Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat(Kalbar) Faisal Riza mengatakan pihaknya melakukan pemetaan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) yang memiliki risiko tinggi dalam pendistribusian logistik untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Pemetaan tersebut melibatkan semua pengawas hingga di tingkat desa/kelurahan. Hasil pemetaan menunjukkan sekitar 2.760 TPS di Kalbar yang tergolong rawan dalam pendistribusian logistik Pemilu dari total 17.626 TPS di seluruh Kalbar," kata Faisal Riza di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, 15 persen dari total TPS di Kalbar diidentifikasi sebagai rawan pendistribusian logistik, yang setara dengan sekitar 2.760 TPS
Faisal menjelaskan bahwa TPS yang termasuk dalam kategori rawan tersebut adalah pertama, TPS yang berlokasi di daerah dengan akses internet yang terbatas, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam distribusi informasi.
Kedua, TPS yang berada di lokasi terpencil atau sulit dijangkau. Ketiga, TPS yang rentan terhadap bencana banjir atau longsor.
"Keempat, TPS yang sulit dijangkau melalui sarana transportasi darat, misalnya harus melewati jalur laut, sungai, atau hutan," katanya.
Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap keamanan untuk memastikan logistik dapat didistribusikan dengan aman dan tidak tercecer.
"Kami melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik untuk dilaporkan kepada KPU agar langkah-langkah antisipatif dapat diambil," kata Faisal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Pemetaan tersebut melibatkan semua pengawas hingga di tingkat desa/kelurahan. Hasil pemetaan menunjukkan sekitar 2.760 TPS di Kalbar yang tergolong rawan dalam pendistribusian logistik Pemilu dari total 17.626 TPS di seluruh Kalbar," kata Faisal Riza di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, 15 persen dari total TPS di Kalbar diidentifikasi sebagai rawan pendistribusian logistik, yang setara dengan sekitar 2.760 TPS
Faisal menjelaskan bahwa TPS yang termasuk dalam kategori rawan tersebut adalah pertama, TPS yang berlokasi di daerah dengan akses internet yang terbatas, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam distribusi informasi.
Kedua, TPS yang berada di lokasi terpencil atau sulit dijangkau. Ketiga, TPS yang rentan terhadap bencana banjir atau longsor.
"Keempat, TPS yang sulit dijangkau melalui sarana transportasi darat, misalnya harus melewati jalur laut, sungai, atau hutan," katanya.
Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap keamanan untuk memastikan logistik dapat didistribusikan dengan aman dan tidak tercecer.
"Kami melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik untuk dilaporkan kepada KPU agar langkah-langkah antisipatif dapat diambil," kata Faisal.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024