Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat melalui sejumlah fraksi menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah perbatasan Indonesia -Malaysia yang menginginkan pembangunan infrastruktur jalan dan juga air bersih di daerah tersebut.
"Masih banyak ruas jalan di perbatasan yang kondisinya memprihatinkan termasuk juga kebutuhan dasar air bersih yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah," kata Anggota DPRD Kapuas Hulu Yanto, di Putussibau Kapuas Hulu, Minggu.
Disampaikan Yanto, usulan pembangunan untuk daerah perbatasan seperti jalan, jembatan dan air bersih juga telah disampaikan pada Rapat Paripurna pembahasan APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.
Ia menyebutkan beberapa ruas jalan yang perlu mendapatkan penanganan serius Tahun 2024 yaitu ruas jalan Mataso menuju Desa Ulak Pauk di wilayah Kecamatan Embaloh Hulu dan juga sarana dan prasarana air bersih di daerah itu.
Selain itu, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta penempatan tenaga kesehatan dan pendidikan juga harus diprioritaskan ke daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan dan pendidikan.
"Kalau kita berbicara fasilitas kesehatan di tingkat desa sangat perlu diperhatikan berkaitan dengan Postu dan Polindes, itu adalah kewajiban pemerintah," kata Yanto yang juga sebagai juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat pembahasan APBD Kapuas Hulu.
Juru bicara Fraksi Persatuan Bangsa DPRD Kapuas Hulu Stefanus juga menyalurkan terkait kondisi jalan di perbatasan seperti di Empaik, Desa Ukit-Ukit dan jalan Nanga Kantuk-Merakai Kecamatan Puring Kencana.
Menurut Stefanus, di daerah perbatasan ada juga yang belum teraliri listrik seperti Sungai Antu, Sungai Mawang dan Desa Langau Kecamatan Puring Kencana.
Kemudian,di Kecamatan Empanang yang juga kesulitan mendapatkan air bersih sebab saat ini daerah tersebut juga dikelilingi perkebunan kelapa sawit.
"Bahkan Desa Sibau Hulu dan Sibau Hilir yang tidak jauh dari Kota Putussibau belum memiliki air bersih, sementara sumber air bersih untuk PDAM dari Potan melewati Sibau Hulu dan Sibau Hilir," katanya.
Aspirasi serupa terkait infrastruktur jalan dan jembatan juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Kapuas Hulu Saiful Anwar mengusulkan prioritas pembangunan jalan dan jembatan dan fasilitas pendukung di tempat wisata dengan harapan bisa menarik perhatian pengunjung.
"Kami minta pemerintah daerah fokus pengembangan pariwisata dengan membangun fasilitas pendukung jalan dan jembatan sebab Kapuas Hulu banyak potensi wisata yang dapat meningkatkan sumber pendapatan dan ekonomi masyarakat," katanya.
Sedangkan, dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kapuas Hulu Joni Kamiso menyuarakan rusaknya sejumlah ruas jalan dalam kota di Kota Putussibau yang merupakan ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu.
Joni Kamiso mengusulkan agar Tahun 2024, ruas jalan Amin, Merdeka dan KS Tubun Putussibau menjadi prioritas penanganan pada Tahun 2024.
"Kota Putussibau itu wajah Kapuas Hulu, apalagi saat ini sedang dibangun waterfront yang luar biasa, jika jalan dalam kota tidak ditangani akan terlihat kumuh," katanya.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengakui banyak sejumlah masukan dan usulan DPRD Kapuas Hulu pada pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024, salah satunya infrastruktur jalan dan jembatan serta air bersih, termasuk fasilitas pertanian dan pendidikan serta kesehatan.
Fransiskus menjelaskan prioritas pembangunan Kapuas Hulu Tahun 2024 penanganan infrastruktur jalan dan jembatan.
"Kami memang fokuskan pembangunan jalan dan jembatan,masih banyak jalan desa dan kecamatan yang perlu penanganan serius, oleh sebab itu kami terus berupaya," ucapnya.
Ia mengatakan untuk pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya bersumber dari anggaran daerah.
Sejumlah ruas jalan di Kapuas Hulu juga telah dibantu oleh pemerintah pusat melalui APBN Kementerian PUPR serta kebijakan anggaran melalui Inpres dan juga ada bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
"Cukup banyak anggaran pusat dan provinsi membantu Kapuas Hulu, tetapi memang kondisi geografis luas wilayah dan keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pembangunan, namun sudah banyak juga ruas jalan yang sudah dibangun," jelas Fransiskus.
Fransiskus berharap perjuangan untuk membangun Kapuas Hulu terus dilakukan secara bersama-sama dengan semua pihak terutama DPRD Kapuas Hulu.
