Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalbar terus memperkuat kolaborasi dengan para pihak agar tingkat literasi dan inklusi keuangan di daerah itu semakin meningkat.

"Kunci meningkatkan literasi dan inklusi keuangan adalah kolaborasi. Untuk itu, kami terus perkuat dengan melibatkan para pihak," ujar Kepala OJK Kalbar, Maulana Yasin saat membuka Financial Expo Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 di Kubu Raya, Rabu.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru yang memang belum dirilis secara resmi namun sudah ada bocoran tingkat literasi di Indonesia mendekati 50 persen dan inklusi mendekati 85 persen.

Baca juga: OJK Kalbar kampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di perbatasan

Sedangkan berdasarkan hasil pada 2019 lalu tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan 2019 masing-masing mencapai 38,03 persen dan 76,19 persen.

"Untuk tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kalbar sampai 2022 diperkirakan masih di bawah nasional dan perbedaannya mirip dengan hasil survei sebelumnya dengan tingkat nasional. Pada survei sebelumnya literasi keuangan Kalbar 36 persen dan inklusi sebesar 75 persen," jelas dia.

Ia menyampaikan peningkatan literasi dan inklusi keuangan telah menjadi salah satu fokus integral pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal itu dilandaskan pada beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peningkatan literasi dan inklusi keuangan terhadap pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Grup Bank Dunia di sebanyak lebih dari 60 negara termasuk Indonesia, terungkap bahwa literasi dan inklusi keuangan diidentifikasi sebagai pendorong untuk mencapai 8 dari 17 target pembangunan berkelanjutan (SDGS), sehingga dinilai sebagai pendorong utama mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Baca juga: OJK gelar literasi inklusi keuangan di perbatasan Kalbar

"Berdasarkan penelitian oleh Laha di 2015 juga menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 persen dari indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0,16 persen, yang berarti memiliki pengaruh dalam meningkatkan tiga aspek utama pembangunan manusia, yakni tingkat harapan hidup, kualitas pendidikan dan standar hidup layak," jelas dia.

Terkait BIK 2022, menurutnya adalah sebagai ajang kolaborasi baik regulator dan industri keuangan termasuk pelaku UMKM.

"Kali ini pelaku industri keuangan semua terlibat termasuk dari Dekresnada Provinsi Kalbar dan pelaku UMKM. Kita kolaborasi," ucap dia.

Baca juga: OJK Kalbar edukasi pelajar SMA/SMK giat menabung


Pewarta: Dedi

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022