Kapolda Kalimantan Barat(Kalbar), Irjen Pol Pipit Rismanto, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah pencegahan dalam penanganan korupsi di tahun politik, agar tidak menghambat program pemerintahan dan pembangunan di Kalbar.
"Dalam penanganan tindak pidana korupsi, kita tidak ingin menghambat program pemerintahan yang dapat menghambat pembangunan," kata Pipit Rismanto di Pontianak, Senin.
Dia mengatakan, penanganan korupsi menjelang pemilu akan dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang. Ia menegaskan bahwa persoalan pemilu harus diatur sesuai dengan Undang-undang Pemilu, dan tidak boleh dikaitkan dengan penegakan hukum.
"Jadi, penegakan hukum akan tetap berjalan, begitu pula pemilu," tuturnya.
Irjen Pol Pipit menyatakan bahwa tidak boleh memanfaatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menghambat pemilu dengan tujuan mendiskreditkan lawan politik. Hal ini tidak akan berlaku selama kepemimpinannya sebagai Kapolda Kalbar.
"Ini bukan berarti jika ada kasus korupsi, tidak akan ditanggapi atau dihentikan. Proses penegakan hukum tetap berjalan, dan jika proses pemilu berlangsung, tahap penyelidikan akan diselesaikan terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke tahap penyidikan, jadi, penegakan hukum akan terus berjalan, dan pemilu juga tetap berjalan," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa penegakan hukum bukanlah segalanya, tetapi yang terpenting adalah memaksimalkan upaya pencegahan melalui peran pengawasan yang optimal.
"Penting untuk mengawasi time line dari awal hingga akhir, ini yang terpenting dalam upaya pencegahan, jangan sampai kita hanya memadamkan kebakaran. Jika intervensi terjadi di tengah jalan, hal tersebut dapat menghentikan pembangunan," kata Pipit.
Pipit menambahkan bahwa jika kita hanya berpikir tentang penegakan hukum dan memidanakan semua orang, maka pembangunan tidak akan pernah selesai.
"Penegakan hukum seharusnya menjadi pilihan terakhir, namun jika peringatan telah diberikan dan pelanggaran tetap dilakukan, maka penegakan hukum menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan itu semua," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Dalam penanganan tindak pidana korupsi, kita tidak ingin menghambat program pemerintahan yang dapat menghambat pembangunan," kata Pipit Rismanto di Pontianak, Senin.
Dia mengatakan, penanganan korupsi menjelang pemilu akan dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang. Ia menegaskan bahwa persoalan pemilu harus diatur sesuai dengan Undang-undang Pemilu, dan tidak boleh dikaitkan dengan penegakan hukum.
"Jadi, penegakan hukum akan tetap berjalan, begitu pula pemilu," tuturnya.
Irjen Pol Pipit menyatakan bahwa tidak boleh memanfaatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menghambat pemilu dengan tujuan mendiskreditkan lawan politik. Hal ini tidak akan berlaku selama kepemimpinannya sebagai Kapolda Kalbar.
"Ini bukan berarti jika ada kasus korupsi, tidak akan ditanggapi atau dihentikan. Proses penegakan hukum tetap berjalan, dan jika proses pemilu berlangsung, tahap penyelidikan akan diselesaikan terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke tahap penyidikan, jadi, penegakan hukum akan terus berjalan, dan pemilu juga tetap berjalan," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa penegakan hukum bukanlah segalanya, tetapi yang terpenting adalah memaksimalkan upaya pencegahan melalui peran pengawasan yang optimal.
"Penting untuk mengawasi time line dari awal hingga akhir, ini yang terpenting dalam upaya pencegahan, jangan sampai kita hanya memadamkan kebakaran. Jika intervensi terjadi di tengah jalan, hal tersebut dapat menghentikan pembangunan," kata Pipit.
Pipit menambahkan bahwa jika kita hanya berpikir tentang penegakan hukum dan memidanakan semua orang, maka pembangunan tidak akan pernah selesai.
"Penegakan hukum seharusnya menjadi pilihan terakhir, namun jika peringatan telah diberikan dan pelanggaran tetap dilakukan, maka penegakan hukum menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan itu semua," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023