Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjadi sasaran studi tiru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), karena sukses melakukan percepatan penurunan stunting.
"Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sambas melakukan studi tiru ke TPPS Kota Pontianak karena keberhasilan penurunan stunting yang konsisten yakni dari 24,4 persen (2021) menjadi 19,7 persen (2022), dan 16,7 persen pada 2023," ujar Kepala Bappeda Pontianak Sidig Handanu Widoyono yang menerima rombongan TPPS Kabupaten Sambas, Selasa
Ia menjelaskan target 14 persen stunting di Kota Pontianak pada akhir 2024 pun kian realistis. Apalagi Kota Pontianak sempat diganjar insentif fiskal dari pemerintah pusat, sehingga menarik bagi TPPS Kabupaten Sambas datang.
“Hal-hal yang menyebabkan Kota Pontianak penurunan stuntingnya itu konsisten, salah satunya adalah penerapan delapan aksi konvergensi,” katanya.
Ia menjelaskan kolaborasi lintas sektor dalam aksi konvergensi tersebut berjalan baik. Wali Kota Pontianak hingga seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah, memiliki fokus yang sama, mulai dari upaya spesifik seperti pemberian bantuan makanan, hingga dari aspek sanitasi dan air bersih yang layak. Di beberapa daerah, akses sanitasi dan air bersih yang layak masih rendah.
“Untuk Kota Pontianak kebetulan sangat tinggi dan itu berdampak kepada percepatan penurunan stunting,” sebutnya.
Di sisi lain, peran swasta dan instansi vertikal turut membantu percepatan penurunan stunting di Pontianak. Akses yang mudah dan pelayanan publik yang baik, membuat konsistensi pada penurunan stunting terjaga. Dalam kerangka makro, upaya Pemkot Pontianak dalam penurunan angka kemiskinan dan mengendalikan inflasi membuat daya beli masyarakat bisa terjaga.
“Semua itu berperan karena stunting ini kaitannya dengan makan dan minum. Ketika masyarakat belanjanya cukup, maka kebutuhan untuk rumah tangganya cukup dan untuk anak-anaknya cukup,” kata Sidig Handanu.
Kepala Bidang Pembangunan Sektoral Bappeda Pontianak Barsuni menambahkan salah satu pendukung penurunan stunting lainnya adalah Sistem Informasi Penurunan Stunting (SMART) di Kota Pontianak. Ketersediaan data yang baik, membuat intervensi tepat sasaran. Sistem sudah dilengkapi dengan berbagai data pelengkap, seperti titik lokasi, dokumentasi bangunan rumah, sanitasi, dan sebagainya.
“Mereka TPPS Sambas sepakat akan mereplikasi alat kerja atau Sistem Informasi Penurunan Stunting di Kota Pontianak untuk diterapkan di Kabupaten Sambas, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di sana,” sebut Barsuni.
Manajemen data jadi salah satu perhatian. TPPS Sambas ingin mengetahui bagaimana teknis TPPS Pontianak bisa mendapatkan data-data tersebut.
Ia mengatakan ke depan data dalam SMART semakin lengkap. Tidak hanya berisi data keluarga stunting, tetapi juga keluarga berisiko stunting dan data lainnya.
“Seperti arahan dari Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar untuk zero stunting di setiap kabupaten dan kota di Kalbar, dengan pendataan yang benar dan tepat sasaran,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sambas melakukan studi tiru ke TPPS Kota Pontianak karena keberhasilan penurunan stunting yang konsisten yakni dari 24,4 persen (2021) menjadi 19,7 persen (2022), dan 16,7 persen pada 2023," ujar Kepala Bappeda Pontianak Sidig Handanu Widoyono yang menerima rombongan TPPS Kabupaten Sambas, Selasa
Ia menjelaskan target 14 persen stunting di Kota Pontianak pada akhir 2024 pun kian realistis. Apalagi Kota Pontianak sempat diganjar insentif fiskal dari pemerintah pusat, sehingga menarik bagi TPPS Kabupaten Sambas datang.
“Hal-hal yang menyebabkan Kota Pontianak penurunan stuntingnya itu konsisten, salah satunya adalah penerapan delapan aksi konvergensi,” katanya.
Ia menjelaskan kolaborasi lintas sektor dalam aksi konvergensi tersebut berjalan baik. Wali Kota Pontianak hingga seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah, memiliki fokus yang sama, mulai dari upaya spesifik seperti pemberian bantuan makanan, hingga dari aspek sanitasi dan air bersih yang layak. Di beberapa daerah, akses sanitasi dan air bersih yang layak masih rendah.
“Untuk Kota Pontianak kebetulan sangat tinggi dan itu berdampak kepada percepatan penurunan stunting,” sebutnya.
Di sisi lain, peran swasta dan instansi vertikal turut membantu percepatan penurunan stunting di Pontianak. Akses yang mudah dan pelayanan publik yang baik, membuat konsistensi pada penurunan stunting terjaga. Dalam kerangka makro, upaya Pemkot Pontianak dalam penurunan angka kemiskinan dan mengendalikan inflasi membuat daya beli masyarakat bisa terjaga.
“Semua itu berperan karena stunting ini kaitannya dengan makan dan minum. Ketika masyarakat belanjanya cukup, maka kebutuhan untuk rumah tangganya cukup dan untuk anak-anaknya cukup,” kata Sidig Handanu.
Kepala Bidang Pembangunan Sektoral Bappeda Pontianak Barsuni menambahkan salah satu pendukung penurunan stunting lainnya adalah Sistem Informasi Penurunan Stunting (SMART) di Kota Pontianak. Ketersediaan data yang baik, membuat intervensi tepat sasaran. Sistem sudah dilengkapi dengan berbagai data pelengkap, seperti titik lokasi, dokumentasi bangunan rumah, sanitasi, dan sebagainya.
“Mereka TPPS Sambas sepakat akan mereplikasi alat kerja atau Sistem Informasi Penurunan Stunting di Kota Pontianak untuk diterapkan di Kabupaten Sambas, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di sana,” sebut Barsuni.
Manajemen data jadi salah satu perhatian. TPPS Sambas ingin mengetahui bagaimana teknis TPPS Pontianak bisa mendapatkan data-data tersebut.
Ia mengatakan ke depan data dalam SMART semakin lengkap. Tidak hanya berisi data keluarga stunting, tetapi juga keluarga berisiko stunting dan data lainnya.
“Seperti arahan dari Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar untuk zero stunting di setiap kabupaten dan kota di Kalbar, dengan pendataan yang benar dan tepat sasaran,” katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024