Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Satono menyampaikan program reforma agraria di daerah tersebut sudah berjalan baik dan meminta jajarannya untuk menyelesaikan kendala di lapangan dengan cara humanis.
"Rakyat atau masyarakat Kabupaten Sambas adalah unsur utama yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam mengambil kebijakan. Demikian pula dengan keputusan yang diambil dalam program reforma agraria. Sejauh ini program reforma agraria berjalan baik di Kabupaten Sambas," kata Satono saat dihubungi ANTARA di Sambas, Kalimantan Barat, Senin.
Satono berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sambas yang telah bekerja maksimal dalam mengawal dan melaksanakan program reforma agraria sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Baca juga: Program super prioritas dan UMKM perbatasan di Kabupaten Sambas
"Kesuksesan program reforma agraria di Sambas tidak terlepas dari peran semua pihak dan motornya tentu dari ATR/BPN Sambas. Kami mengapresiasi," katanya.
Sebelumnya, Satono dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar mengikuti sidang panitia pertimbangan land reform terkait program retribusi tanah di Kabupaten Sambas tahun 2022.
Satono mengatakan pertemuan tersebut sudah beberapa kali dilaksanakan, termasuk tahun lalu di Temajuk. Pertemuan itu membahas tentang reforma agraria, aset, dan bagaimana akses reforma agraria itu bisa dijangkau dan terlaksana demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
Satono berharao semua aspek pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak lepas dari urusan agrariam, karena hal tersebut saling berkaitan dan bersinggungan satu sama lain.
"Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah selalu memperjuangkan dan memperhatikan bagaimana agar ekonomi masyarakat terus meningkat dengan membangun faktor pendukungnya," ujar Satono.
Baca juga: Program PSR 131 hektare di Sambas mulai direalisasikan
Baca juga: Satono siap optimalkan program indeks pertanaman dari Kementan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Rakyat atau masyarakat Kabupaten Sambas adalah unsur utama yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam mengambil kebijakan. Demikian pula dengan keputusan yang diambil dalam program reforma agraria. Sejauh ini program reforma agraria berjalan baik di Kabupaten Sambas," kata Satono saat dihubungi ANTARA di Sambas, Kalimantan Barat, Senin.
Satono berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sambas yang telah bekerja maksimal dalam mengawal dan melaksanakan program reforma agraria sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Baca juga: Program super prioritas dan UMKM perbatasan di Kabupaten Sambas
"Kesuksesan program reforma agraria di Sambas tidak terlepas dari peran semua pihak dan motornya tentu dari ATR/BPN Sambas. Kami mengapresiasi," katanya.
Sebelumnya, Satono dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar mengikuti sidang panitia pertimbangan land reform terkait program retribusi tanah di Kabupaten Sambas tahun 2022.
Satono mengatakan pertemuan tersebut sudah beberapa kali dilaksanakan, termasuk tahun lalu di Temajuk. Pertemuan itu membahas tentang reforma agraria, aset, dan bagaimana akses reforma agraria itu bisa dijangkau dan terlaksana demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
Satono berharao semua aspek pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak lepas dari urusan agrariam, karena hal tersebut saling berkaitan dan bersinggungan satu sama lain.
"Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah selalu memperjuangkan dan memperhatikan bagaimana agar ekonomi masyarakat terus meningkat dengan membangun faktor pendukungnya," ujar Satono.
Baca juga: Program PSR 131 hektare di Sambas mulai direalisasikan
Baca juga: Satono siap optimalkan program indeks pertanaman dari Kementan
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022