Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mewanti-wanti agar penyusunan program penurunan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting) di jajaran pemerintah pusat dan daerah harus lebih cermat.
Tenaga Ahli Utama KSP Brian Sri Prahastuti dalam keterangan tertulis KSP diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan peringatan Presiden Jokowi itu agar target penurunan prevalensi “stunting” menjadi 14 persen secara nasional pada 2024 dapat tercapai.
“'Stunting' tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga bersama-sama dengan pemerintah daerah. Jadi kalau terdapat hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan berbagai rencana aksi di daerah, sampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Brian.
Brian mengatakan penurunan stunting bersifat multidimensi yakni tidak hanya beban sektor kesehatan, namun juga berkaitan dengan berbagai sektor lainnya. Dengan begitu, kata dia, kunci keberhasilan terletak pada sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan baik di tingkat nasional dan daerah dalam mengimplementasikan program.
Dia memastikan bahwa KSP akan terus aktif memantau pencapaian program penurunan stunting melalui instrument Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) dan Database Isu Strategis (Distra).
“Sebagai lembaga yang mengawal program-program strategis Presiden, kami (KSP) aktif memonitor capaian penurunan ‘stunting’. Jika terjadi hambatan kami turun ke lapangan,” katanya.
Pada kesempatan itu, dia menyampaikan empat rekomendasi strategis untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024. Pertama, optimalisasi fungsi koordinasi. Kedua, peningkatan anggaran dan intervensi gizi spesifik. Ketiga, implementasi kerangka regulasi yang kuat. Keempat, mengaktifkan semua Posyandu serta membentuk ketahanan keluarga.
“Dari hasil monitoring evaluasi KSP ada beberapa daerah yang lebih dulu berhasil menurunkan prevalensi 'stunting'. Praktik baik ini harus dapat direplikasi ke daerah lain agar target prevalensi ‘stunting’ 14 persen dapat kita capai,” kata dia.
Untuk mencapai target penurunan prevalensi "stunting" menjadi 14 persen secara nasional pada 2024, maka dibutuhkan setidaknya penurunan sekitar 3,8 persen per tahun hingga 2024 nanti.
Kepala Dinas Potensi Maritim TNI AL mengajak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memakai kapal rumah sakit untuk memperluas layanan program KB di daerah terpencil.
“Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kesehatan. BKKBN disertakan untuk memberikan pelayanan KB dan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting. TNI AL akan mengerahkan kapal rumah sakit,” kata Kepala Dinas Potensi Maritim TNI AL Laksamana Pertama Suradi Agung Slamet di Jakarta, Kamis.
Dalam kunjungannya menemui Kepala BKKBN Hasto Wardoyo hari ini, ia menuturkan bahwa usulan itu diajukan karena pihaknya akan melaksanakan bakti sosial pada minggu ketiga Juli 2023 dengan lokus acara di sekitar Jawa Timur atau Nusa Tenggara Timur (NTT).
Keterlibatan BKKBN, menurutnya, sangat sesuai dengan bakti sosial yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kesehatan. Apalagi BKKBN sedang menggencarkan pelayanan KB dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
Suradi merasa kapal rumah sakit dapat menunjang hal tersebut karena kapal memiliki ruang operasi yang bisa digunakan untuk pelayanan Metode Kontrasepsi Wanita (MOW) maupun Metode Kontrasepsi Pria (MOP).Baca selengkapnya: TNI AL ajak BKKBN pakai kapal guna memperluas KB di daerah terpencil
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023