Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan, pemerintah pusat mengucurkan APBN melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp59 miliar dalam satu tahun, yang ditransfer ke rekening Puskesmas untuk mempercepat penanganan stunting di Kalbar.
"Kita juga mendorong setiap perusahaan menggunakan dana CSR mereka untuk membantu Posyandu dalam penanganan stunting di setiap desa. Dengan adanya sumber dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tenaga dan relawan kesehatan kita untuk bersama-sama mencegah stunting," kata Harisson di Pontianak, Kamis.
Harisson menjelaskan, sejak menjabat sebagai Pj Gubernur Kalbar, dirinya bersama PKK dan pihak terkait lainnya telah menjalankan program penurunan angka stunting dengan mengunjungi Pos Pelayanan Terpadu di seluruh Kalimantan Barat. Langkah-langkah termasuk edukasi gizi, sosialisasi makanan sehat, pembagian makanan bergizi, dan melibatkan stakeholder terkait.
Dia menjelaskan pula bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat gangguan gizi kronis.
Ia menekankan pentingnya perhatian pada gizi anak sejak janin hingga usia dua tahun karena memengaruhi pertumbuhan otak.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar itu juga menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya tugas pemerintah, melainkan juga melibatkan peran ibu-ibu PKK, perusahaan, dan instansi lain. Program pemerintah fokus pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan investasi.
Pj Ketua TP PKK Kalbar Windy Prihastari menambahkan, PKK memiliki program khusus untuk mendukung penanganan stunting di 2024.
Mereka berupaya meningkatkan pengetahuan ibu-ibu, remaja putri, dan ibu hamil tentang gizi dan pola asuh anak.
Windy memaparkan menu pendamping ASI yang penting untuk pencegahan stunting.
Panggilan kepada masyarakat Kalimantan Barat untuk bersama-sama menyukseskan penurunan angka stunting, dengan aksi "Serbu Posyandu," menjadi pesan penting dari PKK Kalbar.
"Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing tinggi," kata Windy.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Kita juga mendorong setiap perusahaan menggunakan dana CSR mereka untuk membantu Posyandu dalam penanganan stunting di setiap desa. Dengan adanya sumber dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tenaga dan relawan kesehatan kita untuk bersama-sama mencegah stunting," kata Harisson di Pontianak, Kamis.
Harisson menjelaskan, sejak menjabat sebagai Pj Gubernur Kalbar, dirinya bersama PKK dan pihak terkait lainnya telah menjalankan program penurunan angka stunting dengan mengunjungi Pos Pelayanan Terpadu di seluruh Kalimantan Barat. Langkah-langkah termasuk edukasi gizi, sosialisasi makanan sehat, pembagian makanan bergizi, dan melibatkan stakeholder terkait.
Dia menjelaskan pula bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat gangguan gizi kronis.
Ia menekankan pentingnya perhatian pada gizi anak sejak janin hingga usia dua tahun karena memengaruhi pertumbuhan otak.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar itu juga menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya tugas pemerintah, melainkan juga melibatkan peran ibu-ibu PKK, perusahaan, dan instansi lain. Program pemerintah fokus pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan investasi.
Pj Ketua TP PKK Kalbar Windy Prihastari menambahkan, PKK memiliki program khusus untuk mendukung penanganan stunting di 2024.
Mereka berupaya meningkatkan pengetahuan ibu-ibu, remaja putri, dan ibu hamil tentang gizi dan pola asuh anak.
Windy memaparkan menu pendamping ASI yang penting untuk pencegahan stunting.
Panggilan kepada masyarakat Kalimantan Barat untuk bersama-sama menyukseskan penurunan angka stunting, dengan aksi "Serbu Posyandu," menjadi pesan penting dari PKK Kalbar.
"Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing tinggi," kata Windy.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024