Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menilai perlunya diversifikasi pangan lokal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional serta antisipasi terjadinya gagal panen akibat anomali cuaca.

"Pemerintah dan masyarakat tentu diharapkan harus bisa melakukan berbagai usaha dan upaya, seperti melakukan diversifikasi atau penganekaragaman pangan," ujar Anwar Abbas saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Anwar mengatakan fenomena El Nino menjadi salah satu faktor keterlambatan tanam dan kegagalan panen di lahan-lahan petani yang membutuhkan curah hujan cukup.

Keterlambatan dan kegagalan tersebut, lanjutnya, berdampak serius pada masalah pangan akibat lahan tadah hujan untuk pertanian padi yang mengalami kekeringan panjang.

Di sisi lain, menurutnya, kebijakan impor juga tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan diversifikasi pangan sebagai solusi jangka panjang.

"Di mana variasi makanan pokok kita tidak hanya terfokus kepada beras saja, tapi juga bisa beralih kepada hasil tanaman lain seperti sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, sorgum, dan lain-lain," katanya.

Ia menjelaskan masalah anomali iklim ini dirasakan bukan hanya di Indonesia, tapi juga oleh banyak negara. Sehingga negara-negara pengekspor beras juga kurang lebih mengalami masalah yang sama dengan Indonesia.

Selain masalah iklim, kebijakan impor dalam pandangan Abbas tidak bisa menjadi solusi jangka panjang, juga karena erat beririsan dengan peta geopolitik yang berubah-ubah secara drastis.

"Tidak ada negara yang bisa berkembang dengan baik tanpa adanya ketahanan pangan," katanya. 

Menurut dia, kedaulatan pangan merupakan alasan dibalik dari stabilitas ekonomi, sosial, dan politik sebuah negara. Oleh karena itu masalah ini mesti menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Salah satu cara yang bisa ditempuh oleh pemangku kebijakan melalui diversifikasi pangan yakni menghidupkan kembali jenis-jenis pangan lokal, sehingga tidak tergantung pada satu jenis pangan saja.

"Ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, demi keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa," katanya.


 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menawarkan konsep politik kedaulatan pangan pada Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat memberikan pidatonya dalam Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.

"Konsepsi kedaulatan pangan itulah yang akan ditawarkan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi," ujar Megawati Soekarnoputri.

Ia mengakui bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tidak akan pernah menyerah dalam menjalankan konsep politik tersebut. PDI Perjuangan akan terus berjuang demi masyarakat Indonesia.

"PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah di dalam menjalankan politik kedaulatan pangan tersebut," katanya.

Adapun politik kedaulatan pangan ini merupakan komitmen PDI Perjuangan untuk memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Oleh sebab itu, dengan konsep politik tersebut, dia merasa yakin bahwa PDI Perjuangan akan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Ke-8 RI.

"Itulah komitmen partai pada pemerintahan yang akan datang dengan memenangkan pemilu legislatif dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Ke-8 RI," ucap Megawati.Baca juga: PDIP tawarkan konsep kedaulatan pangan di Pemilu 2024






 

Pewarta: Asep Firmansyah

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023