"Yang jelas kita harus terus bersinergi membangun daerah terutama berkaitan infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menuju Kapuas Hulu hebat," kata Fransiskus.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Masih banyak ruas jalan di perbatasan yang kondisinya memprihatinkan termasuk juga kebutuhan dasar air bersih yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah," kata Anggota DPRD Kapuas Hulu Yanto, di Putussibau Kapuas Hulu, Minggu.
Disampaikan Yanto, usulan pembangunan untuk daerah perbatasan seperti jalan, jembatan dan air bersih juga telah disampaikan pada Rapat Paripurna pembahasan APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.
Ia menyebutkan beberapa ruas jalan yang perlu mendapatkan penanganan serius Tahun 2024 yaitu ruas jalan Mataso menuju Desa Ulak Pauk di wilayah Kecamatan Embaloh Hulu dan juga sarana dan prasarana air bersih di daerah itu.
Selain itu, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta penempatan tenaga kesehatan dan pendidikan juga harus diprioritaskan ke daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan dan pendidikan.
"Kalau kita berbicara fasilitas kesehatan di tingkat desa sangat perlu diperhatikan berkaitan dengan Postu dan Polindes, itu adalah kewajiban pemerintah," kata Yanto yang juga sebagai juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat pembahasan APBD Kapuas Hulu.
Juru bicara Fraksi Persatuan Bangsa DPRD Kapuas Hulu Stefanus juga menyalurkan terkait kondisi jalan di perbatasan seperti di Empaik, Desa Ukit-Ukit dan jalan Nanga Kantuk-Merakai Kecamatan Puring Kencana.
Menurut Stefanus, di daerah perbatasan ada juga yang belum teraliri listrik seperti Sungai Antu, Sungai Mawang dan Desa Langau Kecamatan Puring Kencana.
Kemudian,di Kecamatan Empanang yang juga kesulitan mendapatkan air bersih sebab saat ini daerah tersebut juga dikelilingi perkebunan kelapa sawit.
"Bahkan Desa Sibau Hulu dan Sibau Hilir yang tidak jauh dari Kota Putussibau belum memiliki air bersih, sementara sumber air bersih untuk PDAM dari Potan melewati Sibau Hulu dan Sibau Hilir," katanya.
Aspirasi serupa terkait infrastruktur jalan dan jembatan juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Kapuas Hulu Saiful Anwar mengusulkan prioritas pembangunan jalan dan jembatan dan fasilitas pendukung di tempat wisata dengan harapan bisa menarik perhatian pengunjung.
"Kami minta pemerintah daerah fokus pengembangan pariwisata dengan membangun fasilitas pendukung jalan dan jembatan sebab Kapuas Hulu banyak potensi wisata yang dapat meningkatkan sumber pendapatan dan ekonomi masyarakat," katanya.
Sedangkan, dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kapuas Hulu Joni Kamiso menyuarakan rusaknya sejumlah ruas jalan dalam kota di Kota Putussibau yang merupakan ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu.
Joni Kamiso mengusulkan agar Tahun 2024, ruas jalan Amin, Merdeka dan KS Tubun Putussibau menjadi prioritas penanganan pada Tahun 2024.
"Kota Putussibau itu wajah Kapuas Hulu, apalagi saat ini sedang dibangun waterfront yang luar biasa, jika jalan dalam kota tidak ditangani akan terlihat kumuh," katanya.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengakui banyak sejumlah masukan dan usulan DPRD Kapuas Hulu pada pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024, salah satunya infrastruktur jalan dan jembatan serta air bersih, termasuk fasilitas pertanian dan pendidikan serta kesehatan.
Fransiskus menjelaskan prioritas pembangunan Kapuas Hulu Tahun 2024 penanganan infrastruktur jalan dan jembatan.
"Kami memang fokuskan pembangunan jalan dan jembatan,masih banyak jalan desa dan kecamatan yang perlu penanganan serius, oleh sebab itu kami terus berupaya," ucapnya.
Ia mengatakan untuk pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya bersumber dari anggaran daerah.
Sejumlah ruas jalan di Kapuas Hulu juga telah dibantu oleh pemerintah pusat melalui APBN Kementerian PUPR serta kebijakan anggaran melalui Inpres dan juga ada bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
"Cukup banyak anggaran pusat dan provinsi membantu Kapuas Hulu, tetapi memang kondisi geografis luas wilayah dan keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pembangunan, namun sudah banyak juga ruas jalan yang sudah dibangun," jelas Fransiskus.
Fransiskus berharap perjuangan untuk membangun Kapuas Hulu terus dilakukan secara bersama-sama dengan semua pihak terutama DPRD Kapuas Hulu.
"Yang jelas kita harus terus bersinergi membangun daerah terutama berkaitan infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menuju Kapuas Hulu hebat," kata Fransiskus.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023