Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menjadikan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai percontohan "Kampung Keluarga Berencana (KB) 2024" bagi kota dan kabupaten lainnya.
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo didampingi Bupati Banjar Saidi Mansyur dan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Banjar Nurgita Tiyas meluncurkan program pencegahan stunting di Martapura, Jumat.
"Kami sangat mengapresiasi yang telah dilakukan Bupati Banjar serta jajaran karena menjadikan semua desa dan kelurahan jadi 'Kampung KB' yang tentu berperan mencegah stunting," ujar Hasto.
Menurut Hasto, Kabupaten Banjar menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menyiapkan kawasan khusus untuk mencegah kasus stunting atau tengkes.
Hasto mengharapkan keberadaan "Kampung KB" didukung seluruh masyarakat sehingga target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mewujudkan penurunan stunting di bawah angka nasional bisa terwujud sesuai harapan.
"Program ini membuat pekerjaan Pemkab Banjar menjadi lebih ringan karena melibatkan masyarakat pada upaya bersama menurunkan angka stunting demi mewujudkan generasi yang berkualitas," ungkapnya.
Bupati Saidi Mansyur mengatakan "Kampung KB" akan diawasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.
"'Kampung KB' diwujudkan dan diharapkan pada masa mendatang tidak ada lagi kasus stunting agar pemerintah pusat maupun daerah bisa lebih fokus merealisasikan program pembangunan," katanya.
Saidi menuturkan pemerintah fokus terhadap penanganan masalah dan isu strategis, seperti prevalensi stunting masih tinggi dan angka kelahiran menurut kelompok umur ibu.
"Namun melalui semangat gotong-royong dan kerja keras yang sudah dijalankan pemerintah baik pusat maupun daerah berhasil mencapai target sehingga diharapkan ke depan semakin menekan stunting," ujarnya.
Menurut Saidi, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya seperti pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merata hingga desa serta program Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi.
Kemudian, program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang diharapkan maksimal dalam penanganan kasus stunting apabila terjadi.
Pemkab Banjar berhasil menurunkan angka stunting dari 40,6 persen tahun 2021 menjadi 26 persen pada tahun 2022. "Semoga tahun 2023 bisa mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 14 persen," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo didampingi Bupati Banjar Saidi Mansyur dan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Banjar Nurgita Tiyas meluncurkan program pencegahan stunting di Martapura, Jumat.
"Kami sangat mengapresiasi yang telah dilakukan Bupati Banjar serta jajaran karena menjadikan semua desa dan kelurahan jadi 'Kampung KB' yang tentu berperan mencegah stunting," ujar Hasto.
Menurut Hasto, Kabupaten Banjar menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menyiapkan kawasan khusus untuk mencegah kasus stunting atau tengkes.
Hasto mengharapkan keberadaan "Kampung KB" didukung seluruh masyarakat sehingga target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mewujudkan penurunan stunting di bawah angka nasional bisa terwujud sesuai harapan.
"Program ini membuat pekerjaan Pemkab Banjar menjadi lebih ringan karena melibatkan masyarakat pada upaya bersama menurunkan angka stunting demi mewujudkan generasi yang berkualitas," ungkapnya.
Bupati Saidi Mansyur mengatakan "Kampung KB" akan diawasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.
"'Kampung KB' diwujudkan dan diharapkan pada masa mendatang tidak ada lagi kasus stunting agar pemerintah pusat maupun daerah bisa lebih fokus merealisasikan program pembangunan," katanya.
Saidi menuturkan pemerintah fokus terhadap penanganan masalah dan isu strategis, seperti prevalensi stunting masih tinggi dan angka kelahiran menurut kelompok umur ibu.
"Namun melalui semangat gotong-royong dan kerja keras yang sudah dijalankan pemerintah baik pusat maupun daerah berhasil mencapai target sehingga diharapkan ke depan semakin menekan stunting," ujarnya.
Menurut Saidi, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya seperti pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merata hingga desa serta program Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi.
Kemudian, program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang diharapkan maksimal dalam penanganan kasus stunting apabila terjadi.
Pemkab Banjar berhasil menurunkan angka stunting dari 40,6 persen tahun 2021 menjadi 26 persen pada tahun 2022. "Semoga tahun 2023 bisa mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 14 persen," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024