Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sundoyo menyebutkan pentingnya kontrasepsi (KB) pria atau vasektomi ditanggung dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Sekarang yang menjadi persoalan, kalau metode operasi pria -MOP- atau vasektomi menjadi pilihan dan tidak ada indikasi medis, ini masih belum bisa diklaim dan dibayar oleh JKN. Maka, ini harus jadi perhatian kita bersama, bagaimana agar kontrasepsi pilihan pria ini juga bagian dari manfaat JKN," katanya dalam seminar nasional memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, jika vasektomi ditanggung dalam JKN, maka akan ada peningkatan partisipasi pria menjadi akseptor KB, yang selama ini masih dianggap kurang karena minimnya pilihan metode dan alat kontrasepsi yang tersedia.
“Teknologi kontrasepsi telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Inovasi dalam metode kontrasepsi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, tetapi juga menekankan pada keamanan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan, serta meminimalisasi efek samping," ujarnya.
Ia menegaskan, BKKBN terus menjalin komunikasi dengan BPJS Kesehatan agar vasektomi dapat masuk ke dalam manfaat JKN.
Sundoyo juga menyadari bahwa pilihan kontrasepsi pria di Indonesia yang tersedia masih terbatas pada vasektomi dan kondom, sehingga perlu riset lebih lanjut untuk menyediakan pilihan kontrasepsi yang lebih banyak bagi pria.
Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin mengatakan, riset kontrasepsi suntik pada pria bisa menjadi suatu kebijakan khusus di BKKBN, namun masih perlu riset lebih lanjut sebelum diproduksi massal.
"Sesungguhnya ini -suntik KB pada pria- bukan riset yang awal. Jadi, riset yang tinggal selangkah lagi untuk produksi," ucapnya.
Ia mengemukakan, apabila sudah ada riset lanjutan dengan melibatkan sampel yang lebih banyak, pasti dapat menjadi kebijakan baru sebagai salah satu opsi dalam kontrasepsi pria selain vasektomi dan kondom.
Riset selanjutnya, kata Wahidin, tidak hanya melibatkan BKKBN, tetapi juga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Sekarang yang menjadi persoalan, kalau metode operasi pria -MOP- atau vasektomi menjadi pilihan dan tidak ada indikasi medis, ini masih belum bisa diklaim dan dibayar oleh JKN. Maka, ini harus jadi perhatian kita bersama, bagaimana agar kontrasepsi pilihan pria ini juga bagian dari manfaat JKN," katanya dalam seminar nasional memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, jika vasektomi ditanggung dalam JKN, maka akan ada peningkatan partisipasi pria menjadi akseptor KB, yang selama ini masih dianggap kurang karena minimnya pilihan metode dan alat kontrasepsi yang tersedia.
“Teknologi kontrasepsi telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Inovasi dalam metode kontrasepsi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, tetapi juga menekankan pada keamanan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan, serta meminimalisasi efek samping," ujarnya.
Ia menegaskan, BKKBN terus menjalin komunikasi dengan BPJS Kesehatan agar vasektomi dapat masuk ke dalam manfaat JKN.
Sundoyo juga menyadari bahwa pilihan kontrasepsi pria di Indonesia yang tersedia masih terbatas pada vasektomi dan kondom, sehingga perlu riset lebih lanjut untuk menyediakan pilihan kontrasepsi yang lebih banyak bagi pria.
Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin mengatakan, riset kontrasepsi suntik pada pria bisa menjadi suatu kebijakan khusus di BKKBN, namun masih perlu riset lebih lanjut sebelum diproduksi massal.
"Sesungguhnya ini -suntik KB pada pria- bukan riset yang awal. Jadi, riset yang tinggal selangkah lagi untuk produksi," ucapnya.
Ia mengemukakan, apabila sudah ada riset lanjutan dengan melibatkan sampel yang lebih banyak, pasti dapat menjadi kebijakan baru sebagai salah satu opsi dalam kontrasepsi pria selain vasektomi dan kondom.
Riset selanjutnya, kata Wahidin, tidak hanya melibatkan BKKBN, tetapi juga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI).
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024