Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku optimis Indonesia bisa menjadi pusat peradaban maritim dunia, saat memperingati Hari Maritim Nasional 2022.
Dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat maritim dunia, Luhut menekankan pembangunan nasional harus diarahkan pada pembangunan kemaritiman, yaitu kegiatan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar.
"Semua harus memberi perhatian besar untuk pembangunan kemaritiman. Kita mulai dengan menyamakan pemahaman kita pada bidang kemaritiman. Meningkatkan literasi bangsa di bidang kemaritiman menjadi langkah awal. Akan tetapi tidak boleh terlalu lama dan berhenti di situ. Kita harus lanjutkan dengan aksi nyata meraih kembali kejayaan bahari. Justru di laut kita jaya," tegas Luhut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Perwira militer Indonesia latihan intelijen maritim bersama Angkatan Laut AS
Baca juga: Kemenko Maritim dorong konversi BBM ke gas untuk pertanian
Luhut juga menegaskan bahwa kegiatan kemaritiman bukan hanya aktifitas yang terkait dengan laut saja.
Kajian tentang ekonomi maritim yang dilaksanakan telah menghasilkan pemahaman tentang ekonomi maritim sebagai kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di tempat lain yang memanfaatkan sumberdaya alam yang berasal dari kawasan perairan, serta kegiatan di tempat lain yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan pada kawasan perairan.
Oleh karena itu, industri yang berlokasi di darat yang mengolah sumber daya alam dari perairan juga termasuk kegiatan ekonomi maritim. Begitu pula industri yang menghasilkan peralatan untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi kawasan perairan.
Selain itu, Luhut juga berharap agar Indonesia dapat memperkuat pembangunan kemaritiman. Pasalnya, Indonesia pernah memimpin kejayaan bahari di masa lampau.
"Oleh karena itu, pembangunan maritim ke depan harus diarahkan untuk merebut kembali kejayaan maritim sebagai negeri maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di masa lampau. Kita harus kembali menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia," jelasnya.
Baca juga: Malaysia gagalkan penyelundupan lima ton daun kratom
Baca juga: Inggris serukan dukungan lebih banyak atasi ancaman di Teluk
Lebih lanjut, Luhut menegaskan penguatan ekonomi maritim bukanlah sasaran akhir dalam pembangunan maritim Indonesia melainkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah di Indonesia.
"Dalam hal kesejahteraan tidak boleh lagi ada kesenjangan. Tidak boleh ada disparitas kesejahteraan antarkawasan. Sebagai negara kepulauan, inilah tantangan terberat yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus rumuskan strategi yang cerdas dalam membangun kemaritiman kita," imbuhnya.
Ada pun strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yaitu melalui strategi ekonomi, politik, dan budaya. Strategi ekonomi dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi maritim sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.
Baca juga: Potensi air pasang laut tinggi di Pontianak sampai 6 Januari
Baca juga: Desa Kuala resmi jadi desa maritim binaan Bakamla
Baca juga: Polisi Malaysia tangkap enam nelayan Sumut
Strategi politik digunakan untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan maritim, serta tatakelola maritim yang baik. Sementara itu strategi budaya juga diupayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan karakter dan budaya, serta memajukan sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan IPTEK kelautan.
Kajian sementara ekonomi maritim yang dilakukan oleh BRIN bersama Kemenko Marves mengestimasikan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) kemaritiman Indonesia pada 2020 sebesar Rp1.212 triliun atau 11,31 persen dari PDB nasional yang mencapai Rp10.722 triliun.
Nilai ini turun sekitar Rp19 triliun dari 2019 yang mencapai Rp1.231 triliun, diduga sebagai dampak pandemi Covid–19. Akan tetapi, meskipun nilainya turun, namun kontribusinya mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen pada tahun 2019 menjadi 11,3 persen di 2020.
Pemerintah juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, dengan semangat pembangunan kemaritiman.
Baca juga: Lantamal XII Pontianak gelar vaksinasi tahap kedua
Baca juga: Kemenko Kemaritiman tanggapi vlog turis tentang sampah Singkawang
Baca juga: Tim gabungan evakuasi ABK kapal tenggelam
Baca juga: Presiden : Jangan Abaikan Diplomasi Dalam Bangun Maritim
Presiden RI Joko Widodo menginginkan pemulihan identitas Indonesia sebagai negara maritim bukan sebatas jargon, melainkan melalui kerja nyata.
"Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus-menerus kita pulihkan dan kita kokohkan, bukan melalui jargon-jargon kemaritiman semata, melainkan melalui kerja nyata di berbagai bidang," kata Presiden Jokowi dalam sambutan yang ditayangkan melalui video pada peringatan Hari Maritim Nasional 2021, Kamis.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara yang memiliki 17.000 pulau dan panjang garis pantai lebih dari 108.000 kilometer, menurut Presiden, Indonesia layak menjadi negara dengan kekayaan hayati laut terbesar di dunia sekaligus poros maritim dunia. Baca Selengkapnya" Presiden Jokowi ingin pulihkan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim
Baca juga: Kemenko Kemaritiman gandeng Perindo percepat pemasaran produk perikanan lokal
Baca juga: Kemenko Maritim dan Investasi luncurkan aplikasi Sahabat Gemarikan.id
Baca juga: Pengembangan logam tanah jarang, Luhut dilema
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat maritim dunia, Luhut menekankan pembangunan nasional harus diarahkan pada pembangunan kemaritiman, yaitu kegiatan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar.
