Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengatakan, indeks infrastruktur daerah itu, yang merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU), mengalami peningkatan sebesar 3,25 poin.
"Adanya peningkatan angka indeks infrastruktur yang merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) pembangunan Provinsi Kalimantan Barat. Pada 2018 sebesar 56,61 poin, 2022 meningkat 69,59 poin, dengan peningkatan angka indeks infrastruktur sebesar 3,25 poin diharapkan ketika berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur bisa mencapai angka 71,24 poin," kata Harisson di Pontianak, Sabtu,
Terkait hal tersebut, pihaknya mengklaim Pemprov Kalbar berhasil merealisasikan misi kesatu, RPJMD 2018-2023 yakni mewujudkan percepatan pembangunan Infrastruktur.
"Untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat terus dilakukan dalam empat tahun terakhir sejalan dengan RPJMD, dan ini menunjukkan keberhasilan yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Pak Sutarmidji (gubernur) dan Ria Norsan (wakil gubernur)," tuturnya.
Dia menjelaskan, misi tersebut dengan mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi serta membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menjelaskan, anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan selama periode 2019-2022 mencapai Rp4,09 triliun. Kegiatan pembangunan dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD provinsi.
Pemprov Kalimantan Barat, kata dia, juga memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan pada bidang infrastruktur, dan untuk mendukung program tersebut setiap tahun dialokasikan anggaran sebesar 9,72 persen dari nilai APBD.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan Pemprov Kalimantan Barat telah mendorong terjadinya penurunan pada angka kemiskinan di daerah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Adanya peningkatan angka indeks infrastruktur yang merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) pembangunan Provinsi Kalimantan Barat. Pada 2018 sebesar 56,61 poin, 2022 meningkat 69,59 poin, dengan peningkatan angka indeks infrastruktur sebesar 3,25 poin diharapkan ketika berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur bisa mencapai angka 71,24 poin," kata Harisson di Pontianak, Sabtu,
Terkait hal tersebut, pihaknya mengklaim Pemprov Kalbar berhasil merealisasikan misi kesatu, RPJMD 2018-2023 yakni mewujudkan percepatan pembangunan Infrastruktur.
"Untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat terus dilakukan dalam empat tahun terakhir sejalan dengan RPJMD, dan ini menunjukkan keberhasilan yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Pak Sutarmidji (gubernur) dan Ria Norsan (wakil gubernur)," tuturnya.
Dia menjelaskan, misi tersebut dengan mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi serta membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menjelaskan, anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan selama periode 2019-2022 mencapai Rp4,09 triliun. Kegiatan pembangunan dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD provinsi.
Pemprov Kalimantan Barat, kata dia, juga memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan pada bidang infrastruktur, dan untuk mendukung program tersebut setiap tahun dialokasikan anggaran sebesar 9,72 persen dari nilai APBD.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan Pemprov Kalimantan Barat telah mendorong terjadinya penurunan pada angka kemiskinan di daerah itu.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023