Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kemenkeu Putussibau Sri Winarno mengatakan belanja APBN di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, hingga periode Februari 2024 mencapai Rp288,56 miliar atau 14,42 persen dari pagu 2024 sebesar Rp2,1 triliun.
Menurut dia, realisasi itu meningkat dibandingkan periode sama 2023 yang mencapai 11,51 persen.
"Akselerasi pelaksanaan APBN yang bagus di awal tahun ini diharapkan dapat lebih mendukung layanan pemerintahan maupun mendukung pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu," katanya di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalbar, Rabu.
Winarno menyebutkan realisasi belanja pemerintah pusat yaitu satuan kerja kementerian dan lembaga mencapai Rp58,35 miliar atau 16,96 persen dari pagu Rp 343,99 miliar.
Sedangkan, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp230,2 miliar atau 13,89 persen dari pagu Rp1,7 triliun.
"Secara keseluruhan hingga akhir Februari 2024 realisasi belanja APBN yang disalurkan oleh KPPN Putussibau untuk Kabupaten Kapuas Hulu naik 2,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2023," katanya.
Selain itu, Winarno juga mengatakan sampai akhir Februari 2024, realisasi belanja yang tertinggi yakni belanja barang sebesar 34,24 persen.
Kemudian, belanja pegawai sebesar 13,16 persen dan belanja modal baru terserap 0,21 persen.
Menurutnya, realisasi belanja barang telah melampaui target triwulan I sebesar 15 persen, yang didorong oleh tingginya realisasi Satker Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sehubungan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ia pun berharga serapan APBN 2024 semakin meningkat sebelum akhir tahun nanti, sehingga pemanfaatannya lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.
"Kami juga ingatkan agar satker kementerian dan lembaga menindaklanjuti temuan BPK dalam pengelolaan rekening belum memanfaatkan cash management system (CMS)," sebut Winarno.
Baca juga: Pemerintah terus pantau APBN untuk lanjutkan bantuan pangan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
Menurut dia, realisasi itu meningkat dibandingkan periode sama 2023 yang mencapai 11,51 persen.
"Akselerasi pelaksanaan APBN yang bagus di awal tahun ini diharapkan dapat lebih mendukung layanan pemerintahan maupun mendukung pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu," katanya di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalbar, Rabu.
Winarno menyebutkan realisasi belanja pemerintah pusat yaitu satuan kerja kementerian dan lembaga mencapai Rp58,35 miliar atau 16,96 persen dari pagu Rp 343,99 miliar.
Sedangkan, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp230,2 miliar atau 13,89 persen dari pagu Rp1,7 triliun.
"Secara keseluruhan hingga akhir Februari 2024 realisasi belanja APBN yang disalurkan oleh KPPN Putussibau untuk Kabupaten Kapuas Hulu naik 2,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2023," katanya.
Selain itu, Winarno juga mengatakan sampai akhir Februari 2024, realisasi belanja yang tertinggi yakni belanja barang sebesar 34,24 persen.
Kemudian, belanja pegawai sebesar 13,16 persen dan belanja modal baru terserap 0,21 persen.
Menurutnya, realisasi belanja barang telah melampaui target triwulan I sebesar 15 persen, yang didorong oleh tingginya realisasi Satker Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sehubungan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ia pun berharga serapan APBN 2024 semakin meningkat sebelum akhir tahun nanti, sehingga pemanfaatannya lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.
"Kami juga ingatkan agar satker kementerian dan lembaga menindaklanjuti temuan BPK dalam pengelolaan rekening belum memanfaatkan cash management system (CMS)," sebut Winarno.
Baca juga: Pemerintah terus pantau APBN untuk lanjutkan bantuan pangan
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024