Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp593 triliun dalam rentang waktu 2015-2023 guna pemerataan ekonomi dari kawasan desa pinggiran dan daerah terluar.  

"Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai Rp593 triliun dari tahun 2015—2023," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.  

Selain melalui dana desa, Presiden menyatakan Pemerintah telah meletakkan pondasi berupa pembangunan infrastruktur dan konektivitas guna menaikkan daya saing kita.  

Menurut Presiden langkah itu telah menuai hasil positif, mengingat daya saing Indonesia meningkat dari peringkat 44 menjadi 34 pada 2022 berdasarkan International Institute for Management Development (IMD).  

"Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia," ujar Jokowi.

Sejalan dengan itu, lanjut Presiden, Pemerintah juga secara konsisten melakukan reformasi struktural khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.  

"Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan," katanya.  

Sebelumnya, Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan hilirisasi industri sumber daya alam (SDA) akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia hingga dua kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Presiden menyebut pendapatan per kapita Indonesia yang berada di angka Rp71 juta pada 2022 akan meningkat dua kali lipat menjadi Rp153 juta (sekira 10.900 dolar AS) dalam 10 tahun ke depan, Rp217 juta (sekira 15.800 dolar AS) dalam 15 tahun mendatang, dan Rp331 juta (sekira 25.000 dolar AS) pada 22 tahun nanti.  

Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dalam Sidang Tahunan 2023 yang turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz.  

Turut hadir pula Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, para menteri kabinet Indonesia Maju, para ketua partai politik dan pejabat negara lainnya.   

 

 Presiden RI Joko Widodo mengaku sedih karena kebebasan dan demokrasi yang menjadi hak warga negara justru dilampiaskan dengan kedengkian dan fitnah terhadap dirinya.

"Yang membuat saya sedih, budaya santun, budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah," kata Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Mengawali pidatonya itu, Jokowi menyinggung bahwa saat ini negara sedang memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.

Jokowi pun menyinggung foto dirinya sudah banyak terpampang di baliho, mulai tingkat kabupaten hingga provinsi. Namun, foto dia itu pun tidak sendirian, melainkan disandingkan dengan bakal calon presiden.

Jokowi mengatakan bahwa boleh-boleh saja tokoh-tokoh bakal capres memampang foto mereka bersama dirinya. Namun, dia juga merasa posisinya sebagai orang nomor satu di Indonesia itu tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang.

Dia menambahkan ada tanggung jawab besar yang harus dia emban karena banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Baca selengkapnya: Joko Widodo sedih kebebasan demokrasi dilampiaskan dengan fitnah

Pewarta: Gilang Galiartha

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023