"Semua harus memberi perhatian besar untuk pembangunan kemaritiman. Kita mulai dengan menyamakan pemahaman kita pada bidang kemaritiman. Meningkatkan literasi bangsa di bidang kemaritiman menjadi langkah awal. Akan tetapi tidak boleh terlalu lama dan berhenti di situ. Kita harus lanjutkan dengan aksi nyata meraih kembali kejayaan bahari. Justru di laut kita jaya," tegas Luhut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Perwira militer Indonesia latihan intelijen maritim bersama Angkatan Laut AS
Baca juga: Kemenko Maritim dorong konversi BBM ke gas untuk pertanian
Luhut juga menegaskan bahwa kegiatan kemaritiman bukan hanya aktifitas yang terkait dengan laut saja.
Kajian tentang ekonomi maritim yang dilaksanakan telah menghasilkan pemahaman tentang ekonomi maritim sebagai kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di tempat lain yang memanfaatkan sumberdaya alam yang berasal dari kawasan perairan, serta kegiatan di tempat lain yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan pada kawasan perairan.
Oleh karena itu, industri yang berlokasi di darat yang mengolah sumber daya alam dari perairan juga termasuk kegiatan ekonomi maritim. Begitu pula industri yang menghasilkan peralatan untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi kawasan perairan.
Selain itu, Luhut juga berharap agar Indonesia dapat memperkuat pembangunan kemaritiman. Pasalnya, Indonesia pernah memimpin kejayaan bahari di masa lampau.
"Oleh karena itu, pembangunan maritim ke depan harus diarahkan untuk merebut kembali kejayaan maritim sebagai negeri maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di masa lampau. Kita harus kembali menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia," jelasnya.
Baca juga: Malaysia gagalkan penyelundupan lima ton daun kratom
Baca juga: Inggris serukan dukungan lebih banyak atasi ancaman di Teluk
Lebih lanjut, Luhut menegaskan penguatan ekonomi maritim bukanlah sasaran akhir dalam pembangunan maritim Indonesia melainkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah di Indonesia.
"Dalam hal kesejahteraan tidak boleh lagi ada kesenjangan. Tidak boleh ada disparitas kesejahteraan antarkawasan. Sebagai negara kepulauan, inilah tantangan terberat yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus rumuskan strategi yang cerdas dalam membangun kemaritiman kita," imbuhnya.
Ada pun strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yaitu melalui strategi ekonomi, politik, dan budaya. Strategi ekonomi dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi maritim sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.
Baca juga: Potensi air pasang laut tinggi di Pontianak sampai 6 Januari
Baca juga: Desa Kuala resmi jadi desa maritim binaan Bakamla
Baca juga: Polisi Malaysia tangkap enam nelayan Sumut
Strategi politik digunakan untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan maritim, serta tatakelola maritim yang baik. Sementara itu strategi budaya juga diupayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan karakter dan budaya, serta memajukan sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan IPTEK kelautan.
Kajian sementara ekonomi maritim yang dilakukan oleh BRIN bersama Kemenko Marves mengestimasikan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) kemaritiman Indonesia pada 2020 sebesar Rp1.212 triliun atau 11,31 persen dari PDB nasional yang mencapai Rp10.722 triliun.
Nilai ini turun sekitar Rp19 triliun dari 2019 yang mencapai Rp1.231 triliun, diduga sebagai dampak pandemi Covid–19. Akan tetapi, meskipun nilainya turun, namun kontribusinya mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen pada tahun 2019 menjadi 11,3 persen di 2020.
Pemerintah juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, dengan semangat pembangunan kemaritiman.
Baca juga: Lantamal XII Pontianak gelar vaksinasi tahap kedua
Baca juga: Kemenko Kemaritiman tanggapi vlog turis tentang sampah Singkawang
Baca juga: Tim gabungan evakuasi ABK kapal tenggelam
Baca juga: Presiden : Jangan Abaikan Diplomasi Dalam Bangun Maritim
Presiden RI Joko Widodo menginginkan pemulihan identitas Indonesia sebagai negara maritim bukan sebatas jargon, melainkan melalui kerja nyata.
"Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus-menerus kita pulihkan dan kita kokohkan, bukan melalui jargon-jargon kemaritiman semata, melainkan melalui kerja nyata di berbagai bidang," kata Presiden Jokowi dalam sambutan yang ditayangkan melalui video pada peringatan Hari Maritim Nasional 2021, Kamis.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara yang memiliki 17.000 pulau dan panjang garis pantai lebih dari 108.000 kilometer, menurut Presiden, Indonesia layak menjadi negara dengan kekayaan hayati laut terbesar di dunia sekaligus poros maritim dunia. Baca Selengkapnya" Presiden Jokowi ingin pulihkan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim
Baca juga: Kemenko Kemaritiman gandeng Perindo percepat pemasaran produk perikanan lokal
Baca juga: Kemenko Maritim dan Investasi luncurkan aplikasi Sahabat Gemarikan.id
Baca juga: Pengembangan logam tanah jarang, Luhut dilema
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022