Kalimantan Barat merupakan provinsi yang penduduknya terdiri dari beragam etnis dan agama. Mereka berasal dari berbagai suku dan pemeluk agama yang hidup berdampingan.
Data BPS tahun 2022 menunjukkan, jumlah penduduk Kalimantan Barat (Kalbar) sebanyak 5.541.376 jiwa, terdiri dari etnis Dayak 34,93 persen, Melayu 33,84 persen, Jawa 9,74 persen, Tionghoa 8,17 persen, Madura 6,27 persen, Bugis 3,13 persen dan 3,91 persen suku lainnya.
Dari berbagai etnis tersebut, yang beragama Islam 60,07 persen, 22,16 persen Katolik, 11,58 persen Protestan, 5,85 persen Buddha, 0,26 persen Konghucu dan 0,05 persen Hindu.
Dengan etnis dan agama yang beragam, di Kalbar pernah mengalami masa-masa kurang harmonisnya hubungan antarwarga. Setidaknya ada tujuh konflik antaretnis yang pernah terjadi, yakni pada 1952 di Semalantan, pada 1968 dan 1976 di Sungai Pinyuh, pada 1977 di Singkawang, pada 1983 di Sungai Ambawang, pada 1993 di Kota Pontianak, pada 1996 di Sanggau Ledo dan yang terakhir di Sambas pada 1999.
Namun begitu, dari pengalaman-pengalaman kelam tersebut, masyarakat Kalbar terus belajar untuk dapat hidup berdampingan dengan damai, saling menghargai dan menghormati. Masyarakat menyadari bahwa perdamaian dan kerukunan antaretnis adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang.
Melalui upaya-upaya rekonsiliasi, dialog, dan membangun rasa saling percaya, masyarakat Kalbar kini mampu mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut.
Bahkan, Kalimantan Barat saat ini dikenal sebagai contoh harmoni etnis dan agama di Indonesia. Masyarakatnya telah berhasil menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu dihormati dan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk dalam menyongsong pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Masyarakat Kalbar berkomitmen untuk berkolaborasi memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan damai dan aman, dengan melibatkan peran tokoh adat, tokoh agama, Forkopimda serta masyarakat.
Kegiatan Natal Oikumene Kalbar yang menghadirkan sejumlah perwakilan tokoh adat dan agama yang ada di Kalbar yang juga menyatakan sepakat untuk melaksanakan Pemilu Damai di Kalbar (ANTARA/Rendra Oxtora)
Seruan para tokoh
Di tengah heterogenitas masyarakat yang ada di Kalbar, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda lintas etnis dan pemerintah daerah bersinergi untuk menciptakan pesta demokrasi demi keberlanjutan estafet kepemimpinan nasional. Para tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat ini memegang peran penting dalam mengawal kesuksesan proses demokrasi.
Mereka menyerukan seluruh warga hidup berdampingan secara damai, tidak hanya saat menghadapi pesta demokrasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Provinsi Kalbar, Prof. Chairil Effendy mengakui bahwa pada Pemilu Serentak 2024 akan memilih legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, DPR RI, DPD, hingga pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga akan banyak kepentingan yang muncul.
"Kami menyadari potensi kerawanan di setiap daerah. Namun, kami bersama tokoh masyarakat, agama dan adat berkomitmen untuk menetralisir potensi konflik, bekerja sama dengan pihak kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah," katanya.
Optimisme tersebut tidak datang tanpa alasan. Berkaca pada Pilkada 2018, Kalbar mampu menjaga kondisi dan situasi yang kondusif meskipun masuk dalam tiga besar indeks kerawanan pemilu. Hal ini berkat kerja sama semua pihak dan kedewasaan berpikir masyarakat yang mampu meminimalisir politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan).
Partisipasi aktif partai politik dalam menetralisir potensi konflik juga sangat penting. Mereka bekerja sama dengan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga lainnya untuk menjaga pemilu tetap menjadi ajang demokrasi yang sehat.
Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu, diharapkan mampu menjalankan secara profesional untuk memastikan integritas pemilu.
Terkait upaya menciptakan pemilu damai, tokoh pemuda Dayak Kalbar, Karolin Margret Natasa mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi penyebaran berita hoaks dengan tidak menyebarkannya lebih lanjut. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di tengah pesta demokrasi.
"Kami dari masyarakat Dayak jelas menginginkan pemilu ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai. Karena itu, kita mengajak kepada seluruh masyarakat Dayak dan dari suku lainnya, untuk bersama-sama mewujudkan hal tersebut," kata Karolin.
Semua kontenstan yang mengikuti kontestasi Pemilu 2024 agar berpolitik secara santun dan bermartabat, guna menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai.
Hal senada juga diungkapkan tokoh pemuda Tionghoa Kalbar, Steven Greatness yang mengatakan bahwa sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang beragam, pihaknya berkomitmen mewujudkan pemilu yang adil dan inklusif sebagai landasan membangun masyarakat yang berkeadilan dan harmoni.
KPU dan Bawaslu harus bekerja transparan dan terbuka untuk menerima masukan dan keluhan dari masyarakat secara efektif. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam pemilu sangat penting karena setiap suara memiliki nilai yang sama dan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan masa depan bangsa ini.
Pesan untuk menjaga harmonisasi juga diserukan Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalbar Sukiryanto yang telah menggelar konsolidasi internal bersama pengurus IKBM Kalbar.
Para pengurus IKBM Kalbar diharapkan tidak termakan isu-isu yang bisa memecah belah organisasi, pengurus dan masyarakat dari suku lainnya yang ada di Kalbar. IKBM terus merapatkan barisan dalam menyukseskan Pemilu 2024.
Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalimantan Barat, Ria Norsan menyatakan bahwa ppara ulama dan tokoh agama berperan penting dalam tahun politik ini untuk berkontribusi dalam kepentingan nasional, menciptakan pemilu damai meski berbeda-beda dalam pandangan politik.
"Harapan kami adalah pelaksanaan pemilu berjalan damai, dengan menerapkan prinsip langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil, sehingga masyarakat juga perçaya dengan proses pemilu ini,” ucapnya.
Uskup Agung Pontianak Mgr. Agustinus Agus menanggapi diselenggarakannya pesta demokrasi lima tahunan di Tanah Air menekankan pentingnya menjalani pesta demokrasi dengan kegembiraan dan memprioritaskan persatuan, serta menangkal kebencian antarsesama.
Umat Katolik harus menjadi masyarakat Indonesia yang mendukung pemerintah, termasuk mendukung Pemilu 2024 dengan menjaga suasana tetap damai dan harmonis.
Sedangkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat, Ibrahim, mengajak seluruh umat untuk ikut serta dalam menjaga kerukunan, mensosialisasikan pemilu, memberikan pengawasan partisipatif, meningkatkan literasi politik, menangkal politisasi agama, dan menyejukkan umat dari hoaks serta ujaran kebencian guna situasi yang kondusif.
Selain seruan dari para tokoh untuk menciptakan situasi Pemilu 2024 yang damai, berbagai pihak terkait di Provinsi Seribu Sungai ini juga telah mengelar dua kali deklarasi pemilu damai yang dihadiri Forkopimda, yakni (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI H Iwan Setiawan, dan Kapolda Kalbar, Irjen Polisi Pipit Rismanto, serta pihak terkait.
KPU bersama seluruh jajaran pihaknya bertekad menciptakan Pemilu 2024 dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat, demikian Ketua KPU Kalbar, MS Budi.
Sebanyak 3.958.561 warga Kalbar tercatat sebagai pemilih tetap Pemilu 2024, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 2.017.565 orang dan perempuan 1.940.996 orang. Para pemilih tersebut akan menyalurkan hak suara di 7.626 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 14 kabupaten dan kota di provinsi dengan Ibu Kota Pontianak ini.
