Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengatakan pemerintah daerah harus terus menyoroti masalah kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayah masing-masing dengan melakukan berbagai program dan kegiatan penanggulangan.
"Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kalbar masih mencapai 7,97 persen, dengan 10,47 persen di antaranya merupakan penduduk miskin ekstrem. Angka ini dinilai masih tinggi dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak," katanya di Kapuas Hulu, Selasa.
Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan inisiasi berbagai program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program-program unggulan, seperti Kredit Usaha Mikro (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya telah dicanangkan untuk mengatasi masalah ini.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Harisson menyoroti peran sekretaris daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan program-program intervensi stunting di daerah masing-masing.
"Tinggal Dinas Kesehatan aja yang rajin-rajin nanti memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu, apa sih yang harus diberikan kepada anak-anak," ujarnya.
Ia mengharapkan Rapat Koordinasi Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Rakorwil Forsesdasi) dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang konkret dan terukur untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, dan pencegahan di Kalbar.
"Dengan semangat dan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan Kalbar yang maju, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan dan stunting," katanya.
Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama semua pihak, dia mengharapkan, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting di Kalimantan Barat dapat berjalan efektif dan merata, sehingga menjadikan Kalbar sebagai daerah yang sejahtera bagi seluruh warga.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kalbar masih mencapai 7,97 persen, dengan 10,47 persen di antaranya merupakan penduduk miskin ekstrem. Angka ini dinilai masih tinggi dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak," katanya di Kapuas Hulu, Selasa.
Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan inisiasi berbagai program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program-program unggulan, seperti Kredit Usaha Mikro (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya telah dicanangkan untuk mengatasi masalah ini.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Harisson menyoroti peran sekretaris daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan program-program intervensi stunting di daerah masing-masing.
"Tinggal Dinas Kesehatan aja yang rajin-rajin nanti memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu, apa sih yang harus diberikan kepada anak-anak," ujarnya.
Ia mengharapkan Rapat Koordinasi Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Rakorwil Forsesdasi) dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang konkret dan terukur untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, dan pencegahan di Kalbar.
"Dengan semangat dan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan Kalbar yang maju, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan dan stunting," katanya.
Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama semua pihak, dia mengharapkan, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting di Kalimantan Barat dapat berjalan efektif dan merata, sehingga menjadikan Kalbar sebagai daerah yang sejahtera bagi seluruh warga.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024