Biaya Kontrasepsi Jangka Panjang Ditanggung BPJS

Pontianak (ANTARA Kalbar) - Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan menanggung seluruh biaya untuk metode kontrasepsi jangka panjang jenis vasektomi, tubektomi dan IUD.

"Untuk implant, masih dalam tahap pembahasan bersama," kata Deputi Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN Pusat, Yulianto Wicaksono di Pontianak, Jumat.

Saat ini, BKKBN tidak mampu untuk menanggung semua biaya pelayanan MKJP karena keterbatasan anggaran.

"Misalnya kita baru mampu menanggung sebesar Rp550 ribu per orang, tetapi biaya yang dikenakan lebih tinggi. Di RSUD dr Soedarso misalnya, Rp1,5 juta," ungkap dia.

Pemerintah daerah, kata Yulianto Wicaksono, masih mengenakan biaya-biaya untuk program metode kontrasepsi jangka panjang karena masuk dalam pendapatan asli daerah.

"Kita tidak mampu untuk menanggung semuanya," kata dia. Melalui BPJS yang rencananya mulai beroperasi pada tahun 2014, BKKBN akan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk metode kontrasepsi jangka panjang itu.

Ia menegaskan, metode kontrasepsi jangka panjang akan menjadi fokus program KB di Indonesia di waktu mendatang.

(T011)