Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan infrastruktur merupakan hasil nyata kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masyarakat.
"Kalau menjelaskan APBN melalui angka, orang biasanya tidak nyambung. Tetapi begitu melihat hasilnya seperti jalan raya, bendungan, dan kampus yang terbangun entah itu untuk ruang kelas, laboratorium, atau akses jalan, orang baru merasa APBN itu hidup angkanya," kata Sri Mulyani pada seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap 2 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
.
Dengan demikian pemerintah terus menyampaikan ke publik hasil penerimaan negara dari berbagai sumber sehingga masyarakat memahami pengelolaan uang negara dan melihat hasil nyatanya.
Sri Mulyani menjelaskan infrastruktur yang merupakan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) dibangun menggunakan APBN yang diperoleh dari penerimaan pajak, bea dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahkan sebagian dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Utang Negara (SUN).
Baca juga: Dana pemda di perbankan naik 10,04 persen
Dari berbagai proses pembangunan yang sudah dilakukan selama ini, kata dia, nilai dari BMN dan aset milik negara hingga tahun 2021 mencapai Rp11.454 triliun. Nilai tersebut tentu sangat tergantung kepada valuasi dan kualitas dari aset, sehingga tidak hanya dilihat dari sisi nilainya.
Karena itu Menkeu Sri Mulyani menilai peran Kementerian PUPR sangat penting dalam menjembatani dan membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengkomunikasikan APBN secara konkret dari berbagai proses pembangunan.
"Kita semua memahami bahwa esensi pembangunan adalah membangun untuk menciptakan dampak kesejahteraan rakyat," tutur Sri Mulyani.
Untuk pembangunan ini, kata dia, sebagian dilakukan oleh uang negara, sebagian oleh masyarakat dan pihak swasta, sehingga untuk pembangunan yang menggunakan uang negara harus dipertanggungjawabkan pula kepada publik melalui mekanisme APBN.
Baca juga: Menteri Keuangan pastikan provinsi baru di Papua dapat APBN di 2023
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat (Kalbar) Imik Eko Putro menyebutkan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar 2022 sudah mencapai 79,10 persen dari pagu Rp29,356 triliun.
"Kinerja baik APBN di Kalbar berlanjut hingga Oktober 2022. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar hingga akhir Oktober 2022 sudah mencapai Rp23,221 triliun atau sekitar 79,10 persen dari total pagu belanja Rp29, 356 triliun," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan untuk realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp7,256 triliun atau 67,83 persen dari pagu, terutama dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke-13 Rp3,192 triliun. Selanjunnya penyaluran bantuan sosial ke masyarakat Rp7,91 miliar atau 96,80 persen, dan belanja barang untuk kegiatan operasional K/L (Kementerian/Lembaga) Rp2, 787 triliun atau 68,19 persen. Baca selengkapnya: Realisasi belanja negara dalam APBN 2022 Kalbar sudah mencapai 79,10 persen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Kalau menjelaskan APBN melalui angka, orang biasanya tidak nyambung. Tetapi begitu melihat hasilnya seperti jalan raya, bendungan, dan kampus yang terbangun entah itu untuk ruang kelas, laboratorium, atau akses jalan, orang baru merasa APBN itu hidup angkanya," kata Sri Mulyani pada seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap 2 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
.
Dengan demikian pemerintah terus menyampaikan ke publik hasil penerimaan negara dari berbagai sumber sehingga masyarakat memahami pengelolaan uang negara dan melihat hasil nyatanya.
Sri Mulyani menjelaskan infrastruktur yang merupakan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) dibangun menggunakan APBN yang diperoleh dari penerimaan pajak, bea dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahkan sebagian dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Utang Negara (SUN).
Baca juga: Dana pemda di perbankan naik 10,04 persen
Dari berbagai proses pembangunan yang sudah dilakukan selama ini, kata dia, nilai dari BMN dan aset milik negara hingga tahun 2021 mencapai Rp11.454 triliun. Nilai tersebut tentu sangat tergantung kepada valuasi dan kualitas dari aset, sehingga tidak hanya dilihat dari sisi nilainya.
Karena itu Menkeu Sri Mulyani menilai peran Kementerian PUPR sangat penting dalam menjembatani dan membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengkomunikasikan APBN secara konkret dari berbagai proses pembangunan.
"Kita semua memahami bahwa esensi pembangunan adalah membangun untuk menciptakan dampak kesejahteraan rakyat," tutur Sri Mulyani.
Untuk pembangunan ini, kata dia, sebagian dilakukan oleh uang negara, sebagian oleh masyarakat dan pihak swasta, sehingga untuk pembangunan yang menggunakan uang negara harus dipertanggungjawabkan pula kepada publik melalui mekanisme APBN.
Baca juga: Menteri Keuangan pastikan provinsi baru di Papua dapat APBN di 2023
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat (Kalbar) Imik Eko Putro menyebutkan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar 2022 sudah mencapai 79,10 persen dari pagu Rp29,356 triliun.
"Kinerja baik APBN di Kalbar berlanjut hingga Oktober 2022. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar hingga akhir Oktober 2022 sudah mencapai Rp23,221 triliun atau sekitar 79,10 persen dari total pagu belanja Rp29, 356 triliun," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan untuk realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp7,256 triliun atau 67,83 persen dari pagu, terutama dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke-13 Rp3,192 triliun. Selanjunnya penyaluran bantuan sosial ke masyarakat Rp7,91 miliar atau 96,80 persen, dan belanja barang untuk kegiatan operasional K/L (Kementerian/Lembaga) Rp2, 787 triliun atau 68,19 persen. Baca selengkapnya: Realisasi belanja negara dalam APBN 2022 Kalbar sudah mencapai 79,10 persen
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022