Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Eddy Suratman, MA mengatakan bahwa percepatan belanja pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalbar hingga mencapai 5 persen pada akhir 2023.
"Data BPS Kalbar, ekonomi Kalbar triwulan II-2023 tumbuh 4,00 persen (YoY). Untuk bisa tumbuh 5 persen tahun ini di antaranya mempercepat belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Kalbar maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten atau kota," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai.
"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah juga sudah membatasi maksimum belanja pegawai itu 30 persen saja," katanya.
Untuk minimum anggaran infrastruktur, dia menjelaskan berada di angka 40 persen karena manfaatnya berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Jadi, dipercepat eksekusinya. Kemudian diperbaiki alokasinya dan selanjutnya disesuaikan dengan prioritas masing-masing daerah. Misalnya di Sintang prioritasnya perkebunan dan kehutanan jadi alokasinya untuk pembangunan infrastruktur prioritas tersebut," kata dia.
Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar meningkat di atas 5 persen.
Kemudian, terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kalbar yang melambat 0,65 persen dari triwulan sebelumnya dia mengatakan hal ini sudah diprediksi sejak jauh hari.
"Saya sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi kita akan melambat pada tahun ini karena ada kebijakan pelarangan ekspor bauksit dan rendahnya harga CPO. Padahal dua hal ini adalah penopang perekonomian Kalbar," papar dia.
Tetapi, ia mengatakan setuju dengan kebijakan pelarangan ekspor bauksit yang dikeluarkan oleh pemerintah karena akan menguntungkan dalam jangka panjang.
"Saya sependapat dengan pemerintah tidak apa-apa kita sakit sementara, tetapi nanti kita akan nyaman berkepanjangan karena mendorong tumbuhnya industrialisasi di Kalbar," ucapnya.
Terkait dengan industrialisasi, sebelumnya kontribusi sektor industri pada perekonomian Kalbar stagnan di angka 16 persen berdasarkan data 2011-2022.
"Hal ini karena kita terbuai menjual sumber daya alam dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Jika dengan kebijakan sekarang yang mengharuskan pengolahan di dalam negeri konsisten dilakukan, kontribusi sektor industri pada perekonomian Kalbar bisa terus bertumbuh. Peningkatan nilai tambah pada sektor industri akan mendorong kesejahteraan dan menghasilkan kegiatan turunan yang dapat dilakukan masyarakat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Data BPS Kalbar, ekonomi Kalbar triwulan II-2023 tumbuh 4,00 persen (YoY). Untuk bisa tumbuh 5 persen tahun ini di antaranya mempercepat belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Kalbar maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten atau kota," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai.
"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah juga sudah membatasi maksimum belanja pegawai itu 30 persen saja," katanya.
Untuk minimum anggaran infrastruktur, dia menjelaskan berada di angka 40 persen karena manfaatnya berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Jadi, dipercepat eksekusinya. Kemudian diperbaiki alokasinya dan selanjutnya disesuaikan dengan prioritas masing-masing daerah. Misalnya di Sintang prioritasnya perkebunan dan kehutanan jadi alokasinya untuk pembangunan infrastruktur prioritas tersebut," kata dia.
Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar meningkat di atas 5 persen.
Kemudian, terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kalbar yang melambat 0,65 persen dari triwulan sebelumnya dia mengatakan hal ini sudah diprediksi sejak jauh hari.
"Saya sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi kita akan melambat pada tahun ini karena ada kebijakan pelarangan ekspor bauksit dan rendahnya harga CPO. Padahal dua hal ini adalah penopang perekonomian Kalbar," papar dia.
Tetapi, ia mengatakan setuju dengan kebijakan pelarangan ekspor bauksit yang dikeluarkan oleh pemerintah karena akan menguntungkan dalam jangka panjang.
"Saya sependapat dengan pemerintah tidak apa-apa kita sakit sementara, tetapi nanti kita akan nyaman berkepanjangan karena mendorong tumbuhnya industrialisasi di Kalbar," ucapnya.
Terkait dengan industrialisasi, sebelumnya kontribusi sektor industri pada perekonomian Kalbar stagnan di angka 16 persen berdasarkan data 2011-2022.
"Hal ini karena kita terbuai menjual sumber daya alam dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Jika dengan kebijakan sekarang yang mengharuskan pengolahan di dalam negeri konsisten dilakukan, kontribusi sektor industri pada perekonomian Kalbar bisa terus bertumbuh. Peningkatan nilai tambah pada sektor industri akan mendorong kesejahteraan dan menghasilkan kegiatan turunan yang dapat dilakukan masyarakat," kata dia.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023