Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satlinmas dapat bekerja sama dan bersinergi dengan TNI/Polri menjaga stabilitas keamanan, khususnya pasca pemungutan suara yang berpotensi dapat menimbulkan konflik.
"Selama pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, Satpol PP dan Satlinmas berperan penting dalam menciptakan situasi yang kondusif. Meskipun terdapat beberapa tps yang mengalami gangguan keamanan, pemungutan suara secara umum berjalan lancar," kata Harisson saat memimpin upacara peringatan HUT ke-74 Satpol PP di Pontianak, Jumat.
Pada kesempatan itu, Harisson memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas atas dedikasi dalam mendukung ketertiban masyarakat pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Adapun ancaman faktual pada masa penghitungan suara adalah penolakan hasil pemilu, provokasi terhadap hasil-hasil pemilu, kerusuhan massa, serta teror dan sabotase," tuturnya.
Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor ketidakpuasan peserta pemilu terhadap hasil penghitungan suara.
"Untuk itu, Saya menekankan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas di daerah agar selalu bersikap proaktif mencermati kondisi dan dinamika di wilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan dengan mengedepankan humanisme dalam pelaksanaan tugas di lapangan," katanya.
Harisson menambahkan, pada peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindung Masyarakat ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi Negara, abdi Masyarakat, dan abdi Pemerintah dengan semangat, kompetensi, dan profesionalitas yang semakin mumpuni.
"Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan peran besar Satpol PP dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah, karena ini sudah jelas perannya jadi kita minta Satpol PP bisa tugas dan fungsinya dengan baik," kata Harisson.
Dia menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun menunjukkan bahwa jumlah anggota Satpol PP di seluruh Indonesia mencapai 105.872 personil, dengan status kepegawaian 29.895 merupakan PNS dan 75.977 diantaranya Non ASN. Selain itu, jumlah anggota Satlinmas di seluruh Indonesia mencapai 1.224.990 personil.
"Peran strategis Satpol PP terbukti saat pelaksanaan tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, di mana Satpol PP membantu dalam penertiban alat peraga kampanye (apk) dan distribusi logistik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Selama pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, Satpol PP dan Satlinmas berperan penting dalam menciptakan situasi yang kondusif. Meskipun terdapat beberapa tps yang mengalami gangguan keamanan, pemungutan suara secara umum berjalan lancar," kata Harisson saat memimpin upacara peringatan HUT ke-74 Satpol PP di Pontianak, Jumat.
Pada kesempatan itu, Harisson memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas atas dedikasi dalam mendukung ketertiban masyarakat pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Adapun ancaman faktual pada masa penghitungan suara adalah penolakan hasil pemilu, provokasi terhadap hasil-hasil pemilu, kerusuhan massa, serta teror dan sabotase," tuturnya.
Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor ketidakpuasan peserta pemilu terhadap hasil penghitungan suara.
"Untuk itu, Saya menekankan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas di daerah agar selalu bersikap proaktif mencermati kondisi dan dinamika di wilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan dengan mengedepankan humanisme dalam pelaksanaan tugas di lapangan," katanya.
Harisson menambahkan, pada peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindung Masyarakat ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi Negara, abdi Masyarakat, dan abdi Pemerintah dengan semangat, kompetensi, dan profesionalitas yang semakin mumpuni.
"Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan peran besar Satpol PP dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah, karena ini sudah jelas perannya jadi kita minta Satpol PP bisa tugas dan fungsinya dengan baik," kata Harisson.
Dia menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun menunjukkan bahwa jumlah anggota Satpol PP di seluruh Indonesia mencapai 105.872 personil, dengan status kepegawaian 29.895 merupakan PNS dan 75.977 diantaranya Non ASN. Selain itu, jumlah anggota Satlinmas di seluruh Indonesia mencapai 1.224.990 personil.
"Peran strategis Satpol PP terbukti saat pelaksanaan tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, di mana Satpol PP membantu dalam penertiban alat peraga kampanye (apk) dan distribusi logistik," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024