Sebagai bentuk kehadiran negara, Pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus mengalirkan listrik hingga ke pelosok desa terpencil demi menciptakan energi keberadilan. Hingga Juni 2022, sebanyak 83.240 desa telah menikmati listrik, atau 99,73 persen dari total 83.467 desa di Indonesia.
Dari total 83.240 desa berlistrik, sekitar 75.807 desa telah dialiri listrik PLN. Sisanya masih berlistrik non-PLN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan desa-desa yang belum berlistrik tersebut mayoritas berada di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.
Dengan dukungan pemerintah dan para _stakeholder_, PLN terus membangun infrastruktur kelistrikan agar seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik PLN pada 2024.
"Kami terus berjuang sekuat tenaga agar saudara-saudara kita di pelosok desa bisa menikmati listrik sehingga mereka bisa makin produktif," tutur Darmawan.
Darmawan mengungkapkan dalam menjalankan tugas menambah desa berlistrik di seluruh Indonesia PLN tidak terlepas dari beragam tantangan, baik tantangan sosial dan medan berat karena letak geografisnya sulit dijangkau.
"Semakin sedikit jumlah desa yang belum berlistrik ini artinya semakin berat tantangan yang dihadapi, sebab desa-desa tersebut terletak di wilayah yang sulit diakses karena belum ada infrastruktur yang memadai," tutur Darmawan.
Dengan akses desa karena di wilayah 3T yang sulit maka untuk melistiki desa tersebut membutuhkan investasi yang besar. Satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil membutuhkan paling tidak Rp 25 juta hingga Rp 45 juta per KK. Sehingga total investasi yang dibutuhkan untuk bisa mengebut target 100 persen desa berlistrik Rp 18 trilun.
Untuk itu, PLN mengusulkan alokasi PMN Rp 10 triliun pada 2023. Alokasi ini, akan dialokasikan Rp 1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan Rp 3,8 trilun akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi dan Rp 4,5 triliun untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.
"Untuk bisa mencapai target tersebut, perseroan memanfaatkan dana PMN dari pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini Merupakan cara pemerintah memberikan rasa keadilan ke saudara kita yang belum mendapat akses listrik dari PLN," tuturnya.
Salah satu warga Kampung Solol, Distrik Selawati Barat, Kabupaten Raja Ampat. Frits Sawoi mengaku bersyukur kini bisa merasakan listrik dari PLN, sehingga penerangan di desanya lebih optimal saat malam hari.
Masyarakat desa pun bisa melakukan aktivitas lebih leluasa saat malam hari dan anak-anak bisa lebih maksimal belajarnya karena penerangannya kini lebih baik.
“Dengan adanya Program Papua Terang, kami bisa mendapat bantuan PLTS di Kampung Solol, Distrik Selawati Barat. Dari semua hal yang telah kami lalui, melalui dari dulunya kami penerangan menggunakan pelita, dengan adanya Program Papua Terang, kami di Kampung Solol bisa mendapat program (listrik) dari PLN. Oleh sebab itu, dengan rasa suka cita ini kami kiranya dapat berdoa PLN tetap jaya dan terus jaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Frits.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Dari total 83.240 desa berlistrik, sekitar 75.807 desa telah dialiri listrik PLN. Sisanya masih berlistrik non-PLN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan desa-desa yang belum berlistrik tersebut mayoritas berada di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.
Dengan dukungan pemerintah dan para _stakeholder_, PLN terus membangun infrastruktur kelistrikan agar seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik PLN pada 2024.
"Kami terus berjuang sekuat tenaga agar saudara-saudara kita di pelosok desa bisa menikmati listrik sehingga mereka bisa makin produktif," tutur Darmawan.
Darmawan mengungkapkan dalam menjalankan tugas menambah desa berlistrik di seluruh Indonesia PLN tidak terlepas dari beragam tantangan, baik tantangan sosial dan medan berat karena letak geografisnya sulit dijangkau.
"Semakin sedikit jumlah desa yang belum berlistrik ini artinya semakin berat tantangan yang dihadapi, sebab desa-desa tersebut terletak di wilayah yang sulit diakses karena belum ada infrastruktur yang memadai," tutur Darmawan.
Dengan akses desa karena di wilayah 3T yang sulit maka untuk melistiki desa tersebut membutuhkan investasi yang besar. Satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil membutuhkan paling tidak Rp 25 juta hingga Rp 45 juta per KK. Sehingga total investasi yang dibutuhkan untuk bisa mengebut target 100 persen desa berlistrik Rp 18 trilun.
Untuk itu, PLN mengusulkan alokasi PMN Rp 10 triliun pada 2023. Alokasi ini, akan dialokasikan Rp 1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan Rp 3,8 trilun akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi dan Rp 4,5 triliun untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.
"Untuk bisa mencapai target tersebut, perseroan memanfaatkan dana PMN dari pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini Merupakan cara pemerintah memberikan rasa keadilan ke saudara kita yang belum mendapat akses listrik dari PLN," tuturnya.
Salah satu warga Kampung Solol, Distrik Selawati Barat, Kabupaten Raja Ampat. Frits Sawoi mengaku bersyukur kini bisa merasakan listrik dari PLN, sehingga penerangan di desanya lebih optimal saat malam hari.
Masyarakat desa pun bisa melakukan aktivitas lebih leluasa saat malam hari dan anak-anak bisa lebih maksimal belajarnya karena penerangannya kini lebih baik.
“Dengan adanya Program Papua Terang, kami bisa mendapat bantuan PLTS di Kampung Solol, Distrik Selawati Barat. Dari semua hal yang telah kami lalui, melalui dari dulunya kami penerangan menggunakan pelita, dengan adanya Program Papua Terang, kami di Kampung Solol bisa mendapat program (listrik) dari PLN. Oleh sebab itu, dengan rasa suka cita ini kami kiranya dapat berdoa PLN tetap jaya dan terus jaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Frits.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022