Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan hingga saat ini masih banyak pelaku usaha di sektor perikanan yang belum mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah yang menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.
"Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada menjadi kendala besar dalam mengelola potensi perikanan yang sebenarnya sangat besar di Kalimantan Barat," kata Harisson di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711, termasuk perairan Kalimantan Barat, mencapai 1.306.379 ton per tahun. Namun, potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 10 persen oleh nelayan lokal.
Selain rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, Harisson menyebutkan sejumlah tantangan lain yang turut menghambat pengelolaan perikanan, seperti rumitnya koordinasi antarinstansi, perubahan regulasi yang cepat, kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, keterbatasan sarana dan prasarana perikanan tangkap, serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang belum merata.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan, serta USAID Ber-IKAN, sepakat membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan di Kalimantan Barat.
Komite ini bertujuan meningkatkan sinergi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Selain itu, komite juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan implementasi regulasi berjalan lebih efektif.
“Melalui Komite Pengelola Bersama Perikanan, kita ingin membangun tata kelola perikanan yang lebih baik, berbasis regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Kepatuhan pelaku usaha adalah kunci agar pengelolaan potensi kelautan kita bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Harisson.
Dia optimistis dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, potensi perikanan Kalimantan Barat dapat dimaksimalkan sekaligus tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah tersebut.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada menjadi kendala besar dalam mengelola potensi perikanan yang sebenarnya sangat besar di Kalimantan Barat," kata Harisson di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711, termasuk perairan Kalimantan Barat, mencapai 1.306.379 ton per tahun. Namun, potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 10 persen oleh nelayan lokal.
Selain rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, Harisson menyebutkan sejumlah tantangan lain yang turut menghambat pengelolaan perikanan, seperti rumitnya koordinasi antarinstansi, perubahan regulasi yang cepat, kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, keterbatasan sarana dan prasarana perikanan tangkap, serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang belum merata.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan, serta USAID Ber-IKAN, sepakat membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan di Kalimantan Barat.
Komite ini bertujuan meningkatkan sinergi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Selain itu, komite juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan implementasi regulasi berjalan lebih efektif.
“Melalui Komite Pengelola Bersama Perikanan, kita ingin membangun tata kelola perikanan yang lebih baik, berbasis regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Kepatuhan pelaku usaha adalah kunci agar pengelolaan potensi kelautan kita bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Harisson.
Dia optimistis dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, potensi perikanan Kalimantan Barat dapat dimaksimalkan sekaligus tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah tersebut.*
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024