Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam mengatakan, kasus angka kematian ibu/angka kematian bayi (AKI/AKB) menjadi salah satu atensi prioritas pihaknya pada tahun 2023 ini.
"Pelayanan kesehatan adalah urusan wajib yang harus dijalankan pemerintah daerah. Di Kubu Raya ini bupati fokus dengan layanan kesehatan karena sejak awal pemerintah kabupaten telah mengatur strategi dan membuat kebijakan mendesentralisasikan pelayanan kesehatan sehingga tidak terpusat," kata Yusran di Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu.
Dia menegaskan, pelayanan kesehatan dilakukan dengan sistem kejar bola yang semangatnya lebih progresif dan cepat.
Dari segi anggaran, katanya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor kesehatan. Jika undang-undang mengamanahkan minimal 10 persen untuk kesehatan, maka di Kubu Raya anggaran kesehatan mencapai belasan persen setiap tahunnya.
Di tahun 2022 misalnya, anggaran kesehatan di Kubu Raya tercatat 12,18 persen. "Kita selalu mengalokasikan di atas dari amanah undang-undang dan ini baru dari APBD, belum lagi keterlibatan dari berbagai pihak lainnya," tuturnya.
Baca juga: Penurunan angka kematian ibu anak jadi parameter kemajuan negara
Terkait AKI/AKB di Kubu Raya, Yusran menyebut jumlahnya terbilang kecil jika dibandingkan dengan angka kelahiran penduduk setiap tahunnya. Meski begitu, pemerintah kabupaten tidak berpuas diri karena target utama yang hendak dicapai adalah zero atau nihil AKI/AKB.
"Apakah bisa zero? Insya Allah tentu bisa melalui upaya keras lebih maksimal lagi dan tentu harapan ini tidak mustahil. Walaupun persentasenya kecil, tetapi ini menjadi urusan yang wajib untuk kita tangani berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena kasus yang ada meskipun kecil dituntut untuk ditangani secara maksimal," kata Yusran.
Terkait hal itu, Yusran mengungkapkan pemerintah kabupaten telah membuat pemetaan permasalahan dan cara menanganinya. Di antaranya melalui sejumlah program pelayanan seperti program kejar bola SALJU Terpadu, pelayanan USG portable di Puskesmas, pelayanan Puskesmas dan RSUD gratis, pemantauan ibu hamil melalui aplikasi Sibunda, peningkatan kapasitas dan kompetensi bidan dan dokter Puskesmas, dan mekanisme pembiayaan.
"Selain itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kini telah memiliki simpul jaringan informasi geospasial yang menjadi suatu terobosan dalam upaya memetakan wilayah rawan kematian ibu dan bayi di tiap desa," tuturnya.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya Amini Maros mengatakan tujuan digelarnya lokakarya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan AKI/AKB, merumuskan lokasi prioritas penurunan AKI/AKB, dan merumuskan strategi penurunan AKI/AKB di Kubu Raya.
"Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya peta permasalahan dan tantangan implementasi AKI/AKB, terumuskannya lokasi prioritas penanganan AKI/AKB, dan tersusunnya strategi penurunan AKI/AKB," katanya.
Baca juga: Pernikahan dini tingkatkan angka kematian ibu dan bayi
Baca juga: Cegah kematian ibu dan anak serta stunting dengan 4 T
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Pelayanan kesehatan adalah urusan wajib yang harus dijalankan pemerintah daerah. Di Kubu Raya ini bupati fokus dengan layanan kesehatan karena sejak awal pemerintah kabupaten telah mengatur strategi dan membuat kebijakan mendesentralisasikan pelayanan kesehatan sehingga tidak terpusat," kata Yusran di Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu.
Dia menegaskan, pelayanan kesehatan dilakukan dengan sistem kejar bola yang semangatnya lebih progresif dan cepat.
Dari segi anggaran, katanya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor kesehatan. Jika undang-undang mengamanahkan minimal 10 persen untuk kesehatan, maka di Kubu Raya anggaran kesehatan mencapai belasan persen setiap tahunnya.
Di tahun 2022 misalnya, anggaran kesehatan di Kubu Raya tercatat 12,18 persen. "Kita selalu mengalokasikan di atas dari amanah undang-undang dan ini baru dari APBD, belum lagi keterlibatan dari berbagai pihak lainnya," tuturnya.
Baca juga: Penurunan angka kematian ibu anak jadi parameter kemajuan negara
Terkait AKI/AKB di Kubu Raya, Yusran menyebut jumlahnya terbilang kecil jika dibandingkan dengan angka kelahiran penduduk setiap tahunnya. Meski begitu, pemerintah kabupaten tidak berpuas diri karena target utama yang hendak dicapai adalah zero atau nihil AKI/AKB.
"Apakah bisa zero? Insya Allah tentu bisa melalui upaya keras lebih maksimal lagi dan tentu harapan ini tidak mustahil. Walaupun persentasenya kecil, tetapi ini menjadi urusan yang wajib untuk kita tangani berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena kasus yang ada meskipun kecil dituntut untuk ditangani secara maksimal," kata Yusran.
Terkait hal itu, Yusran mengungkapkan pemerintah kabupaten telah membuat pemetaan permasalahan dan cara menanganinya. Di antaranya melalui sejumlah program pelayanan seperti program kejar bola SALJU Terpadu, pelayanan USG portable di Puskesmas, pelayanan Puskesmas dan RSUD gratis, pemantauan ibu hamil melalui aplikasi Sibunda, peningkatan kapasitas dan kompetensi bidan dan dokter Puskesmas, dan mekanisme pembiayaan.
"Selain itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kini telah memiliki simpul jaringan informasi geospasial yang menjadi suatu terobosan dalam upaya memetakan wilayah rawan kematian ibu dan bayi di tiap desa," tuturnya.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya Amini Maros mengatakan tujuan digelarnya lokakarya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan AKI/AKB, merumuskan lokasi prioritas penurunan AKI/AKB, dan merumuskan strategi penurunan AKI/AKB di Kubu Raya.
"Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya peta permasalahan dan tantangan implementasi AKI/AKB, terumuskannya lokasi prioritas penanganan AKI/AKB, dan tersusunnya strategi penurunan AKI/AKB," katanya.
Baca juga: Pernikahan dini tingkatkan angka kematian ibu dan bayi
Baca juga: Cegah kematian ibu dan anak serta stunting dengan 4 T
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023