Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Satono menyatakan pihaknya telah menyampaikan pesan dan harapan tenaga honorer daerah ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk menjadi perhatian bersama.
"Di sela-sela rapat koordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Menpan RB tentang tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga Non-ASN (honorer) di lingkungan Pemerintah Daerah, saya menyampaikan pesan dan harapan tenaga honor daerah yakni bagaimana nasib mereka diperhatikan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Satono mengatakan sebagai kepala daerah pihaknya berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan nasib para honorer yang selama ini menjadi urat nadi pemerintahan daerah setempat. Karena tanpa tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan, sulit bagi Pemkab Sambas untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Selama ini Sambas memang bertumpu pada keberadaan tenaga honorer. Kalau dihapus begitu saja tanpa solusi lain maka ini pasti akan menjadi masalah baru yang harus dihadapi. Untuk itulah saya sudah menyampaikan secara langsung aspirasi tenaga honorer kepada Menpan RB," kata dia menjelaskan.
Terkait rapat koordinasi APKASI bersama Menpan RB, dia melanjutkan, membahas dan merumuskan solusi atas permasalahan tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Satono mengatakan dari hasil rapat koordinasi APKASI dan Menpan RB tersebut, ada "sinyal" dari kementerian bahwa rencana penghapusan tenaga honorer akan dibatalkan. Dia bersyukur karena selama ini rencana tersebut telah membuat keresahan tersendiri bagi para honorer.
"Alhamdulillah sudah ada sinyal bahwa rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 itu dibatalkan karena memang banyak dampak negatif yang akan timbul jika rencana itu tetap dilanjutkan. Salah satunya adalah keresahan bagi tenaga honorer di daerah," katanya.
Baca juga: Cari solusi untuk guru honor daerah
Baca juga: Dinas : Dua Daerah Setor Gaji Guru Honor
Baca juga: Pemkab Sanggau Rekrut Ratusan Guru Honor Daerah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Di sela-sela rapat koordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Menpan RB tentang tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga Non-ASN (honorer) di lingkungan Pemerintah Daerah, saya menyampaikan pesan dan harapan tenaga honor daerah yakni bagaimana nasib mereka diperhatikan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Satono mengatakan sebagai kepala daerah pihaknya berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan nasib para honorer yang selama ini menjadi urat nadi pemerintahan daerah setempat. Karena tanpa tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan, sulit bagi Pemkab Sambas untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Selama ini Sambas memang bertumpu pada keberadaan tenaga honorer. Kalau dihapus begitu saja tanpa solusi lain maka ini pasti akan menjadi masalah baru yang harus dihadapi. Untuk itulah saya sudah menyampaikan secara langsung aspirasi tenaga honorer kepada Menpan RB," kata dia menjelaskan.
Terkait rapat koordinasi APKASI bersama Menpan RB, dia melanjutkan, membahas dan merumuskan solusi atas permasalahan tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Satono mengatakan dari hasil rapat koordinasi APKASI dan Menpan RB tersebut, ada "sinyal" dari kementerian bahwa rencana penghapusan tenaga honorer akan dibatalkan. Dia bersyukur karena selama ini rencana tersebut telah membuat keresahan tersendiri bagi para honorer.
"Alhamdulillah sudah ada sinyal bahwa rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 itu dibatalkan karena memang banyak dampak negatif yang akan timbul jika rencana itu tetap dilanjutkan. Salah satunya adalah keresahan bagi tenaga honorer di daerah," katanya.
Baca juga: Cari solusi untuk guru honor daerah
Baca juga: Dinas : Dua Daerah Setor Gaji Guru Honor
Baca juga: Pemkab Sanggau Rekrut Ratusan Guru Honor Daerah
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022