan jika tidak dapat dilanjutkan "orang-orang akan mati."
Baca juga: Iran gagal menempatkan tiga muatan roketnya ke orbit
Baca juga: Malaysia kecewa PBB gagal kutuk kekerasan Israel atas rakyat Palestina
Baca juga: Bandara Ibu Kota Libya ditutup akibat serangan Artilleri
Baca juga: Drone bermuatan bahan peledak ditembak jatuh oleh pertahanan udara Irak
Rusia memveto perpanjangan satu tahun pada Jumat, tetapi usulannya untuk pembaruan enam bulan juga gagal disepakati.
Usulan itu, jika diterima, mengharuskan 15 anggota DK PBB untuk mengadopsi resolusi baru pada Januari agar dapat memperpanjang operasi tersebut selama enam bulan berikutnya.
AS, Inggris dan Prancis mengatakan waktu enam bulan tak cukup bagi kelompok-kelompok bantuan untuk merencanakan dan beroperasi secara efektif.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield berbicara kepada kelompok-kelompok bantuan pada Minggu, mengatakan kepada mereka bahwa tanpa operasi PBB, 70 persen kebutuhan pangan di Suriah tak akan terpenuhi.
Baca juga: Rusia dan China minta Dewan Keamanan PBB bahas perkembangan rudal AS
Baca juga: Indonesia serukan hentikan pembangunan pemukiman ilegal Israel di Palestina
Baca juga: Keterlibatan Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dipuji Sekjen PBB
"Sebuah generasi berada dalam bahaya," tulisnya di Twitter. "LSM-LSM (kelompok-kelompok bantuan) meminta DK PBB untuk terus berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa ini... Kami telah bekerja sepanjang akhir pekan dengan DK PBB untuk mencapai kompromi."
"Tidak perlu bertengkar dan Anda sangat paham soal itu!" cuit Wakil Dubes Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy, menanggapi pernyataan Dubes AS.
Dia mengatakan Rusia tidak bermaksud mematikan operasi PBB itu dan hanya ingin membuatnya lebih efisien dan transparan.
Setelah dua pemungutan suara di DK PBB pada Jumat, Polyanskiy mengatakan bahwa Moskow akan terus memveto narasi apa pun selain usulannya sendiri.
Baca juga: AS memveto rancangan resolusi DK terkait perlindungan Palestina
Baca juga: Keputusan gencatan senjata PBB di Suriah takkan pengaruhi operasi
Baca juga: DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Soal Gaza
Baca juga: Berkelana di Mardin, kota kuno di tenggara Turki
Rusia berpendapat bahwa operasi bantuan PBB melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.
Makin banyak bantuan yang harus dikirim dari dalam negeri, kata Rusia, makin meningkatkan kekhawatiran kelompok oposisi di sana bahwa makanan dan bantuan lainnya akan dikendalikan pemerintah.
Pemungutan suara di DK PBB tentang otorisasi operasi bantuan telah lama menjadi debat kusir. Namun, tahun ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Rusia-Barat akibat invasi Moskow 24 pada Februari ke Ukraina.
Pada 2014, DK PBB mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah dari Irak, Yordania dan dua titik di Turki, sebelum diveto oleh Rusia dan China dan menjadi hanya satu titik perbatasan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Erdogan akan berkunjung ke Indonesia
Baca juga: Parlemen AS prihatin terkait rencana penjualan F-16 ke Turki
Baca juga: Turki akan usir 10 dubes negara-negara Barat
Baca juga: Mengunjungi Halfeti, kota yang sempat tenggelam dan kembali ke permukaan di tenggara Turki
Baca juga: Menggali warisan peradaban terpendam di Sanliurfa, Turki
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022