Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat, Muslimat mengharapkan Pemkab Sanggau bersama-sama instansi itu berupaya menurunkan kasus gagal tumbuh atau stunting di kabupaten setempat.
"Kabupaten Sanggau saat ini menempati 10 besar daerah yang prevalensi stunting di Kalbar yaitu sebesar 26,2 persen atau hampir mendekati angka prevalensi Provinsi Kalbar sebesar 29,8 persen," kata Muslimat di Sanggau, Minggu.
Baca juga: Kalbar optimis capai target penurunan stunting
Dia menjelaskan berdasarkan hasil SSGI tahun 2021, prevalensi kasus stunting untuk tingkat nasional telah menunjukkan adanya penurunan dari 27,7 persen di tahun 2019 menjadi 24,4 persen. Sedangkan prevalensi angka stunting di Kalbar yaitu sebesar 31,46 persen di tahun 2019 menjadi 28,8 persen pada tahun 2021, sementara di Sanggau masih cukup tinggi, yakni 26,2 persen.
"Penurun prevalensi stunting itu tidaklah mudah, namun jika kita semua bekerjasama, berkolaborasi dan bersinergi dengan semua komponen, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa, kami yakin dan percaya prevalensi stunting itu dapat diturunkan,” katanya.
Hadir saat sosialisasi program stunting Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja di Sanggau, yakni Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin.
Muslimat menambahkan, cakupan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kalbar hingga saat ini masih sangat rendah, padahal saat ini telah memasuki semester kedua di tahun 2022.
"Besaran DAK fisik secara keseluruhan untuk kabupaten/kota pada tahun 2022 itu sebesar Rp12 miliar, namun realisasinya sampai 14 Juli 2022 baru sebesar 0,36 persen. Sedangkan cakupan realisasi BOKB juga masih rendah yaitu sebesar 10,02 persen, dari total anggaran di tahun 2022 itu sebesar Rp59 miliar," katanya.
Kemudian, menurut dia anggaran khusus untuk operasional percepatan penurunan stunting yang terdapat di BOKB dengan jumlah total sebesar Rp29,8 miliar, dan realisasinya hingga pertengahan Juli 2022 baru sebesar 2,17 persen.
Ia menambahkan, untuk Kabupaten Sanggau besaran pagu dan besaran realisasinya yaitu, untuk pagu DAK fisik yaitu sebesar Rp896,61 juta terealisasi 0 persen, BOKB sebesar Rp5,1 miliar terealisasi sebesar Rp85,08 juta (1,67 persen), stunting sebesar Rp2,7 miliar realisasinya 0 persen.
“Untuk itu kegiatan ini kami lakukan bersama Komisi IX DPR RI dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalbar terhadap program Bangga Kencana dan percepatan penurunan angka stunting,” kata Muslimat.
Baca juga: Konten media sosial ANTARA Kalbar menarik perhatian BKKBN untuk penyuluhan
Baca juga: Putra putri Sanggau Kayong Utara terpilih sebagai Duta Genre Kalbar 2022
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Kabupaten Sanggau saat ini menempati 10 besar daerah yang prevalensi stunting di Kalbar yaitu sebesar 26,2 persen atau hampir mendekati angka prevalensi Provinsi Kalbar sebesar 29,8 persen," kata Muslimat di Sanggau, Minggu.
Baca juga: Kalbar optimis capai target penurunan stunting
Dia menjelaskan berdasarkan hasil SSGI tahun 2021, prevalensi kasus stunting untuk tingkat nasional telah menunjukkan adanya penurunan dari 27,7 persen di tahun 2019 menjadi 24,4 persen. Sedangkan prevalensi angka stunting di Kalbar yaitu sebesar 31,46 persen di tahun 2019 menjadi 28,8 persen pada tahun 2021, sementara di Sanggau masih cukup tinggi, yakni 26,2 persen.
"Penurun prevalensi stunting itu tidaklah mudah, namun jika kita semua bekerjasama, berkolaborasi dan bersinergi dengan semua komponen, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa, kami yakin dan percaya prevalensi stunting itu dapat diturunkan,” katanya.
Hadir saat sosialisasi program stunting Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja di Sanggau, yakni Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin.
Muslimat menambahkan, cakupan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kalbar hingga saat ini masih sangat rendah, padahal saat ini telah memasuki semester kedua di tahun 2022.
"Besaran DAK fisik secara keseluruhan untuk kabupaten/kota pada tahun 2022 itu sebesar Rp12 miliar, namun realisasinya sampai 14 Juli 2022 baru sebesar 0,36 persen. Sedangkan cakupan realisasi BOKB juga masih rendah yaitu sebesar 10,02 persen, dari total anggaran di tahun 2022 itu sebesar Rp59 miliar," katanya.
Kemudian, menurut dia anggaran khusus untuk operasional percepatan penurunan stunting yang terdapat di BOKB dengan jumlah total sebesar Rp29,8 miliar, dan realisasinya hingga pertengahan Juli 2022 baru sebesar 2,17 persen.
Ia menambahkan, untuk Kabupaten Sanggau besaran pagu dan besaran realisasinya yaitu, untuk pagu DAK fisik yaitu sebesar Rp896,61 juta terealisasi 0 persen, BOKB sebesar Rp5,1 miliar terealisasi sebesar Rp85,08 juta (1,67 persen), stunting sebesar Rp2,7 miliar realisasinya 0 persen.
“Untuk itu kegiatan ini kami lakukan bersama Komisi IX DPR RI dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalbar terhadap program Bangga Kencana dan percepatan penurunan angka stunting,” kata Muslimat.
Baca juga: Konten media sosial ANTARA Kalbar menarik perhatian BKKBN untuk penyuluhan
Baca juga: Putra putri Sanggau Kayong Utara terpilih sebagai Duta Genre Kalbar 2022
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022