Sekitar seribu tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Senayan, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin.
 
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menjelaskan peserta unjuk rasa  mengagendakan tuntutan agar bisa segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
"Minta diterbitkan surat pengangkatan menjadi ASN," kata Komarudin saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
 
Terkait unjuk rasa itu, Komarudin mengatakan telah menerjunkan 2.000 personel pada beberapa titik untuk pengamanan dan mengatur lalu lintas di sekitar lokasi.
 
"Kami menerjunkan 2.000 personel untuk pengamanan termasuk dari TNI karena unjuk rasa tidak hanya berlangsung di DPR RI saja tetapi juga ada di lokasi lain," kata Komarudin.

Komarudin juga menyiapkan pengalihan lalu lintas. Utamanya di Jalan Gatot Subroto arah Slipi.
 
"Rekayasa yang disiapkan tentunya manakala nanti massa bertambah dan kantong ataupun titik unjuk rasa yang disiapkan itu tidak mencukupi pasti nanti akan bertambah terhadap ini, makanya nanti akan dialihkan sekiranya dibutuhkan," terangnya.
 
Sebagai informasi aksi Nasional Nakes dan Non Faskes Fasyankes 2023 menuntut beberapa poin meliputi: Pertama, mendesak Presiden menerbitkan PP atau Perpres tentang meningkatkan status non ASN dengan tambahan nilai afirmasi 60 persen; kedua, mendesak Presiden menjalankan amanat PP No 49 tahun 2018 Pasal 99 ayat 1, 2 dan 3.

Kemudian tuntutan ketiga, mendesak Presiden agar membuat regulasi khusus untuk pengalokasian anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nakes dan non nakes melalui Kementerian Kesehatan; dan keempat, ASN PPPK Fasyankes mendapatkan hak jaminan pensiun dan mendapatkan hak perpanjangan kontrak sampai batas masih pensiun. Kelima, ASN PPPK Fasyankes mendapatkan kesejahteraan jenjang karier.
 
Selanjutnya keenam, mendesak Pemerintah untuk menyiapkan regulasi jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum PPPK untuk tenaga non nakes di Fasyankes dan membuka formasi sesuai yang ada (existing) sesuai data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK); dan ketujuh, pendataan nakes dan non nakes dalam SISDMK melibatkan seluruh non ASN tanpa melihat klasifikasi status non ASN.


Tim dari Politeknik Negeri Pontianak juara pertama pada lomba orasi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

"Tim Politeknik Negeri Pontianak mengusung tema “Cerita Nista 73 Tahun Pelanggaran HAM”, dan mereka berhak menerima hadiah sebesar Rp5 juta berikut tropi dan piagam, dan akan mewakili Kalbar pada lomba yang sama di putaran final di Mabes Polri," kata Wakapolda Kalbar Brigjen (Pol) Asep Safrudin di Pontianak, Jumat.

Disusul sebagai juara kedua Tim Patriot Bangsa Untan Pontianak, mendapatkan uang sebesar Rp3 juta berikut tropi dan piagam, dan juara ketiga dimenangkan oleh Tim Selembe Projek mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2 juta berikut tropi dan piagam, serta harapan satu dimenangkan oleh Tim Singa Borneo Untan Pontianak, harapan dua dimenangkan oleh Tim Sebayu Untan Pontianak dan harapan tiga dimenangkan oleh Tim STIT Kapuas Hulu.

Di menjelaskan, lomba orasi unjuk rasa (unras) tahun 2021 digelar dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), untuk memperebutkan Piala Kapolri pada 10 Desember 2021 mendatang.

Sebanyak 15 tim yang mendaftar, yakni tujuh tim secara online dan delapan tim mengikuti perlombaan yang digelar di Lapangan SPN Polda Kalbar.Baca berita selengkapnya: Tim Polnep akan wakili Kalbar lomba orasi unjuk rasa di Mabes Polri


 

Pewarta: Ilham Kausar

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023