Pemerintah Malaysia mengkaji ulang undang-undang yang berhubungan dengan penerapan hukuman untuk pelanggaran penyalahgunaan narkoba di negara tersebut.
Menteri di Departemen Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said dalam pernyataan media diakses di Kuala Lumpur, Jumat, mengatakan dirinya berpandangan bahwa pendekatan terhadap masalah narkoba perlu dikaji dan dilihat ulang sesuai dengan perkembangan internasional.
Ia mengatakan meski Kementerian Dalam Negeri, Badan Anti Narkoba Nasional, Kepolisian, Departemen Imigrasi, Departemen Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Pencegahan Narkoba Malaysia dan lembaga nonpemerintahan telah melakukan usaha terbaik menangani isu itu, tetapi masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan efektif.
Persoalan tersebut, menurut dia, selanjutnya menjadi penyebab isu sistemik lain seperti kesesakan penjara dan sistem peradilan pidana yang terbebani.
Karenanya, ia mengatakan bersamaan dengan upaya Komite Kabinet untuk Memerangi Gejala Narkoba dalam merancang tindakan holistik untuk mengatasi masalah tersebut, Divisi Urusan Hukum, Departemen Perdana Menteri bersama dengan lembaga terkait menjalankan kajian undang-undang berkaitan hukuman penyalahgunaan narkoba dari perspektif yang berbeda.
Pendekatan tersebut, ujar dia, merujuk pada efektivitas pendekatan berbasis berbeda yaitu dengan mengacu pada efektivitas pendekatan berdasarkan pengobatan atau rehabilitasi medis yang telah digunakan oleh negara lain dan mengkaji kelayakan pendekatan tersebut di Malaysia.
Azalina mengatakan Pemerintahan Persatuan yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim ingin melindungi kepentingan kelompok berisiko tinggi dalam persoalan itu, seperti kelompok rentan, kelompok miskin dan belia yang mudah dipengaruhi.
Menurut Azalina, Pemerintahan Persatuan melihat isu penyalahgunaan narkoba bukan saja sebagai isu tindak pidana, tetapi juga isu kesehatan yang memberikan dampak pada masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan dan sosial.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Malaysia, memulangkan seorang warga negara Indonesia (WNI) asal Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat, berinisial As (37), yang terbebas dari hukuman mati karena kasus narkoba di Malaysia.
"Kami juga mendampingi pemulangan wanita tersebut dari Kuching, Sarawak, Malaysia, ke Indonesia melalui ICQS Tebedu, Sarawak-PLBN Entikong, Sanggau, Kalbar, pada Kamis (10/8). Diketahui, yang bersangkutan telah menjalani hukuman kurungan selama enam tahun di penjara Puncak Borneo, Kuching, Sarawak," kata Konsul KJRI di Kuching Raden Sigit Witjaksono di Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat.
Sigit menceritakan As sebelumnya telah menikah dengan warga Sarawak dan tinggal di Kampung Serikin. Kemudian, pada Agustus 2017, pihak Kepolisian Sarawak melakukan penggerebekan di rumah tempat tinggal As dan suaminya.
Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan narkoba dan As dituding ikut menyimpan barang haram tersebut di rumahnya. Namun, As sempat berkilah bahwa narkoba tersebut milik suaminya yang sudah ditangkap oleh polisi. Baca juga: Satu WNI asal JagoiBabang terbebas dari hukuman mati di Malaysia
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Menteri di Departemen Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said dalam pernyataan media diakses di Kuala Lumpur, Jumat, mengatakan dirinya berpandangan bahwa pendekatan terhadap masalah narkoba perlu dikaji dan dilihat ulang sesuai dengan perkembangan internasional.
Ia mengatakan meski Kementerian Dalam Negeri, Badan Anti Narkoba Nasional, Kepolisian, Departemen Imigrasi, Departemen Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Pencegahan Narkoba Malaysia dan lembaga nonpemerintahan telah melakukan usaha terbaik menangani isu itu, tetapi masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan efektif.
Persoalan tersebut, menurut dia, selanjutnya menjadi penyebab isu sistemik lain seperti kesesakan penjara dan sistem peradilan pidana yang terbebani.
Karenanya, ia mengatakan bersamaan dengan upaya Komite Kabinet untuk Memerangi Gejala Narkoba dalam merancang tindakan holistik untuk mengatasi masalah tersebut, Divisi Urusan Hukum, Departemen Perdana Menteri bersama dengan lembaga terkait menjalankan kajian undang-undang berkaitan hukuman penyalahgunaan narkoba dari perspektif yang berbeda.
Pendekatan tersebut, ujar dia, merujuk pada efektivitas pendekatan berbasis berbeda yaitu dengan mengacu pada efektivitas pendekatan berdasarkan pengobatan atau rehabilitasi medis yang telah digunakan oleh negara lain dan mengkaji kelayakan pendekatan tersebut di Malaysia.
Azalina mengatakan Pemerintahan Persatuan yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim ingin melindungi kepentingan kelompok berisiko tinggi dalam persoalan itu, seperti kelompok rentan, kelompok miskin dan belia yang mudah dipengaruhi.
Menurut Azalina, Pemerintahan Persatuan melihat isu penyalahgunaan narkoba bukan saja sebagai isu tindak pidana, tetapi juga isu kesehatan yang memberikan dampak pada masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan dan sosial.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Malaysia, memulangkan seorang warga negara Indonesia (WNI) asal Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat, berinisial As (37), yang terbebas dari hukuman mati karena kasus narkoba di Malaysia.
"Kami juga mendampingi pemulangan wanita tersebut dari Kuching, Sarawak, Malaysia, ke Indonesia melalui ICQS Tebedu, Sarawak-PLBN Entikong, Sanggau, Kalbar, pada Kamis (10/8). Diketahui, yang bersangkutan telah menjalani hukuman kurungan selama enam tahun di penjara Puncak Borneo, Kuching, Sarawak," kata Konsul KJRI di Kuching Raden Sigit Witjaksono di Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat.
Sigit menceritakan As sebelumnya telah menikah dengan warga Sarawak dan tinggal di Kampung Serikin. Kemudian, pada Agustus 2017, pihak Kepolisian Sarawak melakukan penggerebekan di rumah tempat tinggal As dan suaminya.
Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan narkoba dan As dituding ikut menyimpan barang haram tersebut di rumahnya. Namun, As sempat berkilah bahwa narkoba tersebut milik suaminya yang sudah ditangkap oleh polisi. Baca juga: Satu WNI asal JagoiBabang terbebas dari hukuman mati di Malaysia
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023